“Ajining diri ana ing lathi” – Weird Genius & Sara Fajira, grup musik asal Indonesia
PinterPolitik.com
Sebagai sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi sebagai landasan dasar perjalanan negara, sebenarnya hal yang lumrah ya, gengs, jika muncul sebuah kritik dari pihak tertentu. Seperti contoh ketika presiden dikritik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena kebijakan yang dibuat kurang sesuai.
Sementara, DPR dikritik oleh rakyat karena dinilai tidak bisa kerja (ini menurut rakyat yang biasanya protes, bukan menurut mimin). Ini bukan bermaksud sarkas ya, cuy, hanya menyampaikan apa yang terjadi biasanya. Upsss, Hehehe.
Karena memang, melalui sebuah kritik, beberapa pihak akan menyadari kesalahan yang mereka lakukan, cuy. Terkadang kan ada tuh, pihak yang sebenarnya melakukan kesalahan tapi gak sadar.
Dengan catatan kritik tersebut membangun ya, cuy. Bukan kritik tidak jelas yang gak ada solusi. Kalau kritik model seperti itu sih, hadeuuh, malah mungkin akan bikin orang butuh persediaan Oskadon, alias pusing tujuh keliling. Eh, giliran pas ditanya solusi, malah bingung. Hadeuhh.
Terlepas dari kalimat yang di atas, ada sedikit cerita seru nih, gengs, yaitu tentang Pak Anies dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hayo, coba tebak ceritanya tentang apa nih? Kali ini mimin akan menyuguhkan cerita tentang kritik salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari PSI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, gengs.
Pada penasaran gak nih kritiknya terbarunya tentang apa? Soalnya, perseteruan antara mereka kan gak ada habisnya. Ada saja celah yang didapat PSI. Hehehe.
Nah, begini, cuy, ceritanya. Salah satu anggota DPRD Fraksi PSI dari Komisi B yang bernama Eneng Malianasari memberikan kritik pedas kepada Gubernur Anies yang dia nilai tidak lagi memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat DKI Jakarta meski dana Bansos masih tersisa banyak, cuy, yaitu Rp 560 miliar.
Weleh-weleh, masih banyak banget ya, gengs, ternyata. Menurut doi, harusnya Pemprov DKI juga menjalankan kesepakat yang sudah terjalin dengan pemerintah pusat yaitu memberikan bantuan kepada 1,2 juta penduduk Jakarta, bukan malah menghindarinya.
Dalam statement-nya, doi menjelaskan seperti ini, cuy, “Anggaran Bansos tahap satu sekitar Rp 187 miliar, masih tersisa dana Rp 560 miliar untuk 3 kali pembagian Bansos berikutnya. Pertanyaannya, jika tidak digunakan untuk Bansos, ke mana uang tersebut. selain itu, Pemprov DKI juga harusnya menjalankan kesepakatan yang sudah terjalin dengan pemerintah pusat terkait bantuan kepada 1,2 juta warga, bukan malah melempar tanggung jawab.”
Lebih jauh dari itu nih, gengs, Mbak Eneng ini menilai bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki kecenderungan tidak transparan soal anggaran. Bahkan, menurut doi, jika sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No 28/2020, Pemprov DKI membuat geger masyarakat dengan secara mendadak menambah anggaran belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp 844 miliar.
Padahal, Rp 747 miliar dari anggaran tersebut harusnya menjadi anggaran Bansos, cuy. Hmmm, benar gak ya ini? Masa sih begitu? Mungkin Pemprov DKI yang lebih berhak menjawab ya, gengs. Biar gak ada miskomunikasi, tahan dulu, cuy, suudzon-nya, kan ini bulan suci Ramadan, ntar pahala puasanya berkurang loʼh. Hehehe.
Tetapi nih, cuy, informasinya Pemprov DKI sudah melakukan rapat dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait Bansos, gengs. Dengar – dengar, hasilnya yaitu memang penyaluran Bansos akan diambil alihlangsung oleh pemerintah pusat.
Adapun anggaran Bansos juga rencananya akan diserahkan ke pemerintah pusat, gengs. Hmmm, kalau memang benar seperti itu, ada gak nih politisi PSI yang ikut rapat tersebut? Jangan-jangan gak ada yang ikut. Kira-kira, bro and sist PSI ini sebenarnya mengerti dan mengetahui struktur Bansos yang ada di DKI Jakarta gak sih?
Coba deh di-cross–check terlebih dahulu, ntar kalau sudah mengetahui informasi secara lengkap dan benar baru ngomong. Kalau bahasa anak gaul sekarang, jangan asal bunyi, ntar pas ditanya, eh, malah bingung sendiri. Upsss.
Kalau kata Pak Anies, sebelum bekerja, sebaiknya dikonsep, dipikirkan, dan dibicarakan dengan tim terlebih dahulu. Jangan malah terbalik. Upsss, hehehe. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
