Cak Imin, Lemahnya Manuver Politik

Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Foto: Istimewa
6 minute read

Sebagian orang bilang, apa yang dilakukan Cak Imin saat ini hanya untuk memperbesar kans politiknya, tujuannya untuk meningkatkan elektabilitas parpol, bukan untuk menjadi Cawapres, apa benar?


PiniterPolitik.com

Muhaimin Iskandar atau kerap disapa Cak Imin mungkin adalah seorang politisi yang paling tidak populer di mata sebagian rakyat Indonesia. Niatnya untuk menjadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 mungkin sudah sangat memuakkan sebagian publik. Cak Imin, memang telah beberapa kali bertemu Joko Widodo. Pertemuan pertama adalah ketika dia mendampingi Jokowi dalam peresmian kereta cepat.

Pertemuan itu dapat dibilang sebagai taktik Jokowi untuk mengetahui sejauh mana respons publik dalam menilai elektabilitas Cak Imin. Faktanya, respons publik datar. Meski datar, hal tersebut tidak membuat Cak Imin putus asa dan hingga kini dia masih terus berusaha untuk menjadi kandidat pilihan Jokowi.

Lantas apakah Muhaimin Iskandar akan terpilih sebagai Cawapres Presiden Jokowi pada Pilpres 2019? Seberapa besar pengaruhnya sampai dia begitu ngotot mendampingi Jokowi? Pertanyan ini tentu bersumber dari pelbagai wacana di media massa. Saking getolnya, dia bahkan sudah mendeklarasikan perjuangan Jokowi-Cak Imin (JOIN), yang tidak jelas apakah telah mendapat restu Jokowi atau tidak.

Sebelum itu, dirinya juga telah melakukan manuver lintas politik ke berbagai parpol, misal bertemu Surya Paloh, Megawati Seokarno Putri hingga mencetuskan penyatuan gagasan Seokarno dan Gus Dur  (sudurisme). Namun, upaya yang dilakukan tampaknya masih perlu kerja keras, pasalnya hingga  kini banyak lembaga survei menempatkan elektabilitasnya di posisi terendah jika disandingkan dengan tokoh-tokoh politik lain.


Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari survei terbaru dari SMRC yang menempatkan lima tokoh teratas yakni Mahfud MD,  Sri Mulyani, Said Agil Siraj, Airlangga Hartarto dan Zainul Majdi. Survei ini mengkonfirmasi bahwa nama Cak Imin tak masuk dalam radar kandidat Cawapres yang berpotensi berduet dengan Jokowi.

Sebelum itu, Charta Politik juga pernah melakukan survei pada 23-29 Mei di beberapa kota seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Survei tersebut menunjukan elektabilitas Cak Imin berada di posisi terendah. Bahkan, di kandang NU (Jawa Timur) elektabilitas AHY masih unggul. Padahal, AHY adalah pemain baru dalam politik nasional.

Sementara, berdasarkan hasil survei Populi Center bahwa kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pilkada 2018 kemarin ternyata lebih banyak memilih Khofifah Indar Parawansa –Emil Dardak ketimbang Gus-Ipul yang merupakan calon yang diusung PKB.  Fenomena tersebut memberikan gambaran bahwa kans politik Cak Imin memang lemah. Mungkin, fenomena itu pula yang membuat Jokowi harus berfikir seribu kali untuk berduet dengan cucu KH Bisri Syansuri itu.

Pada Minggu (15/7) kemarin, PKB secara resmi telah memberikan dukungan untuk mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019, kendati demikian, Cak Imin masih tetap berharap dirinya adalah pilihan Jokowi. Memang, ambisi Cak Imin untuk berkuasa sudah ada sejak lama, hal tersebut dapat dilihat dari pertaruhan dengan Gus Dur untuk mengambil alih kepemimpinan di PKB pada 2008. Konon, sebelum terjadi konflik Cak Imin diketahui telah memiliki niat untuk melengserkan posisi Gus Dur.

Hal tersebut diketahui berdasarkan sebuah data sekitar 14 halaman berisi tentang penggulingan Gus Dur yang ketika itu diterbitkan oleh majalah Gatra. Data tersebut juga sempat dibacakan oleh Yenny Wahid pada rapat pleno DPP PKB.

