Ketika mendarat di Washington DC, Amerika Serikat (AS), tidak ada pejabat tinggi AS yang menyambut Presiden Jokowi. Mungkinkah sang RI-1 tengah tidak dihiraukan atau dijutekin oleh Presiden AS Joe Biden?
Ada sebuah pembahasan menarik mengenai pejabat publik, yakni mengapa namanya “pejabat publik”. Dalam dimensi politik, khususnya komunikasi politik, disematkannya istilah “publik” setelah istilah “pejabat” ternyata tidak hanya bermakna mereka sebagai pelayan publik atau masyarakat luas.
Kata “publik” membuat sang pejabat seolah kehilangan tindak laku privatnya. Dalam komunikasi politik, setiap pernyataan, gestur, bahkan pakaian dari pejabat akan menjadi konsumsi publik. Mereka akan dinilai, diinterpretasi, bahkan dihakimi oleh masyarakat.
Lihat saja Presiden Joko Widodo (Jokowi), mulai dari sepatu hingga potongan rambutnya telah menjadi konsumsi publik. Tidak heran kemudian sang RI-1 menjelma menjadi trendsetter, setiap apa yang dikenakannya menjadi tren baru. Sebut saja jaket bomber dan sepatu lokal yang langsung viral dan diserbu masyarakat usai dikenakan oleh Presiden Jokowi.
Tidak hanya di level individu, interaksi dengan pejabat lain, khususnya pejabat tinggi, juga menjadi perhatian yang tidak kalah menarik. Lagi-lagi, ini dirasakan oleh Presiden Jokowi ketika mengunjungi Amerika Serikat (AS) baru-baru ini.
Berbagai pihak, seperti pengamat politik Rocky Gerung, aktivis HAM Natalius Pigai, dan aktivis Forum Tanah Air (FTA) Chris Komari, menyoroti kenapa RI-1 tidak disambut pejabat tinggi AS ketika mendarat di Washington DC. Tidak tanggung-tanggung, Rocky bahkan menyarankan agar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dipecat karena dinilai telah mencoreng citra bangsa.
Sementara Chris Komari, ia membandingkan kasus Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong yang justru disambut langsung oleh Presiden AS Joe Biden ketika mendarat di Washington.
Menurut Chris, tidak disambutnya Presiden Jokowi berkaitan dengan perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Berbeda dengan Singapura yang mengikuti langkah AS dan Barat memberikan sanksi, Indonesia terlihat bermain aman dengan tidak ingin mencampuri konflik.
Dalam konteks ini, tidak heran kemudian beberapa pihak menyebut Presiden Jokowi sedang tidak dihiraukan alias dijutekin oleh Presiden Biden. Namun, anggapan ini tampaknya tengah dibantah oleh Presiden Biden sendiri.
Pasalnya, dalam sesi foto KTT Khusus ASEAN-AS, Presiden Jokowi tampak berfoto di samping Presiden Biden. Catherine Wong dalam artikelnya di South China Morning Post, menjelaskan bahwa foto-foto di pertemuan tingkat tinggi antar negara biasanya menggambarkan situasi dan dinamika politik kekuasaan terkini.
Posisi duduk dan berdirinya para pemimpin negara dipercaya mencerminkan kekuatan atau penting tidaknya negara tersebut. Pemimpin negara bisa dianggap penting bila berdiri di baris depan ketika tengah berfoto bersama.
Dalam KTT G20 2016 yang dilaksanakan di Hangzhou, Tiongkok, misalnya, Presiden Rusia Vladimir Putin bisa jadi dianggap penting oleh pemerintah Tiongkok karena menempati posisi berfoto di baris depan. Padahal, dalam sesi foto KTT G20 2014 di Australia, Putin ditempatkan di ujung luar ketika berfoto.
Bertolak dari tulisan Wong, bukan tidak mungkin Presiden Biden sebagai tuan rumah melihat Presiden Jokowi sebagai figur penting sehingga diajak berfoto di sampingnya.
Sebelumnya, konteks itu juga pernah disinggung oleh Rocky Gerung. Menurutnya, status Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar seharusnya menjadi perhatian Presiden Biden.
Well, entah apa pun yang terjadi, sebagai pejabat publik, tentu sudah menjadi konsekuensi tak terhindar bahwa segala tindak tanduk Presiden Jokowi akan menjadi perhatian dan mendapat interpretasi dari masyarakat luas. (R53)
