“Kami di DPR RI mendengar suara masyarakat yang meminta agar peraturan-peraturan terkait larangan mudik diperjelas dan konsisten pelaksanaannya di lapangan”. – Puan Maharani, Ketua DPR RI
Aturan larangan mudik tahun ini memang mendapatkan sorotan yang luar biasa bagi masyarakat. Bukan hanya soal pembatasan mudik yang duputuskan oleh pemerintah, melainkan juga soal konteks keadilan.
Hingga saat ini belum ada sanksi yang jelas bagi mereka-mereka yang tetap memaksa mudik. Sementara, pemerintah juga dianggap setengah hati soal aturan ini. Warga mudik dilarang, tetapi wisatawan asing tetap diizinkan untuk berkunjung. Hadeh.
Hal inilah yang membuat Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan pihak terkait memperjelas peraturan larangan mudik dan konsisten dalam pelaksanaannya. Ini juga terkait larangan mudik bagi masyarakat yang sempat berubah-ubah, seperti munculnya larangan mudik lokal secara mendadak di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, Soloraya dan kota lainnya.
Baca Juga: RUU Ciptaker: Kebangkitan Partai Buruh?
Puan menyampaikan hal ini dalam kunjungannya ke daerah-daerah untuk melakukan sidak persiapan pengamanan pelarangan mudik.
Wih, lumayan care juga nih Bu Puan kalau soal kebijakan mudik ini.
Kepada para petugas tol, Puan meminta mereka tidak terlena dengan laporan penurunan volume kendaraan. Pasalnya, sebelum pelarangan mudik berlaku 6 Mei 2021, sudah banyak masyarakat yang mudik ke kampung halaman.
Puan juga menerima laporan di beberapa titik pemeriksaan terjadi penumpukan yang juga ikut menghambat kegiatan lain selain mudik.
Kunjungan Bu Puan ini juga penuh makna karena doi didampingi langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri PU dan PR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, dan lainnya.
Wih, full team cuy. Kurang Presiden Jokowi aja. Uppps.
Adapun kepada masyarakat, Puan juga menyarankan agar memilih bersilaturahmi dengan keluarga secara digital sebagai alternatif di masa pandemi seperti saat ini. Mantaps.
Hmm, kalau dipikir-pikir, boleh lah sekali-kali Bu Puan sidak juga di isu yang lain. Kalau boleh kasih usulan, sidak soal bantuan sosial tuh, Bu. Uppps. Itu udah parah luar biasa persoalannya. Ada korupsinya dan lain sebagainya.
Masyarakat banyak loh yang menderita karena kebijakan ini. Sebagai Ketua DPR, kudu menjadi penyambung lidah masyarakat untuk soalan ini.
Eh, lupa ding, kasus ini melibatkan partainya Bu Puan ya. Bakal susah sih kalau gitu. Hehehe. Ampun bunda. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.