Koalisi Perubahan milik NasDem, Demokrat, dan PKS masih berkutat di satu pertanyaan: siapa calon wakil presiden (cawapres) Anies? Sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan ini, PKS mengusulkan nama Sandiaga Uno – mantan pasangan Anies di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.
“Dan mungkin bila nanti kita ‘kan bertemu lagi satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang kutinggal mati…” – Peterpan, “Mungkin Nanti” (2004)
Persoalan memilih pasangan itu memang bukan hal yang mudah. Butuh keyakinan dan komitmen sebelum memantapkan hati. Kalau tidak, bisa jadi harus berpisah seperti lagu Peterpan (sekarang Noah) di atas.
Memilih pasangan presiden dan wakil presiden (wapres) pun juga demikian. Saat ini, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto adalah dua orang yang telah mendeklarasikan diri akan maju sebagai calon presiden (capres) Indonesia pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, keduanya masih belum menentukan pasangannya.
Sebagai orang pertama yang mendeklarasikan diri sebagai capres Pilpres 2024, Anies Baswedan and the gang (baca: NasDem, Demokrat, dan PKS) masih belum menemukan calon wapres (cawapres) idaman.
Meskipun NasDem, Demokrat, dan PKS menyerahkan pilihan cawapres kepada Pak Anies, ketiga partai ini tetap berusaha membantu dengan memberikan usulan-usulan nama.
Salah satu partai yang berupaya membantu kebingungan Pak Anies dalam memilih cawapres adalah PKS. PKS mengusulkan nama Sandiaga Uno melalui pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
“Banyak suara menduetkan Anies-Sandi. Kalau itu terwujud, saya sujud syukur,” ujar Pak Mardani. Wah, apakah kita akan melihat duo sukses Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lagi di Pilpres besok? Sepertinya nggak deh.
“Saya pernah bermitra dengan Pak Anies pada saat Pilgub DKI 2017 dan menuai hasil yang positif. Namun, kami sekarang berbeda tugas. Saya ini di kementerian di bawah Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan di partai di bawah Pak Prabowo (Subianto), dan kami mengusung konsep keberlanjutan percepatan pembangunan,” ujar Sandiaga menanggapi usulan tersebut.
Rupanya, ide Anies-Sandi 2024 ditolak oleh Sandiaga sendiri. Alasan utamanya adalah perbedaan tugas yang kini diemban oleh keduanya.
Di satu sisi, ada Sandiaga sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI kabinet Jokowi-Ma’ruf dan juga sebagai kader Gerindra-nya Pak Prabowo. Di lain sisi, ada Anies sebagai, mmm, aktor perubahan Indonesia(?).
Terlepas dari perbedaan tugas yang membingungkan ini, kejadian di atas dapat dipahami menggunakan teori koalisi partai, yakni mengenai stable versus ad-hoc coalitions. Dalam bab 32 buku The Oxford Handbook of Comparative Politics mengenai Coalition Theory and Government Formation, Strøm dan Nyblade melihat bahwa terdapat dua kategori besar dalam pembentukan koalisi.
Kategori pertama adalah stable coalitions yang sifatnya tahan lama, lebih komprehensif, dan ideologis. Kategori selanjutnya adalah ad-hoc coalitions yang hanya hadir sebagai koalisi jangka pendek dan sifatnya lebih pragmatis.
Perkoalisian di Indonesia cenderung menerapkan ad-hoc coalitions dengan alasan-alasan pragmatis. Hal ini bisa dilihat dari cara para partai politik di Indonesia yang dapat berkawan atau berkoalisi pada suatu waktu dan bermusuhan di waktu lainnya. Misalnya, NasDem yang masuk ke dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf tetapi saat ini mengusung capres dengan branding “antitesis” Jokowi.
Apa yang terjadi dengan Anies dan Sandi juga merupakan contoh klasik dari ad-hoc coalitions. Baru 2017 kemarin, mereka berjalan bergandengan tangan. Saat ini, sudah enggan disatukan kembali.
Yah, layaknya mencari pasangan di aplikasi-aplikasi pencari jodoh (dating apps), sepertinya memang tidak ada yang bisa bertahan lama juga di dunia politik Indonesia. Semoga Pak Anies gak sakit hati dengan penolakan ini ya. Masih untung nggak di-ghosting. Hehe. (A89)
