HomeBelajar PolitikTak Semestinya Karpet Merah untuk Trump

Tak Semestinya Karpet Merah untuk Trump

Hingga Senin, petisi di laman Parlemen Inggris sudah ditandatangani oleh lebih dari 1,2 juta orang. Pemerintah Inggris diwajibkan memberi tanggapan jika satu petisi didukung oleh 10.000 orang dan parlemen akan mempertimbangkan petisi untuk dibahas oleh para anggota parlemen jika ditandatangani oleh lebih dari 100.000 orang.


pinterpolitik.com – Selasa, 31 Januari 2017.

LONDON – Wali Kota London Sadiq Khan mengatakan, kunjungan Trump tak boleh digelar jika kebijakan yang melarang masuknya warga dari beberapa negara ke Amerika diberlakukan.

Khan mengatakan posisinya sudah sangat jelas, larangan Trump kejam dan memalukan. “Selama pelarangan diberlakukan, tak semestinya kita menggelar karpet merah untuk Presiden Trump,” kata Khan dalam wawancara dengan Sky News, Senin (30/1).

Sementara itu, petisi menolak kunjungan kenegaraan Presiden Donald Trump ke Inggris didukung lebih dari satu juta orang. Petisi di laman parlemen Inggris sudah ditandatangani oleh lebih dari 1,2 juta orang sampai Senin. Pemerintah Inggris diwajibkan memberikan tanggapan jika satu petisi didukung oleh 10.000 orang dan parlemen akan mempertimbangkan petisi untuk dibahas oleh para anggota parlemen jika ditandatangani oleh lebih dari 100.000 orang.

Petisi yang diajukan warga Inggris bernama Graham Guest diajukan setelah Presiden Trump menerapkan larangan masuk ke Amerika Serikat bagi warga dari tujuh negara, yakni Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Namun, pemerintah Inggris menyatakan undangan terhadap Presiden Trump untuk melakukan kunjungan kenegaraan tidak akan dicabut. Sumber di kantor Perdana Menteri Theresa May, kepada BBC, Senin (30/01) mengatakan, Amerika adalah sekutu penting bagi Inggris. “Kita harus melihat aspek jangka panjang,” katanya.

Undangan kunjungan kenegaraan disampaikan PM May saat bertemu Presiden Trump pekan lalu. Belum ada tanggal pasti, namun diperkirakan dilangsungkan pada tahun ini.

Baca juga :  Elon Musk Top Drone Maverick

Sejumlah politikus di Inggris mendukung pembatalan lawatan kenegaraan oleh Trump. Di antara politikus itu adalah Ketua Partai Buruh yang beroposisi, Jeremy Corbyn.

Melalui Twitter, Corbyn mendesak PM May menunda lawatan Trump dan meminta pemerintah mengecam keras kebijakan Presiden AS itu. Ia mengatakan, Trump mestinya tak dibolehkan berkunjung ke Inggris selama melecehkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh rakyat dan negara Inggris. (dtk/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut.

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...