“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis” – Aristoteles, filsuf asal Yunani
PinterPolitik.com?
Tahu gak sih, gengs, bahwa beberapa hari terakhir ini ada berita yang menghebohkan Jangan suudzon terus karena itu gakbaik. Hehehe. Kali ini, beritanya masuk dalam kriteria fenomenal, cuy.
Beritanya yaitu datang dari dunia pendidikan dalam negeri. Pasalnya, beberapa hari yang lalu, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalin kerja sama dengan penyedia layanan hiburan streaming kelas dunia.
Wah, keren dong pastinya. Apa jangan-jangan di tengah pandemi Covid-19 ini taraf pendidikan Indonesia akan jadi berdaya saing global?
Keren dong pastinya kalau memang terjadi sedemikian rupa. Bisa bersanding dengan beberapa sekolah di negara Skandinavia yang terkenal dengan sistem pendidikannya. Hehehe.
Ternyata, Kemendikbud telah menjalin kerja sama dengan Netflix agar menyuguhkan tayangan berkualitas, seperti film dokumenter. Kalau dilihat-lihat, kerja sama ini unik, tetapi menarik ya, gengs.
Mimin mau tanya nih. Sebelumya kalian pernah menjumpai sebuah negara menjalin kerja sama semacam ini gak sih? Kalau jawaban kalian tidak, berarti sama dengan mimin. Hehehe.
Soalnya nih, kata Netflix sendiri, penayangan programnya di saluran televisi ini merupakan pertama kalinya di dunia lho. Wah, bisa aja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kalau bikin gebrakan barunya. Hehe.
Nah, program ini, menurut Mas Nadiem, bertujuan untuk membantu peserta didik, orang tua, dan guru yang memiliki keterbatasan akses internet, cuy, terlebih bagi mereka yang mempunyai keterbatasan ekonomi dan geografis.
Tapi sebentar, apa memang harus banget menggandeng Netflix, nih, Mas Nadiem? Atau ini jangan-jangan sebagai bentuk tukar guling karena Netflix akan dikenakan pajak? Hmmm, bisa jadi ya, cuy, biar Indonesia aman dari semprotan Presiden Amerika Serikat Donald Trump gitu ya? Hehehe, upsss.
Menyikapi hal tersebut, tidak lama kemudian langsung ada tanggapan dari Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda. Menurutnya, kerjas ama antara Kemendikbud dan Netflix tidak ada urgensinya, cuy, dan tidak memberikan ruang bagi tumbuh kreativitas anak bangsa.
Kalau alasan dari Pak Syaiful Huda ini adalah bahwa masih ada pihak di dalam negeri yang kreatif dalam menyuguhkan hiburan berkualitas bagi peserta didik. Terlebih, masih ada Pusat Film Nasional (PFN) yang memiliki banyak karya dari teman-teman design komunikasi visual dalam negeri.
Bahkan, Pak Huda ini juga menyinggung bahwa Nelflix juga masih belum ada kejelasan kontribusi untuk pendapatan negara loh. Kurang lebih kalimatnya seperti ini, cuy, “Kami menilai usaha menghadirkan hiburan berkualitas bagi siswa selama belajar di rumah merupakan terobosan yang baik. Tapi apa harus menggandeng layanan video streaming yang masih belum jelas kontribusi bagi pendapatan negara.”
Hmmm, Kalau dipikir-pikir memang ada benarnya juga ya, cuy. Coba contoh DPR. Lembaga perwakilan rakyat ini jelas-jelas terlihat lho kontribusinya.
Soal pengesahan berbagai undang-undang (UU) kontroversial misalnya, DPR jelas banget tuh berkontribusi dalam memberikan lampu hijau. Coba lihat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Udah jelas, kan, terlihat kontribusinya DPR waktu itu – entah buat siapa. Hehehe. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
