Bioskop, Political Advertising Jokowi

Bioskop, Political Advertising Jokowi
Foto: Tribun News
7 minute read

“Politics is who gets what, when, and how.” – Harold Laswell


Pinterpolitik.com

Video iklan yang menunjukkan keberhasilan pemerintahan Jokowi Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla dalam membangun 65 bendungan dalam waktu dua tahun menuai polemik. Iklan yang tayang di bioskop sebelum film dimulai ini dianggap banyak kalangan sebagai kampanye.

Melalui media sosial, warganet mengkritik karena merasa waktu mereka untuk menikmati hiburan terganggu dengan iklan berbau politik. Selain warganet, protes juga hadir dari kalangan politikus, utamanya partai yang berseberangan dengan pemerintah. Misalnya saja politisi seperti Fadli Zon, Andre Rosiade, Ferdinan Hutahaean, hingga Hidyat Nur Wahid, yang meminta agar pemerintah segera mencopot iklan layanan yang berdurasi empat menit 30 detik tersebut.

Iklan politik memiliki kemampuan untuk membangun reputasi kandidat dengan menyediakan informasi kepada publik tentang kualifikasi, pengalaman, latar belakang, dan personalitas kandidat tersebut. Click To Tweet

Para politikus ini menganggap bahwa iklan tersebut sebagai bentuk kampanye terselubung. Meski belum masuk masa kampanye dan belum resmi sebagai calon presiden 2019, tapi tetap saja penayangan iklan itu dinilai janggal dan sarat akan muatan politis karena sudah menjelang masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres).

Sementara dari kubu pemerintah, iklan itu tidak dimaknai sebagai kampanye. Sebaliknya, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pihaknya malah menyampaikan kepada publik capaian program yang sedang dan telah dilakukan oleh pemerintah. Pihaknya hanya menjalankan amanat Undang-Undang sebagai humas pemerintah.

Fakatnya, kasus ini menunjukkan bahwa sebagai petahana atau incumbent, Jokowi memiliki keuntungan tersendiri sebagai calon presiden berikutnya. Ia memiliki seperangkat alat dan informasi untuk dijadikan sebagai bahan untuk kepentingan politik elektoralnya.

Terlepas dari kontroversi akibat penayangan iklan di bioskop tersebut, menarik untuk dilihat, apakah penayangan iklan tersebut memang menjadi political advertising bagi Jokowi, mengingat bahwa sebagai petahan dirinya memiliki keuntungan-keuntungan yang bisa dimanfaatkan kembali, dan apakah dengan adanya iklan tersebut akan mempengaruhi elektabilitasnya, utamanya bagi swing voters?

Keuntungan Petahana, Political Advertising

Dalam sebuah artikel di Adstandard.com dijelaskan bahwa political advertising atau iklan politik adalah sebuah istilah untuk menyebutkan tindakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang berupaya untuk mempengaruhi atau menrik perhatian publik terkait dengan isu-isu politik.

Political advertising mencakup marketing komunikasi tentang partai politik, representasi atau kandidat, iiklan tentang kepentingan publik, dan iklan yang berkorelasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Kelompok yang disebut sebagai aktor di sini adalah pemerintah, partai politik, kelompok pelobi, dan kelompok kepentingan lainnya. Iklan politik ini biasanya marak muncul menjelang atau pada masa Pemilu berlangsung.

Sementara Andrew Hughes, pengajar dari Australian National University, menjelaskan bahwa iklan politik didefinisikan sebagai upaya untuk membuat iklan yang membentuk persepsi publik. Persepsi ini mengandung pesan dan diharapkan melekat pada benak masyarakat. Jika mengacu pada pandangan tersebut, maka iklan layanan yang memuat suara dan wajah Jokowi itu bisa dibilang sebagai political advertising atau iklan politik karena mempersepsikan kesuksesan pencapaian pemerintahan Jokowi.

Baca juga :  TKN Jokowi: Ada Tukang Ngadu

Kemenkominfo sebagai kementerian yang bertangung jawab terhadap presiden, menjadi operator bagi pendistribusian iklan tersebut. Meskipun demikian, kubu Jokowi menganggap iklan yang rencananya akan selesai diputar pada tangal 20 September itu bukan bentuk kampanye langsung.

Bioskop, Political Advertising Jokowi

Hal itu berdasarkan pada pasal 1 ayat 29 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa saat ini belum ada calon pasangan yang secara resmi disahkan oleh KPU. Selain itu, dalam pasal 1 ayat 35 UU yang sama disebutkan bahwa kegiatan kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu. Sehingga, jika merujuk ayat tersebut, maka iklan layanan Jokowi tidak dikategorikan ke dalam kampanye.

Namun, meski hal itu tidak melanggar tentang kampanye Pemilu, bagaimanapun juga banyak pihak telah menafsirkan bahwa ada pesan politis dari penayangan iklan tersebut. Terlebih iklan itu beredar menjelang kampanye Pilpres 2019 yang akan dimulai pada tanggal 20 September 2018 nanti.

Jokowi sebagai petahana memiliki keuntungan tersendiri dan bisa memanfaatkan celah tersebut untuk kampanye “terselubung”. Dengan celah hukum, Jokowi seolah-olah sedang menyampaikan capaian program-program pemerintah.

Dalam sebuah mekanisme Pemilu, sebetulnya pasangan petahana selalu diuntungkan. Misalnya, tidak seperti pihak oposisi, pasangan petahana bisa memanfaatkan celah menggunakan perangkat atau sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk didistribusikan kepada para pemilih.

