“Pertama apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN? Kedua, apakah demokrasi kita akan dibangun dengan influencer dengan karakter seperti Permadi Arya? Yang beberapa videonya tuduhan rasialis dan penistaan agama”. – Al Muzzammil Yusuf, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS
Buzzer. Pada pertengahan 2018 lalu, media kenamaan asal Inggris, The Guardian, memuat analisis hasil Pilkada DKI Jakarta di tahun sebelumnya dari fenomean buzzer ini. Buat yang belum tahu, ini adalah sebutan untuk akun-akun di media sosial yang mem-blow up berbagai isu seputar Pilkada tersebut.
Ada yang akun-akunnya palsu alias fake, tapi ada juga buzzer dalam bentuk influencer alias mereka-mereka yang punya pengikut banyak. Tujuan utamanya jelas untuk pembentukan opini publik terkait narasi tertentu.
Kalau di era Pilkada tersebut buzzer yang bertarung adalah pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melawan Muslim Cyber Army. Dalam ulasan The Guardian tersebut juga diketahui bahwa para buzzer yang mendukung Ahok dibayar hingga Rp 4 juta per bulan.
Baca juga: Moeldoko for Presiden 2024?
Wih, lebih dari pada UMR Jakarta dong. Luar biasa. Makanya, belakangan juga lagi ramai istilah buzzerRp yang merupakan gabungan dari kata buzzer dan Rp sebagai simbol mata uang rupiah.
Nah, hal-hal serupa inilah yang kini tengah menjadi perdebatan di masyarakat, terutama pasca kasus yang menjerat Abu Janda a.k.a. Permadi Arya. Buat yang belum tahu, doi merupakan salah satu influencer yang dituduh jadi buzzer juga.
Dalam Sidang Paripurna DPR RI beberapa hari lalu, fraksi PKS mempertanyakan pendanaan atau sokongan dana untuk sosok seperti Abu Janda ini. Bahkan, pertanyaan yang diajukan dalam interupsi tersebut langsung menembak: “Apakah Abu Janda dibayar dari APBN?”
Wih, pedes nggak tuh. Lha iya, APBN yang berasal dari duit rakyat lewat pajak – kalau bener ya – bisa-bisanya dipakai untuk mendanai kiprah Abu Janda.
Konteks pertanyaan yang diajukan oleh PKS beralasan. Soalnya, pernah ada laporan dari ICW yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2014 lalu, ada anggaran sekitar Rp 90 miliar yang dianggarkan pemerintah untuk membayar influencer.
Hmm, pertanyaan yang kemudian muncul adalah influencer macam apa yang dibayar negara lewat dana itu? Kalau yang dibayar kayak Om Deddy Corbuzier mah rela-rela aja. Soalnya doi aset bangsa cuy.
Nah kalau yang dibayar itu adalah Abu Janda – seperti yang dituduhkan oleh PKS – itu yang harus dipertanyakan. Upppps. Tapi beneran sih, dapat anggaran dari mana ya mereka itu? (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.