Budiman, Prabowo dan Jebakan Idealisme

Budiman, Prabowo dan Jebakan Idealisme
Budiman Sudjatmiko menjadi "jenderal" Jokowi menghadapi kubu Prabowo. (Foto: istimewa)
8 minute read

Budiman makin sering tampil di televisi, mendebat oposisi yang disebutnya miskin narasi. Kampanye dan aksi adalah bukti, Budiman sang aktivis telah murni jadi politisi. Pertanyakan economic of stupidity, tapi mungkin Budiman sedang lupa pada janji. Dukung Jokowi yang disebutnya bukan bagian elite lama tak berbudi, melawan Prabowo yang pada 2009 jadi tempat ia mengabdi. Lalu, di mana sebenarnya Budiman berdiri? Real Madrid?


PinterPolitik.com

“I’m an idealist without illusions.”

:: John F. Kennedy ::

Tak butuh jadi Demosthenes – dengan pidato terkenalnya “The Third Philippic” pada 342 SM di hadapan masyarakat Athena – untuk jadi orator ulung dengan argumentasi-argumentasi sejati. Tak perlu juga jadi Socrates – saat mengucap pidato “Apology” sebelum dihukum mati – untuk tahu seberapa dalam kewarasan akal budi. Cukup jadi Budiman Sudjatmiko dan berbaktilah kepada negeri.

Mungkin kata-kata itu belum cukup untuk menggambarkan sosok Budiman yang pernah lantang bersuara “boikot Pemilu 1996” bersama Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang ia pimpin. Tapi, setidaknya suara lantang itu kini bisa tersaji lagi ke hadapan publik jelang gelaran Pilpres 2019.

Pasalnya, nama Budiman Sudjatmiko belakangan menjadi penghias utama pemberitaan di hampir semua media. Penampilannya di Indonesia Lawyers Club (ILC) saat membahas kasus hoaks beberapa hari lalu misalnya, merupakan salah satu penanda aksi mantan aktivis reformasi itu di hadapan publik.

Dalam beberapa tahun terakhir Budiman memang tidak banyak tersorot kamera. Ia mungkin hanya tampak dari cuitan-cuitannya di Twitter tentang politik Indonesia dan tentang klub sepakbola favoritnya, Real Madrid. Berjasa dalam proses legislasi Undang-Undang Desa, Budiman adalah satu dari sedikit politisi di Senayan yang ketika berbicara di depan publik, mampu menampilkan hawa yang berbeda.

Jika Budiman seorang idealis, kita tak akan mungkin melihat dirinya ada dalam tim pemenangan Megawati-Prabowo pada Pilpres 2009. Nama terakhir adalah yang ia sebut berada di balik aksi-aksi kerusuhan dan penculikan mahasiswa di 1998. Click To Tweet

Ia mantan aktivis, mungkin itulah alasan mengapa “bau rakyat” – tugas utama yang memang seharusnya diperjuangkan oleh seorang wakil rakyat – tampak lebih terlihat dalam setiap kata-kata Budiman. Yang jelas, sebagai kader PDIP, Budiman memang selalu punya kharisma tersendiri ketika berbicara.

Hal ini sudah jelas tampak dalam dokumenter-dokumenter proses peradilan atas dirinya pada tahun 1996-1997 karena tuduhan makar, sebagai buntut dari Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli). Sehingga, ketika politisi-politisi lain berbicara tentang “memperjuangkan suara rakyat”, Budiman bahkan sudah lebih dari cukup memahami arti kata perjuangan itu karena 3,5 tahun hidup di penjara.

Dalam konteks tersebut, tentu saja Budiman ada pada level yang berbeda ketika berbicara tentang perjuangan dalam artian yang sebenarnya. Banyak yang menyebutnya sosok politisi idealis, tapi tidak sedikit pula yang menganggapnya pragmatis.

Kini, dengan makin seringnya Budiman tampil di panggung politik dan menjadi salah satu juru bicara untuk kampanye Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, publik tentu bertanya-tanya, apakah idealisme penulis buku “Anak-Anak Revolusi” itu masih tetap sama?

Kritiknya terhadap Prabowo Subianto yang kini jadi lawan Jokowi tentu berbanding terbalik dengan posisinya saat sang jenderal berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009. Apakah ini berarti pria 48 tahun itu telah menjadi politisi pada umumnya yang cenderung pragmatis dan goyah dengan tawaran-tawaran yang ada?