David Mayhew, ilmuwan politik dari Yale University mengenalkan konsep incumbency advantages atau keuntungan petahana dalam konteks Pilpres. Dalam penjelasannya, keuntungan petahana ini adalah sebuah privilege yang diterima oleh kandidat tersebut yang akan maju kembali dalam kontestasi Pilpres. Petahana menikmati keuntungan-keuntungan tersebut guna membangun pesan dan citra yang positif kepada publik.

Tentu pertanyaannya adalah kenapa petahana selalu diuntungkan? Nyatanya, hal ini terjadi karena para pemilih selalu memiliki pengetahuan atau informasi politik yang terbatas. Informasi mengenai petahana adalah informasi yang paling umum diketahui oleh para pemilih.

Hal ini berbanding terbalik dengan informasi tentang oposisi. Petahana selalu berada satu langkah di depan lawan politiknya. Mereka bisa memanfaatkan posisinya untuk memberikan informasi yang mereka inginkan kepada pemilih, entah itu lewat jaringan birokrasi, sarana publik, atau instrumen lainnya.

Pada titik ini, ada relasi antara political advertising dan incumbency advantages. Iklan politik memiliki kemampuan untuk membangun reputasi kandidat dengan menyediakan informasi kepada publik tentang kualifikasi, pengalaman, latar belakang, dan personalitas kandidat tersebut. Sementara keuntungan petahana bisa terjadi ketika yang bersangkutan menggunakan resources atau sumber daya yang melekat pada jabatan publiknya, katakanlah, untuk membuat political advertising tersebut.

Dalam konteks iklan Jokowi, ada semacam pesan yang ingin disampaikan kepada publik bahwa dengan keberhasilan pembangunan bendungan di sejumlah daerah, Jokowi bisa dikatakan sebagai pemimpin yang berhasil, khususnya di bidang infrastruktur, dan layak dipilih lagi. Pesan semacam itu diharapkan akan memberikan citra yang positif kepada masyarakat.

Baca juga :  Jokowi dan Hegemoni Hijrah

Mempengaruhi Elektabilitas Jokowi?

Iklan layanan sudah kadung tersebar, polemik juga sudah beredar. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana iklan itu bisa mempengaruhi elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019?

Jika tujuan dari iklan itu adalah untuk menaikkan popularitas Jokowi, maka hal itu kemungkinan kecil berpanguruh positif terhadap dirinya. Jokowi sudah cukup populer di mata masyarakat, terlihat dari pemberitaan yang masif selama ini. Publik sudah paham dengan sosok Jokowi dan kinerjanya.

Namun, iklan ini cukup efektif untuk meningkatkan keyakinan para pemilih mengambang atau swing voters. Jika iklan itu secara masif disampaikan secara terus menerus, maka akan ada dampak elektoralnya. Apalagi diketahui bahwa pemilih mengambang memiliki karakter yang cenderung tidak stabil dalam hal pilihan politik.

Sementara itu, iklan ini juga bisa mendongkrak elektabilitas Jokowi. Apalagi jika iklan layanan tersebut bisa meyakinkan pemilih yang menyaksikan dan bisa menaruh persepsi yang positif terhadap kinerja Jokowi.

Sedangkan, bioskop adalah medium yang tepat untuk menyampaikan informasi, dalam hal ini kampanye. Apalagi, belakangan ini animo publik terhadap tontonan bioskop melesat jauh, terutama di kalangan kelompok milenial yang menurut beberapa penelitian cenderung lebih suka menghabiskan uang yang dimiliki untuk hal-hal yang bersifat “pengalaman”, salah satunya lewat menyaksikan film di bioskop. Pada tahun ini, hingga bulan Agustus, jumlah penonton bioskop sudah mencapai 40 juta lebih. Tentu bioskop menjadi ruang empuk untuk berkampanye.

Berkaca dari studi Mayhew tentang Pilpres Amerika Serikat sejak 1792 memperlihatkan bahwa petahana yang berhasil memenangkan kembali kursi presidennya berjumlah jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang gagal. Salah satu sebabnya adalah karena kinerja petahana selama memimpin dipersepsikan berhasil dan memuaskan.

Selain itu, faktor popularitas, kemampuan menjangkau semua segmen pemilih, kemampuan menggerakkan tokoh informal maupun formal – termasuk birokrasi, dan kesiapan finansial juga menjadi tolak ukur bagi keberhasilan petahana.

Jika menggunakan ukuran ini, posisi Jokowi sebenarnya sangat diuntungkan. Ditambah dengan iklan politik yang dimainkan oleh Jokowi, ia memiliki keuntungan untuk membentuk presepsi publik sebagai pemimpin yang berhasil dan mampu menjalankan periode berikutnya.

Namun, juga perlu disadari, bahwa ada hal-hal yang bisa mengganjal usaha Jokowi mengamankan persepsi publik tersebut. Di tengah terpuruknya mata uang rupiah terhadap dolar AS, kondisi perekonomian yang tidak kunjung membaik, serta alotnya konsolidasi politik di internal koalisi, tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi jokowi.

Jadi, apakah Jokowi bisa memanfaatkan keunggulan posisinya sebagai petahana dalam kontestasi Pilpres? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, sekalipun rupiah terpuruk, harga tiket bioskop tetap segitu-segitu saja. Jadi, menarik untuk ditunggu. (A37)