“Mama, mama, mama, tolonglah aku yang sedang bingung. Kurasakan virus-virus cinta, kubutuh dokter cinta,” – Dewi-Dewi, Dokter Cinta
PinterPolitik.com
Media sosial sepertinya sudah menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Tak hanya bagi individu yang gemar berbagai urusan pribadi, belakangan urgensi media sosial juga sudah dirasakan oleh instansi pemerintahan. Tak jarang, mereka menjalin komunikasi dengan buzzer atau influencer untuk menghadirkan instansi masing-masing di dunia maya.
Rencana semacam ini sempat akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Jadi beberapa waktu lalu, penyedia layanan kesehatan ini sempat membuka lowongan untuk buzzer dan social media analytics untuk tahun 2020. Wow!
Belakangan, rencana ini ternyata dibatalkan. Kalau menurut Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Kisworowati institusinya itu seharusnya harusnya bisa menggunakan saluran-saluran yang lazim dan memenuhi kaidah kepatutan, jadi ya lowongan buzzer itu gak perlu ada.
Di satu sisi, sebenarnya kemudahan informasi bisa saja menjadi alasan BPJS Kesehatan untuk sempat membuka pengadaan itu. Keberadaan buzzer mungkin aja bisa membuat berbagai informasi lebih bisa disebarkan secara optimal.
Yang jadi perkara, boleh jadi kehadiran di media sosial semacam itu bukanlah problem utama dari BPJS Kesehatan. Seperti yang sudah dipahami banyak pihak, BPJS ini dilanda persoalan defisit yang terus-menerus terjadi. Tak hanya itu, belakangan ini, tarif dari penyedia layanan kesehatan ini juga akan dinaikkan di tahun 2020.
Dari kondisi itu, langkah untuk membuka lowongan buzzer mungkin aja bukan langkah yang benar-benar bijak. Kan, sekarang ini lagi defisit, gimana coba rakyat bisa menerima kalau badan tersebut justru mengeluarkan uang untuk buzzer.
Lalu, mungkin juga ada yang bingung dengan senstivitas kebijakan itu. Soalnya di saat masyarakat kemungkinan diberatkan karena tarif BPJS naik, uang yang mereka bayarkan berpotensi akan mengalir ke saku para pendengung media sosial.
Nah, dari sini kita mungkin bisa bertanya, apakah ada salah diagnosis masalah di BPJS Kesehatan?
Sebenarnya, kalau mau BPJS dianggap sangat baik oleh masyarakat di media sosial, langkahnya lumayan mudah sih yaitu perbaikan layanan. Coba itu, masyarakat yang masih mengeluhkan layanan dilihat keluh kesahnya. Selain itu, defisit yang terus terjadi coba juga dicarikan solusinya.
Nah, kalau misalnya perkara-perkara itu bisa diselesaikan, kabar baik tentang BPJS akan mengalir dengan sendirinya. Jadi, gak usah sampai harus rekrut buzzer segala.
Untung aja ya, rencana merekrut buzzer itu sekarang udah batal. Semoga aja mereka fokus memperbaiki layanan dan defisit dan gak bikin kejutan-kejutan seperti ini lagi di masa depan. (H33)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
