HomeBelajar PolitikSidang Ahok Di Pindah Demi Meminimalisir Intervensi

Sidang Ahok Di Pindah Demi Meminimalisir Intervensi

Sidang perdana dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dipindah ke Cibubur. Sebelumnya sidang tersebut akan digelar di gedung lama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Namun  guna menghindari gangguan apabila pengunjung sidang membeludak jadi sidang dilaksanakan di lokasi yang tidak berdekatan dengan sentra ekonomi.

Menanggapi itu, Ahok enggan berkomentar banyak soal persiapannya jelang sidang perdana. Ahok menyerahkan urusan tersebut pada Vivi Evitha, adik perempuannya yang berprofesi sebagai pengacara.

Ahok berharap persidangan kasusnya akan bebas dari intervensi dari pihak manapun. Ahok yakin semua hakim yang menyidangkan kasusnya akan bersikap profesional. Mantan Bupati Belitung Timur tersebut juga mau sidangnya nanti disiarkan seperti sidang kasus Jessica.

Di lain tempat, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawal proses persidangan terhadap Calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Wiranto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan mengintervensi perkara yang menjerat Ahok. Oleh karena itu, masyarakat harus mempercayakan kasus ini kepada proses hukum yang berlaku, sambil tetap mengawal agar prosesnya berjalan secara adil.

Ahok dijerat dengan Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut.

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Darurat Kejahatan Senjata Api

PinterPolitik.com - Akhir-akhir ini kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api semakin marak terjadi. Faktanya, kasus-kasus ini berbanding lurus dengan keberadaan senjata api yang tidak...

Mengapa Rizieq Enggan Pulang?

PinterPolitik.com- Ketua Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dikabarkan enggan kembali ke Indonesia. Ia merasa dirinya dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Untuk...

Kinerja PNS, layakkah?

PinterPolitik.com - Persoalan pegawai negeri sipil tidak pernah selesai. Kabar terbaru datang dari menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang menyebut 62% PNS...