Pada 9 Maret 2023, Anies Baswedan, salah satu bakal calon presiden Indonesia pada Pemilu Presiden 2024, menghadiri wawancara dengan ABC News Australia. Dalam wawancara ini, Anies dimintai komentar mengenai tudingan politisasi agama yang ia lakukan pada kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.
“Tuhan memang satu, kita yang tak sama.” – Marcell Siahaan, “Peri Cintaku” (2011)
Perbedaan agama dalam kisah cinta memang hal yang menyakitkan. Dua hati yang ingin bersatu sering kali tidak mempan melawan perbedaan keyakinan. Setidaknya, itulah yang dikatakan Marcell Siahaan dalam lagu “Peri Cintaku” (2011).
Perbedaan agama memang dapat memengaruhi aspek paling personal dalam kehidupan, misalnya urusan percintaan. Namun, perbedaan ini juga bisa berdampak di level-level yang lebih luas, politik misalnya.
Persoalan perbedaan identitas – seperti agama, ras, etnis, dan lain sebagainya – memang tidak pernah berhenti dibicarakan di Indonesia. Sebagai negara dengan masyarakat plural, keberagaman menjadi sebuah pedang bermata dua.
Di satu sisi, perbedaan menunjukkan kekayaan Indonesia. Di sisi lainnya, perbedaan dapat memecah masyarakat.
Terkadang, identitas ini dapat digunakan sebagai strategi politik. Hal inilah yang menjadi pertanyaan di wawancara Anies Baswedan dengan ABC News Australia. Dalam wawancara ini, Anies dimintai komentar atas tudingan strategi politisasi agama yang ia lakukan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.
Dalam buku Religion and Politics, Fox menjelaskan bahwa agama memiliki empat peran dalam politik, yaitu agama sebagai identitas, worldview, legitimasi, dan mobilisasi. Dalam konteks Pilgub DKI 2017, peran yang tercerminkan adalah agama sebagai alat mobilisasi politik.
Berkaca dari wawancara di ABC Australia, bagi Anies yang dituding melakukan politisasi agama, politik identitas adalah suatu keniscayaan dalam kompetisi politik. Jika dua kandidat yang berkontestasi adalah perempuan dan laki-laki, isu gender akan menjadi pembicaraan.
Sama halnya dengan Pilgub DKI 2017, kontestasi yang terjadi adalah antara seorang kandidat Kristen dan Muslim. Oleh sebab itu, isu perbedaan agama menjadi sorotan selama Pilgub berlangsung.
Lebih lanjut, Anies menilai bahwa pendukungnya tidaklah mencerminkan kepemimpinannya. Sebab, Anies mengaku telah mengambil keputusan dan kebijakan yang mengutamakan empat prinsip, yaitu kesetaraan, kepentingan umum, common sense, serta hukum selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pendapat Anies ini sepertinya ditentang oleh Wakil Presiden (Wapres) RI K.H. Ma’ruf Amin. Sebab, tidak lama setelah wawancara Anies tayang, Ma’ruf memberi pesan bahwa strategi polarisasi mungkin bisa menangkan suara, tetapi hal ini merusak negara.
Lebih lanjut, Ma’ruf Amin juga meminta agar partai politik berkontestasi dengan adu gagasan dan ide. Pesan ini ia sampaikan dalam acara dialog kebangsaan milik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Hmm, lantas, apakah Anies akan tetap setia dengan strategi politik bernuansa identitas untuk Pilpres 2024 besok? Ataukah kali ini, Anies mau mengadopsi prinsip-prinsip kebijakannya (kesetaraan, kepentingan umum, common sense, dan hukum) dalam kampanyenya? Kita hanya bisa berharap.
Ya, ujungnya mungkin bakal seperti lagu Marcell di awal tulisan. Identitas bisa jadi berbeda-beda. Namun, apakah mungkin rasa cinta kita kepada negara yang begitu plural ini dikalahkan oleh perbedaan identitas kita? (A89)
