“Kepercayaan. Dengan itulah sebuah tim didirikan” – Ryo Asai, novelis asal Jepang
PinterPolitik.com
Hey, cuy, apa yang mungkin terjadi apabila krisis kepercayaan melanda suatu pemerintahan? Barang kali dalam serial movies Game of Thrones, kita bisa belajar banyak.
Kalau kita nanya ke Aerys II Targaryen alias si raja gila, maka solusi apabila kepemimpinan sedang dilanda krisis kepercayaan ya tentu dengan menyingkirkan orang-orang yang dicurigai. Namun, kalau kita nanya ke Jon Snow yang memiliki nama lain Aegon Targaryen, maka langkah terbaiknya adalah dengan membangun kepercayaan kembali di antara kelompok yang saling curiga.
Dari dua karakter kepemimpinan itu, kelihatan kok kalau beda pemimpin ya jelas beda cara menyikapi suatu persoalan. Selain itu, perbedaan era juga menjadi faktor pembeda.
Tapi nih, cuy, terlepas dari semua itu, kita sepakat kan kalau kepercayaan merupakan barang mahal dalam sebuah kepemimpinan? Pasti sepakat dong. Sebab andai tidak barang mahal, negara kita sudah bisa memborongnya.
Sayangnya, ya itu, terlampau mahal dan langka sih. Sampai-sampai di internal Istana Presiden sendiri, kayaknya ada sedikit penurunan rasa kepercayaan antara satu dengan lainnya. Dan, sudah seperti episode-episode sejak zaman klasik, masalah yang menjadi pemicu tidak jauh-jauh dari persoalan anggaran.
Anggaran yang mimin maksud tidak lain ya program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Tidak main-main, cuy, rencananya PEN ini akan naik menjadi Rp 677,2 triliun. Nah, karena angkanya sangat besar, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun pengen kalau anggaran ini diawasi dengan sangat ketat.
Ya, mimin sepakat dengan Bapak Presiden sih. Sangat sepakat malah, bahwa pengawasan anggaran merupakan salah satu amanat demokrasi. Tapi nih, kayaknya ada yang aneh deh dalam pengawasan kali ini.
Pasalnya, biasanya kan kerja pengawasan ini cukup teratasi oleh lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kejaksaan Agung. Kali ini, Presiden Jokowi ternyata melibatkan juga unsur pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), cuy.
Wih, kenapa nih jadi ketat banget? Usut punya usut ternyata hal tersebut disebabkan karena Presiden Jokowi sedikit menghembuskan nafas kecil tanda capek dengan tiga menterinya yang khusus diberi amanah soal kerja-kerja pembangunan.
Bahkan di suatu momentum, beliau terang-terangan menegur ketiga menterinya itu begini, “Saya juga minta Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas melakukan kalkulasi lebih cermat lebih detil lebih matang terhadap berbagi risiko fiskal kita mendatang.”
Mimin sih curiga dengan situasi tersebut meski mimin sepakat kok dengan pengawasan super ketat begitu. Kayaknya benar deh seperti ada kepercayaan yang mulai menurun sejak beberapa bulan terakhir. Sebabnya, kalau memang beliau merasa takut ada anomali dalam proses penganggaran, maka seharusnya penghadirkan saja sudah cukup – lhawong sama menteri alias pembantunya sendiri.
Justru, saat melibatkan pihak pengawas sedemikian rupa, interpretasinya malah beraneka warna, seperti, “Apa jangan-jangan ini menjadi puncak Presiden Jokowi sudah tidak percaya dengan menterinya sendiri?” Upsss. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
