HomeBelajar PolitikPresiden: Perekrutan Lewat Pansel

Presiden: Perekrutan Lewat Pansel

“Saya kira cara itu yang ingin kita lakukan dan akan kita dapatkan (hakim MK) yang mempunyai kualitas, yang mempunyai integritas, dan yang mempunyai kemampuan untuk duduk di MK,” kata Presiden.


pinterpolitik.com – Selasa, 31 Januari 2017.

JAKARTA – Pemerintah akan merekrut dengan pola terbuka anggota Mahkamah Konstitusi, pengganti anggota yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi, baru-baru ini, jika sudah diterima surat permintaan dari MK.

Presiden Joko Widodo mengatakan, kalau sudah diterima laporan secara penuh kemudian ada permintaan dari MK akan segera ditindaklanjuti. “Tentu saja kita akan lakukan rekrutmen dengan pola terbuka,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan seusai meluncurkan kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) di Sentra Kerajinan Tembaga Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Senin (30/1) siang.

Menurut Presiden, dengan rekrutmen pola terbuka melalui pembentukan panitia seleksi (pansel), masyarakat bisa memberikan masukan-masukan.

“Saya kira cara itu yang ingin kita lakukan dan akan kita dapatkan (hakim MK) yang mempunyai kualitas, yang mempunyai integritas dan yang mempunyai kemampuan untuk duduk di MK,” kata Presiden.

Sebagaimana diberitakan, salah seorang hakim MK, Patrialis Akbar, terkena OTT KPK. Pada Kamis (26/1) malam, Patrialis telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait dengan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan telah menerima surat pengunduran diri Patrialis sebagai hakim konstitusi. “Dalam waktu dekat MK bisa segera mengirim surat kepada Presiden untuk melakukan pengisian jabatan hakim yang baru,” katanya. (Setkab/Kps/E19)

Baca juga :  The Great General Prabowo Subianto's Day
spot_imgspot_img

#Trending Article

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih proteksionis. Seberapa besar kemungkinannya kecurigaan itu terjadi? 

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...