Kini, Gus Dur memang telah berpulang ke rumah Tuhan, tapi penghianatan  Cak Imin terhadap Gus Dur tetap dikenang oleh sejarah. Konflik antar Cak Imin-Gus Dur juga dapat dibenarkan ketika pada 3 November 2008 ketika Gus Dur mengirimkan surat kepada Cak Imin tentang pelarangan abribut Gus Dur untuk simbol kampanye politik.

Jika dilihat dari hubungan tidak harmonis antar keduanya, tentu hal-hal yang dilakukan Cak Imin dengan membawa nama Gus Dur untuk kepentingan politiknya adalah tindakan yang tidak tepat. Salah satunya adalah gagasan mengenai suderisme yang menyatukan pokok-pokok pemikiran Gus Dur dan Soekarno.

Tapi apakah perselihan dengan Gus Dur menjadi faktor kendornya elektabilitas Cak Imin?

Elektabilitas Politik

Tentu bukan itu saja. Kinerja buruk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan TransMigrasi (Menakertrans) sekaligus menjadi faktor lain. Ketika menjabat menteri, Cak Imin dinilai gagal membenahi sistem penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ia juga dituding pernah menerima Rp 400 juta terkait korupsi Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT).

Selain faktor di atas, tentu ada beberapa faktor lain yang tak kalah penting. Misalnya, lemahnya branding politik Cak Imin dan gagalnya mesin politik partai untuk melakukan publikasi tentang sosok Cak Imin. Tentu, publikasi sosok Cak Imin perlu gencar dilakukan untuk mendapatkan simpati publik. Tapi hal tersebut tidak dilakukan.

Sementara, gagalnya mesin partai sekaligus menjadi beban tersendiri dalam meningkatkan elektabilitas Cak Imin. Padahal mesin partai merupakan jantung keberhasilan sebuah partai untuk memperbesar kekuatan politiknya. Duverger dalam “Political Parties Their Organization and Activity in Modern State” mengemukan bahwa kekuatan poitik partai dapat dilihat melalui sejauh mana partai tersebut melakukan penetrasi teritorial.

Selain itu, tidak maksimalnya peran ulama sebagai pelumas mesin politik juga merupakan faktor kegagalan PKB. Hal tersebut misalnya dikemukakan oleh Abdul Munir Mulkhan dalam “Politik Santri”  bahwa faktor kegagalan PKB adalah karena ulama gagal berfungsi sebagai pelumas bagi mesin politik. Faktor-faktor ini tentu menjadi penyumbang merosotnya elektabilitas Cak Imin.

Fenomena tersebut sekaligus menunjukan bahwa peluang Cak Imin untuk dipilih sebagai Cawapres Jokowi sangat kecil. Tapi, ada kemungkinan lain bahwa apa yang dilakukan Cak Imin bisa jadi punya tujuan lain misalnya untuk memperbesar kans politik PKB di mata Jokowi yang akhirnya menambah jatah kursi menteri bagi PKB.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sekjen PPP bahwa apa yang dilakukan oleh Cak Imin selama ini hanyalah usaha untuk meningkatkan elektabilitas parpol. Menurut Arsul kegagalan PKB dalam mengusung Gus-Ipul di Jawa Timur adalah bukti bahwa manuver-manuver politik PKB selama ini terbukti tak mampu membawa kemenangan.

Tentu, fenomena ini berbeda dengan dulu. Pasca terjadi dualisme kepemimpinan nama Cak Imin santer dibicarakan publik, terutama mengenai perolehan suara PKB pada Pemilu 2014. Ketika itu perolehan suara PKB melonjak menjadi 11 juta suara nasional atau setara 9,04 persen, sementara pada 2009 PKB hanya meraup 4,95 persen suara.

Kendati demikian, fenomena saat ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi PKB, khususnya Cak Imin. Di luar dari konteks apakah manuver politik Cak Imin hanyalah untuk memperbesar kans politik PKB atau menjadi Cawapres, yang jelas posisi Cak Imin dan rendahnya elektabilitas politiknya harus menjadi bahan koreksi.

Pada Pemilu 2014 banyak orang memuji Cak Imin, strategi politiknya ketika itu terbilang ampuh untuk mendulang suara dari kalangan Islam. Namun, sekali lagi sejarah belum tentu terulang. Hal mendesak yang perlu dilakukan Cak Imin adalah meningkatkan kepercayaan publik bahwa dirinya mampu untuk menjadi pemimpin di negeri ini, bukan hanya menjadi pemimpin NU atau PKB. (A34).