Budiman, Idealis atau Pragmatis?

Puja-puji tentang kiprah Budiman memang selalu muncul ke permukaan. Namun, dalam konteks politik, mungkin perlu untuk memahami posisi Budiman sebagai aktivis dan sebagai politisi.

Pasalnya, kritik Budiman terhadap Prabowo, katakanlah dalam konteks tragedi 1998, justru bisa menjadi fakta tersendiri tentang pragmatisme politik. Kita tentu ingat pada Pilpres 2009, junjungan Budiman, Megawati Soekarnoputri justru maju berdampingan dengan Prabowo – orang yang kini dituduh Budiman mewakili generasi elite kekuasaan lama, dalam hal ini Orde Baru.

Apalagi, pada tahun tersebut Budiman juga masuk dalam kepengurusan tim sukses kampanye nasional Mega-Prabowo. Ia bahkan menjadi koordinator rekruitmen dan pelatihan saksi untuk tim kampanye nasional. Jika Budiman seorang idealis, tentu kita tak akan mungkin melihat dirinya ada dalam tim pemenangan yang mengusung orang yang ia sebut berada di balik aksi-aksi kerusuhan dan penculikan mahasiswa di 1998.

Apalagi, Prabowo adalah menantu Soeharto, tokoh politik yang secara berkoar-koar ingin dijatuhkan oleh Budiman dan rekan-rekannya saat itu. Bagaimana mungkin orang yang dikritik Budiman justru didukungnya untuk maju menjadi wakil Megawati?

Pertanyaan tentang idealisme itu memang sudah bermunculan pasca reformasi. Apalagi setalah Budiman dan rekan-rekannya pada akhirnya memilih bergabung dengan Megawati di PDIP.

“Kami tidak berubah dengan idealisme kami, tapi kami hanya ingin merealisaikan ide-ide dan gagasan kami ke dalam partai. Soal miskin atau tidak, kami tidak mencari kekayaan di dalam partai. Kami memang sebelumnya sudah ada yang bekerja di lain tempat. Kita akan tunjukkan tidak akan mencari kekayaan di partai”, itulah penggalan kata-kata Budiman saat dirinya dan 51 aktivis Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) mendeklarasikan diri bergabung dengan PDIP di akhir tahun 2004.

Lalu, apakah seorang Budiman masih mempertahankan idelismenya seperti yang ia katakan itu? Apakah Budiman sang aktivis yang dalam salah satu wawancara menyebut diri sangat peka dan sensitif terhadap hal-hal yang unfair atau tidak adil, masih bertahan dengan prinsip tersebut? Atau ia telah mudah goyah dengan tawaran-tawaran dan lobi politik, katakanlah sampai harus mendukung Prabowo menjadi cawapres Megawati di 2009?

Faktanya, hal yang terjadi pada Budiman ini fenomena yang cukup umum. Ketika seorang aktivis masuk ke dunia politik, selalu ada hal yang harus ia korbankan. Kenneth Bo Nielsen dari Centre for Development and the Environment, University of Oslo dalam tulisannya tentang aktivis yang berubah menjadi politisi, menyebutkan bahwa para aktivis seringkali memang punya modal politik (political capital) untuk membantu sebuah partai politik memenangkan kontestasi elektoral.

Namun, ada pertaruhan besar ketika aktivis tersebut terjun ke politik praktis, yaitu tentang credential atau kualifikasi aktivismenya. Dalam konteks tersebut, hal itu tentu saja berhubungan dengan idealisme. Ketika seorang aktivis menjadi politisi, maka mau tidak mau idealismenya harus “dikorbankan”, atau minimal “disesuaikan”. Sebaliknya, menurut Nielsen, jika ingin tetap mempertahankan credential-nya sebagai aktivis, maka akan ada karir politik yang harus dikorbankan.

Argumen Nielsen ini beralasan, mengingat politik berhubungan dengan fleksibilitas. Orly Kayam, Arie Sover dan Yair Galily dalam tulisannya yang membahas tentang humor dan politik, menyebutkan bahwa politik memang selalu berhubungan dengan posisi yang diperjuangkan atau dipertahankan. Walaupun demikian, menurut mereka, politik itu juga seperti sepasang kekasih yang menjalin hubungan: ada kompromi, ada baik dan ada buruk.

