“Seluruh kepala desa diwajibkan datang pada tanggal 30 Maret di Gelora Bung Karno, untuk dipaksa memberikan gelar bapak pembangunan desa untuk Pak Jokowi. Setiap kepala desa ambil uang dana desa Rp3 juta. Acara sendiri ditanggung APBN via mendagri.” ~ Andi Arief
PinterPolitik.com
[dropcap]D[/dropcap]alam kurun waktu empat tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia, dirinya dianggap sudah cukup untukmemperoleh gelar Bapak Pembangunan Desa.
Hal tersebut digadang-gadang melebihi kehebatan Presiden Soeharto yang harus menungu selama 10 tahun menjabat sebagai presiden untuk mendapatkan gelar serupa, yaitu gelar Bapak Pembangunan. Selain itu gelar yang didapatkan Jokowi juga tidak seperti Soeharto yang diberikan oleh menterinya sendiri, melainkan Jokowi mendapatkan gelar dari Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3DK).
Hmmm, boleh juga ya Pakde baru empat tahun menjabat sudah menjadi Bapak Pembangunan Desa, gimana kalau Pakdemenjabat 10 tahun ya. Mungkin bisa dapat gelar Bapak Pembangunan Nasional jilid dua kali bro.Ahahaha.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia, Sindawa Tarang,Jokowi layak mendapat gelar Bapak Pembangunan Desa karena dianggap sebagai pemimpin yang sangat peduli dengan kesejahteraan desa. Pengakuan itu didukung dengan kebijakan pemerintah yang selalu menaikkan anggaran desa ditiap tahunnya.
Kalau kita melihat data yang diberikan pemerintahanJokowi untuk perangkat desa memang selalu menunjukan kenaikan seperti di tahun 2016pemerintah menurunkan anggaran sekitar Rp 46,9 triliun, dan setelah berjalan selama empat tahun dana desa bertambah menjadi Rp 73 triliun. Walah dalah, pantas saja ya baru empat tahun Pakde dapat gelar Bapak Pembangunan Desa. Ahahaha.
Eh tapi sebentar bro. ada yang aneh nih. Berdekatan dengan waktu Pakde dapat gelar Bapak Pembangunan Desa,Menteri Keuangan Sri Mulyaningedumel! Katanya Sri, “Saya paling tidak suka kalau ada anggaran dialokasikan, tapi tidak ada kinerjanya dan tidak ada hasilnya. Itu berkaitan dengan kompetensi. Tetapi, saya lebih benci lagi kalau anggaran dikorupsi. Itu bentuk kejahatan.” Weleh-weleh.
Nah, masalahnya sempat ada tuduhan kalau penyelenggaraan acara tersebut menggunakan dana desa dari masing-masing kepala desa sebesar Rp 3 juta. Kalau itu benar, Sri Mulyani tidak suka juga dong dengan acara pengangkatan Jokowi jadi Bapak Pembangunan Desa? Weleh-weleh.
Ya, memang belum ada buktinya sih kalau itu benar atau tidak. Kemendagri sendiri sudah membantah kabar tersebut. Tapi, kalau ternyata itu benar, apakah Sri Mulyani jadi benci sama gelarnya Jokowi? Kalau sudah begitu masih pantas gak ya gelar itu diberikan kepada Jokowi? (G42)
