“May you keep the chaos and the clutter off your desk” – Jason Mraz, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat
PinterPolitik.com
Lagi-lagi, ada kisah menteri yang kena semprotan warga sendiri. Setelah kemarin MenteriHukum dan HAM Yasonna Laoky digugat oleh aktivis di daerah Jawa Tengah karena kebijakan asimilasi, kali ini Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara turut dapat semprotan dari Pemerintah Daerah, cuy. Buset, keren kan doi. Hehehe.
Di satu sisi, ini bisa menjadi prestasi bagi warga sebab sudah berani kritis. Tapi, tetap saja memalukan bagi menteri bersangkutan. Pasalnya, Pak Menteri ini masih ngeyel aja meski sudah dikasih masukan sama pemerintah daerah terkait bantuan sosial (bansos) pada masa pandemi Covid-19 ini.
Karena koordinasi antar kementerian yang buruk, salah satu bupati di Sulawesi Utara sampai marah besar dan cerita panjang lebar terkait keadaan masyarakat daerahnya, gengs. Doi bilang gini, “Ada tiga orang ibu-ibu menangis datang ke rumah saya minta beras biar cuma 1 liter, ternyata dia tercatat di penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sudah mau puasa, kita sudah pembagian tiga hari tapi dia enggak boleh dapat karena harus nunggu BLT. Sekarang BLT-nya mana? Lama. Sementara, rakyat kita kan kelaparan.”
Waduh, kalau kondisinya seperti ini sih, gak benar ya, gengs. Lagi-lagi, masyarakat yang terkena dampak dan menjadi susah. Kalau membuat kebijakan, yang benar dong bapak-bapak pejabat. Hadeuhh.
Ya, sebenarnya Pak Menteri ini niatnya baik, yakni supaya tidak ada pembegalan dan penumpukan bantuan. Kalau boleh mendramatisir sedikit sih, coba deh dilihat niat tulus doi. Hehehe.
Soalnya doi bilang gini, cuy, “Tentunya, ini kami harus atur dengan baik supaya tidak terjadi penumpukan-penumpukan, misalnya ada satu keluarga yang sudah terima bansos tunai dari Kemensos Rp 600 ribu, dia terima lagi bansos tunai dari dana desa Rp 600 ribu. Ini kita harus sadari, hindari supaya tidak terjadi kekacauan di bawah.”
Iya, Pak Menteri, iya, kami paham. Meski terkesan klise dan patriotis, Mensos ini kayaknya lupa bahwa biang kerok kekalangkabutan ini disebabkan oleh kebijakan doi sendiri yang belum bisa mempercepat dan memastikan kapan BLT dari pusat ini datang. Sementara, soal makan kan gak bisa ditunda.
Lagian, ini bisa bahaya lho kalau urusan bahan pokok nunggu administrasi BLT dulu – mulai urus rekening bank sampai laporan demi laporan. Ingat, kalau sudah lapar, orang punya potensi jadi rese.
Niat baik sih boleh ya, cuy. Cuma, juga perlu digarisbawahi nih. Kalau ada niat baik, ya harus direncanakan dan dieksekusi dengan baik juga dong. Masa cuma niat baik aja tapi implementasi amburadul. Huft, pusing pala Barbie lama-lama.
Selain itu, untuk memberi bantuan kepada warga, itu kan ada mekanisme dan stimulus. Soal stimulus ini oke lah kalau pemerintah sudah memiliki paket-paket bantuan sosial di dalamnya.
Tetapi, coba dipahami lagi deh. Namanya stimulus pasti tujuannya agar bantuan yang datang bisa diharapkan ikut menjaga geliat kehidupan warga, supaya gak qoit. Nanti, kalau sudah terlanjur bablas, gimana? Siapa yang bertanggung jawab?
Makanya, perlu adanya pendataan dan sharing dengan pemerintah daerah (Pemda) sebab yang tahu urusan di bawah kan mereka. Lagian, nanti yang babak belur diprotes warga kan ya Pemda bukan langsung menteri yang ada di Jakarta.
Mbok ya menteri ini jangan kelamaan giring bolanya. Kasih umpan ke Pemda segera kan lebih baik. Atau, mungkin,kalau udah dikasih kok masih susah, ya jemput bola. Artinya, jelaskan secara bijak. Kan, fungsi pejabat ya untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Hehehe. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
