Nasdem, Partai Rasa Korporasi?

“Kau pernah menjadi, menjadi miliknya, namun salahlah aku, bila ku pendam rasa ini,” – Vierratale, Rasa Ini

Pinterpolitik.com

Partai Nasdem ini sepertinya partai yang lumayan melesat perjalanannya dalam politik Indonesia. Gimana enggak, baru ikutan Pemilu di tahun 2014, partai ini sekarang sudah merengkuh banyak posisi penting di negeri ini. Dari menteri sampai kepala daerah, selalu ada kader partai yang identik dengan jargon restorasi Indonesia itu.

Nah, sepertinya posisi menteri dan kepala daerah ini hanya menjadi bagian awal dari langkah partai ini menapaki jalan politik Indonesia. Partai yang dipimpin oleh Surya Paloh ini ternyata sudah mulai ancang-ancang untuk menghadapi Pilpres 2024.

Jadi, ada beberapa nama gubernur yang diteropong Nasdem untuk menjadi kandidat mereka di Pilpres 2024 nanti. Nama-nama tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Hmmm, kalau dilihat-lihat di antara sosok-sosok tersebut gak ada satupun yang tercatat sebagai kader dari Partai Nasdem. Memangnya, di internal partai berwarna biru itu gak kader yang bisa disiapkan untuk kepemimpinan nasional di tahun 2024?

Kalau diperhatikan, langkah seperti ini tuh mirip banget dengan langkah korporasi ketimbang partai kader yang menelurkan sosok-sosok potensial baru. Kalau korporasi kan kadang suka mencaplok begitu saja sosok eksekutif moncer di perusahaan lain untuk diambil ke perusahaannya. Nah, dengan langkah ini, Nasdem jadi kelihatan mirip sekali dengan korporasi.

Wah, kok gak ada kader sendiri di antara gubenur yang diprospek jadi capres Nasdem 2024? Share on X

Langkah ini sih kayaknya bukan yang pertama kali dilakukan oleh partai yang berkantor di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat itu. Di tingkat Pilkada, sepertinya partai ini sudah melakukan praktik ini dan tampak cukup sukses merengkuh sejumlah jabatan di tingkat lokal dan regional.

Masalahnya, dalam konteks tersebut sering muncul tuduhan kalau Nasdem ini menggunakan asosiasinya dengan kejaksaan agung sehingga bisa menekan kepala-kepala daerah dengan kasus hukum sehingga mau berpindah ke partai tersebut. Eh, tuduhan ini disebutkan misalnya oleh PDIP ya, bukan murni kata saya.

Nah, sekarang ini kan posisi jaksa agung udah gak punya afiliasi lagi sama Nasdem, kalau memang tuduhan tekanan melalui kasus hukum itu benar, gimana ya caranya mereka bisa mengambil sosok-sosok semacam Anies, Emil, Ganjar, dan Khofifah?

Ya, gak tau juga ya, kan tuduhannya juga belum tentu benar. Mungkin, kalau memang serius mau mencalonkan mereka, strategi ala korporasi bisa dijalankan secara penuh.

Korporasi kan suka memberikan “tawaran yang menarik” kepada sosok yang mereka ingin ambil, nah mungkin Nasdem bisa melakukan hal itu agar mereka tergiur untuk bergabung. Eh, tawarannya bebas ya, bisa macem-macem. (H33)