Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali jadi bahan gunjingan publik setelah salah satu penelitinya melontarkan pernyataan bernada ancaman kekerasan pada warga Muhammadiyah. Apakah ini saatnya pemerintah mengevaluasi superagency penelitian Indonesia tersebut secara keseluruhan?
Tahun 2022 mungkin adalah salah satu tahun yang paling menyenangkan bagi para penggemar DC Comics. Gimana enggak, pahlawan vigilante Batman yang sesuai dengan karakternya di komik-komik akhirnya bisa diwujudkan dalam bentuk film, The Batman, yang diperankan aktor Robert Pattinson.
Yess, banyak penggemar komik DC yang bilang kalau film garapan sutradara Matt Reeves tersebut adalah salah satu film DC yang paling sukses, selain karena vibes-nya mirip banget sama vibes Batman di dalam komik, The Batman juga punya plot yang menarik untuk diikuti sepanjang film, meskipun durasinya bisa dibilang cukup panjang, yakni tiga jam.
Salah satu poin cerita yang menarik adalah pengungkapan sejarah karier politik sang ayah, yaitu Thomas Wayne, yang menjadi wali kota Kota Gotham sebelum dibunuh.
Kala itu, Thomas membuat sebuah program revolusioner bernama Gotham Renewal Project yang tujuannya adalah menyejahterakan rakyat miskin dan yatim piatu Gotham dengan memotong birokrasi. Gak cuman itu, proyek ini juga mencakup pengembangan program yang bisa membuat lingkungan hidup Gotham lebih baik.
Tapi, sayang, pas Thomas meninggal Gotham Renewal Project digerogoti oleh para koruptor dan politisi, karena dana besar yang masuk ke dalam proyek tersebut tidak sanggup diawasi oleh pemerintah kota.
Nah, ngomong-ngomong soal program pemerintah yang efektivitasnya dipertanyakan, kayaknya kita juga bisa bercermin pada polemik yang belakangan muncul seputar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Sesuai berita barunya, BRIN jadi gonjang-gunjing publik karena salah satu penelitinya yang bernama Andi Pangerang melontarkan cuitan yang bernada ancaman pembunuhan pada warga Muhammadiyah Indonesia. Ancaman tersebut awalnya muncul karena perdebatan perbedaan tanggal lebaran atau Idul Fitri yang ditetapkan pemerintah dan Muhammadiyah.
Yang menariknya, polemik ini pada akhirnya hanya menjadi catatan tambahan dalam tumpukan masalah yang melanda BRIN dalam waktu dekat.
Yap, kalau kita lihat ke belakang, memang ada banyak masalah yang muncul akibat “ulah” BRIN. Mulai dari perbedaan prediksi badai ekstrem pada akhir tahun 2022 antara BRIN dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), perdebatan nasib mantan karyawan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBM Eijkman) yang dilebur dengan BRIN, sampai polemik mundur massal enumerator BRIN.
Karena hal-hal ini, wajar aja kalau mulai ada beberapa pihak yang mempertanyakan keberadaan BRIN. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jakarta contohnya, bahkan, mendorong lembaga penelitian tersebut untuk dibubarkan karena kerap buat komentar kontroversial.
Meskipun kita tidak bisa secara pasti menyebut politik sebagai penyebab hiruk-pikuk yang terjadi di BRIN, sepertinya sudah jadi pengetahuan umum ya kalau lembaga yang satu ini semakin sering dikritik setelah menjadikan beberapa tokoh politik dan bisnis sebagai petingginya. Contohnya tentu adalah Ibu Megawati Soekarnoputri yang jadi ketua Dewan Pengarah.
Well, kalau kata Howard J. Silver dalam tulisannya Science and Politics: The Uneasy Relationship, sesuai sejarahnya, politik emang sulit akur dengan kepentingan kemajuan sains. Kalau emang ada riset yang berjalan lancar secara politik, maka riset tersebut harus memiliki dampak yang menguntungkan secara langsung, seperti pengembangan bom atom pertama kala Perang Dunia II dulu.
Lantas, gimana kalau kepentingan riset dan politik sulit dibaurkan? Yaa, yang pasti manajemen dan disiplin lembaga itu akan ikut tidak beraturan.
Yang jelas, kayaknya bisa kita lihat juga kalau kayaknya BRIN ini berpotensi bernasib sama seperti Gotham Renewal Project di film The Batman. Sebuah terobosan yang tadinya diniatkan bisa mecahin masalah, sekarang malah jadi sumber masalah baru.
Di satu sisi, jangan-jangan yang dibutuhin BRIN sekarang juga adalah sosok vigilante seperti Batman untuk memberantas sisi-sisi negatif yang sekarang mungkin menggerogoti BRIN dari dalam. Well, itu atau keberadaan BRIN emang harus dievaluasi ulang lagi nih sama Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi). (D74)