“Too hot to handle. Things would get cancelled” – Drake, penyanyi rap asal Kanada
PinterPolitik.com
Penanganan persebaran virus Corona (Covid-19) ini sepertinya memang tidak bisa ya, gengs, dijalankan sendirian – harus bekerja sama dan saling bergandengan antara satu pihak dengan yang lain. Jangan sampai deh terjebak dengan ego antara kelompok – apalagi ego pribadi yang dapat menyebabkan kondisi semakin kacau.
Soalnya, tidak sedikit nih pihak yang tampaknya masih saja egois. Hehehe. Nah, dengan cara pandang saling bergandengan seperti ini, dijamin deh penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia akan dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih optimal.
Ngomong-ngomong terkait kerja sama untuk penanganan persebaran Covid-19 nih, gengs, banyak loh berbagai pihak yang akhirnya mencoba memberikan solusi. Organisasi kepemudaan seperti IDE Indonesia misalnya, kemarin menyelenggarakan kuliah umum dengan mengundang lima belas ahli dan tokoh Indonesia.
Tidak hanya organisasi kepemudaan seperti mereka, cuy, bahkan tokoh penting Muhammadiyah sekaligus Ketua Dewan Petimbangan Majlis Ulama Indonesia (MUI) – Din Syamsuddin – juga angkat bicara loh. Dengan banyaknya ahli dan tokoh yang angkat bicara, hal ini menandakan bahwa kondisi Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja, cuy.
Sebentar nih, gengs, setelah mengundurkan diri sebagai utusan khusus presiden, lama tidak terlihat kemana saja nih, pak? Semoga sehat-sehat saja ya. Hehehe.
Nah, untuk mengatasi persebaran virus Corona ini, Din Syamsuddin meminta agar pemerintah Indonesia jujur dalam penanganan wabah Corona cuy. Eitss, maksudnya pemerintah selama ini gak jujur alias bohong begitu, pak? Waduhh, apa benar begitu, cuy? Mungkin pihak pemerintah yang lebih tahu ya gengs.
Tidak hanya itu, gengs. Doi juga meminta agar pemerintah membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang biasa disebut sebagai Omnibus Law, membatalkan proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dan meminta pemerintah mengusut tuntas kasus korupsi Jiwasraya, cuy.
Wadadaww, lama tidak terlihat Pak Din langsung smash pemerintah nih ibaratnya. Bayangin cuy yang dianjurkan beliau banyak banget. Kalah deh gerbong kereta. Hehehe.
Semoga pemerintah gak bingung ya dalam menanggapinya. Jangan lupa dicatat nih pejabat pemerintah Indonesia. Takutnya ntar kelupaan loo apa yang diimbau oleh Pak Din – apalagi hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Upsss, kan sering tuh para elite di atas tidak menggubris masukan dari pihak luar. Hehehe.
Menurut doi, pemindahan proyek IKN memang masih belum terlalu penting dan belum menjadi kebutuhan yang mendesak, cuy. Bahkan, doi mengatakan bahwa hal tersebut hanya terkesan menghambur-hamburkan uang, gengs.
Terus, nasib para calon investor gimana ya, gengs? Eitss, jangan berasumsi, biar waktu saja yang menjawab. Hehehe.
Memang, di satu sisi, ada benarnya juga sih, cuy, usulan dari Pak Din Syamsuddin ini. Pasalnya, dana abadi pendidikan yang sangat penting bagi generasi penerus bangsa saja sampai dipangkas banyak, cuy.
Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 31 Maret lalu, dana abadi Lembaga Pengelola dana Pendidikan (LPDP) juga “disunat” cuy. Masak dana yang lain tidak. Hehehe.
By the way nih, dengar-dengar bukannya ada pembahasan diam-diam tentang pembatalan – atau penundaan – pembangunan IKN ya, cuy. Kok Pak Din masih mengkritik hal tersebut. Apa jangan-jangan doi tidak mendapat bocoran soal itu? Upsss.
Selain itu, kabarnya, ada beberapa proyek pembangunan yang berkaitan dengan ibu kota baru telah dibatalkan lho. Pembangunan pasar oleh pemerintah pusat di Kabupaten Penajem Paser Utara misalnya, dikabarkan telah ditarik anggarannya gara-gara dananya dialokasikan untuk penanganan Covid-19 lho.
Waduh, beneran lanjut apa nggak ya ini? Bisa-bisa, mimpi ibu kota baru sejak era Presiden Soekarno batal lagi nih gara-gara Corona. Tak ada yang tahu jawabannya. Mungkin, Pak Din bisa tanyakan langsung ke Pak Jokowi. Hehe. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
