HomeBelajar PolitikSetya Novanto, Sang Ahli Akrobatik

Setya Novanto, Sang Ahli Akrobatik

Sungguh hebat memang Setya Novanto, kelihaiannya berakrobatik ini membuat dirinya seakan tidak bisa ditangkap oleh kasus apa pun dan oleh siapapun.

pinterpolitik.com

Tokoh kebal hukum yang penuh kontroversi, mungkin itulah julukan yang cocok kita berikan kepada Setya Novanto. Bagaimana tidak kebal hukum, sosoknya yang akrab dengan sanksi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan wajahnya yang sering wara – wiri keluar masuk gedung KPK itu  belum bisa menyatakan dirinya bersalah dalam kasus apapun.

Bahkan kursi ketua DPR yang sempat ia “tinggalkan” karena kasus “papa minta saham”  itu pada akhirnya bisa kembali kepelukannya lagi. Mengenai kasus “papa minta saham” disini terlihat kelihaiannya, Beberapa saat menjelang MKD menjatuhkan vonis, Si Papa langsung mengambil langkah cepat dengan mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR.

Dengan pengunduran diri itu, MKD langsung menutup sidang dan menganggap kasus selesai tanpa ada putusan resmi yang dikeluarkan lembaga etik DPR ini. Sehingga si papa tidak jadi dijerat hukum dan namanya kembali bersih.

Belum lagi kelakuannya yang juga menghebohkan adalah saat dia bersama Fadly Zon hadir dalam kampanye Donald Trump terkait pencalonan Trump sebagai capres AS tahun 2016 di Trump Tower, New York City. Namun lagi – lagi Si Papa lolos dari hukuman MKD dan hanya mendapatkan teguran ringan.

Sungguh hebat memang Setya Novanto, kelihaiannya berakrobatik ini membuat dirinya seakan tidak bisa ditangkap oleh kasus apa pun dan oleh siapapun.

Baru – baru ini Setya Novanto dipertemukan kembali dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) pada 2011-2012 yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun, namun dirinya meminta KPK untuk menjadwal ulang pemanggilannya karena si papa sedang berlibur ke ke luar negeri.

Baca juga :  Raib Dana Pensiun PNS Kacau BUMN Era Jokowi

Si Papa dikabarkan ikut menerima cipratan dari proyek tersebut senilai Rp 6 triliun. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP, Sugiharto, sebagai tersangka.

Apakah kasus ini dapat menjegal langkah Papa Setya Novanto dalam petualangan politiknya? Mari kita tunggu bersama kelanjutan ceritanya. (A15)

Setya Novanto Kembali Dipanggil KPK
spot_imgspot_img

#Trending Article

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih proteksionis. Seberapa besar kemungkinannya kecurigaan itu terjadi? 

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...