HomeBelajar PolitikUN Harus Berdasarkan SisDikNas

UN Harus Berdasarkan SisDikNas

Mendikbud Muhadjir Effendy mewacanakan moratorium Ujian Nasional (UN). Program tersebut akan digantikan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Pendapat setuju dan tidak setuju terhadap rencana moratorium (penghentian) penyelenggaran ujian nasional atau UN masih mengalir. Kali ini Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah sepenuhnya menghapus ujian nasional. Jika diganti, penggantinya harus berdasarkan UU Sisdiknas.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam konferensi pers di Sekretariat ICW, Jakarta Selatan, Minggu (4/12/2016), mengemukakan, meskipun meminta UN dihapus bukan berarti JPPI setuju dengan pengganti UN.

Rencana moratorium UN disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, beberapa hari lalu. Ia juga menyebutkan beberapa alasan mengeluarkan kebijakan moratorium.

Jika  UN diganti dengan UASBN, JPPI berharap UASBN diletakkan sebagai alat, bukan tujuan akhir pendidikan di Indonesia. UASBN harus menjadi bagian dari proses pembelajaran, bukannya hasil akhir. Apalagi menentukan kelulusan sebagaimana UN.

Ubaid juga mengatakan,  UASBN harus mengacu kepada UU Sisdiknas, khususnya Pasal 58 ayat 1 yang berbunyi, “Evaluasi hasil belajar murid dilakukan oleh pendidik”. Jadi, kedaulatan evaluasi bukan di tangan pemerintah, tapi di tangan guru sekolah. Karena itu, penilaian guru tidak boleh asal. Jika guru asal meluluskan, guru yang harus dibenahi.

Selama moratorium UN, kata Ubaid, pemerintah harus melakukan perbaikan delapan standar nasional pendidikan. Terdiri dari isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.

UASBN juga diharapkan terhindar dari praktik kecurangan atau korupsi. Oleh sebab itu, pelaksanaannya tidak boleh didominasi pemerintah,  juga oleh partisipasi publik.

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Prabowo & Trump: MAGA vs MIGA? 

Sama seperti Donald Trump, Prabowo Subianto kerap diproyeksikan akan terapkan kebijakan-kebijakan proteksionis. Jika benar terjadi, apakah ini akan berdampak baik bagi Indonesia? 

The War of Java: Rambo vs Sambo?

Pertarungan antara Andika Perkasa melawan Ahmad Luthfi di Pilgub Jawa Tengah jadi panggung pertarungan besar para elite nasional.

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

More Stories

Darurat Kejahatan Senjata Api

PinterPolitik.com - Akhir-akhir ini kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api semakin marak terjadi. Faktanya, kasus-kasus ini berbanding lurus dengan keberadaan senjata api yang tidak...

Mengapa Rizieq Enggan Pulang?

PinterPolitik.com- Ketua Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dikabarkan enggan kembali ke Indonesia. Ia merasa dirinya dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Untuk...

Kinerja PNS, layakkah?

PinterPolitik.com - Persoalan pegawai negeri sipil tidak pernah selesai. Kabar terbaru datang dari menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang menyebut 62% PNS...