Bolehkah KPK Ikut Munaslub Golkar?

Bolehkah KPK Ikut Munaslub Golkar
(doc: BreakingNews.co.id)
2 minute read

Pak Agung Laksono mengusulkan agar KPK diundang ke Munaslub Golkar. Emang boleh?


PinterPolitik.com

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar untuk mencari pengganti Papa Setnov, rencananya bakal dilaksanakan dalam bulan ini. Yang menarik adalah soal usulan Pak Agung Laksono.

Beliau mengusulkan agar Ka-pe-ka diundang dalam Munaslub nanti. Usulan ini bahkan disampaikan langsung kepada Ketua Plt Golkar, Idrus Marham dalam sambutan acara Mukernas Kosgoro 1957 di Hotel Peninsula, Jakbar, Selasa (12/12). Menurut Pak Agung, ini sebagai trik untuk menciptakan pemilihan ketua yang bersih dan bebas dari praktik politik uang.

Hal senada juga diungkapkan oleh  Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. Beliau juga mengharapkan kehadiran Ka-pe-ka dalam Munaslub sebagai upaya untuk menghindari aksi bayar-bayaran dalam acara tersebut.


Bahkan beliau mengatakan bahwa semua kader berhak untuk mencalonkan diri. Perkara menang atau kalah, urusannya belakangan. Yang penting maju aja dulu. Munaslub dilihatnya sebagai ajang berkompetisi untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas (yang mau membangun rakyat dan Indonesia).

Mencermati pernyataan Pak Agung dan Pak Syahrul tersebut kelihatannya ada sesuatu yang aneh dalam internal Partai Beringin. Kalau Ka-pe-ka hadir saat Munaslub digelar, maka makin menguatkan dugaan kalau Partai Beringin nggak becus mengatasi masalah di dalam rumahnya sendiri. Maka, sebaiknya usulan untuk mengundang Ka-pe-ka diabaikan aja.

Saya juga yakin Ka-pe-ka nggak bakalan hadir kok. Sebab sebagai lembaga independen, Ka-pe-ka nggak berhak terlibat dalam urusan Partai politik mana pun. Kalau Ka-pe-ka hadir pun justru bakal  itu akan menjadi blunder baginya. Sebab, publik bisa menilai bahwa lembaga anti rasuah tersebut memihak partai politik tertentu.

Baca juga :
Tiongkok, Solusi Luhut untuk BPJS?

Maka, jalan terbaik adalah internal Partai Banteng yang perlu berbenah. Seluruh anggota harus satu suara agar bisa memilih sosok pemimpin yang netral dan bisa mengangkat kembali Partai Beringin dari keterpurukan selama ini akibat kasus e-KTP yang melibatkan Papa Setya Novanto. Semoga demikian. (K-32)