Pada titik kompromi itulah politik membutuhkan fleksibilitas. Padahal, istilah terakhir nyatanya sangat bertentangan dengan gagasan kaum idealis yang umumnya percaya bahwa dunia ini sudah selesai – tentu saja dalam konteks nilai, metafisik dan prinsip-prinsip yang dihormati. Sementara kompromi percaya pada relativisme – paham yang menyebutkan tak ada hal yang absolut di dunia ini.

Dalam konteks tersebut, tentu saja dengan posisi saat ini, sulit untuk melihat seorang Budiman sebagai sosok yang sama dengan Budiman yang berteriak keras di pengadilan di akhir-akhir kejatuhan Orde Baru. Budiman yang saat ini memang masih kritis seperti biasanya, tetapi ia tak lagi murni idealis.

Mungkin, kata-kata yang cocok untuk Budiman ketika memilih masuk PDIP adalah bahwa ia telah menjadi jauh lebih realistis dengan konteks politik. Jika “idealis” adalah predikat yang masih layak untuk disandangnya, maka mungkin Budiman lebih cocok disebut sebagai seorang practical idealist atau idealis praktis.

Jebakan Idealisme, Prabowo dan Orde Baru

Filsuf Amerika Serikat (AS) John Dewey merupakan salah satu orang yang pertama kali memperkenalkan konsep practical idealism. Berbeda dari traditional idealism yang menilai alam semesta sudah selesai dijadikan dan oleh karenanya segala sesuatu itu sudah terjadi (actuality), practical idealism menganggap sesuatu yang ideal itu masih perlu diperjuangkan atau belum terjadi (possibility).

Artinya, orang-orang practical idealist masih percaya tentang kemungkinan dan fleksibilitas – hal yang secara kebetulan intrinsik dengan politik. Mahatma Gandhi disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang mengadopsi practical idealism tersebut.

Lalu, apakah Budiman bisa dianggap sebagai penganut practical idealism? Mungkin saja demikian. Namun, perlu menjadi catatan bahwa konsepsi John Dewey ini umum juga dikenal sebagai pragmatisme, walaupun penganutnya berusaha membedakan diri dengan menyebut practical idealism cenderung lebih idealis.

Apalagi, dalam konteks politik, pragmatisme seringkali punya konotasi negatif. Menyebut Budiman sebagai practical idealist tentu saja punya nilai jual politik yang jauh lebih besar ketimbang menyebutnya pragmatis. Predikat “idealis” entah mengapa selalu punya kharisma yang membuat penganutnya cenderung menarik secara politik. Soekarno, John F. Kennedy bahkan Prabowo adalah beberapa contoh pemimpin idealis.

Sementara junjungan Budiman, Jokowi – menurut Marcus Mietzner dari Australian National University – adalah kebalikannya alias orang yang pragmatis. Mungkin hal inilah yang menyebabkan mengapa Budiman yang cenderung idealis kini digunakan sebagai alat kampanye Jokowi karena orang-orang idealis cenderung lebih menarik di hadapan pemilih. Idealisme politik pun dianggap masih akan menjadi alat penggaet dukungan elektoral yang efektif.

Selain itu, Budiman adalah alat legitimasi Jokowi terhadap masa lalu Prabowo, yang tentu saja menjadi bagian dari kampanye negatif untuk “merusak” citra sang jenderal. Bagaimanapun juga, Prabowo belum bisa menyembuhkan luka masa lalu sebagai bagian dari Orde Baru dan tragedi 1998.

Luka masa lalunya ini masih akan menjadi alat kampanye yang efektif bagi Jokowi dan sedikit banyak akan mempengaruhi preferensi pemilih di Pilpres 2019 nanti. Jika Prabowo tak mampu menerapkan strategi yang tepat melawan Budiman, maka ia harus siap-siap kalah lagi.

Pada akhirnya, publik tentu menyaksikan bahwa salah satu idealisme Budiman – yang berangkat dari kisah kakeknya yang seorang kepala desa – untuk memberdayakan desa, sudah berhasil diwujudkan. Program Dana Desa adalah manifestasi idealisme Budiman kecil saat masih SD yang bermimpi tentang pembangunan dan keadilan yang terwujud mulai dari desa.

Budiman adalah idealis praktis, namun ia juga politisi. Semuanya akan kembali pada penilaian publik, apakah orang tempat ia mengabdi layak atau tidak terpilih lagi. (S13)