HomeBelajar PolitikPecahnya Dukungan Koalisi Kekeluargaan

Pecahnya Dukungan Koalisi Kekeluargaan

Menuju Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, gerilya politik masih terus dilakukan. Kedua pasangan calon (paslon) yang lolos ke putaran kedua, berdasarkan hasil hitung cepat adalah Basuki Tjahaja Purnama–Djarot  Syaiful Hidayat dan Anies Baswedan–Sandiaga  Uno.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Menurut informasi, dari hasil lobi-lobi politik, beberapa partai telah sepakat untuk mendukung Anies-Sandi. Partai-partai tersebut umumnya partai yang sebagian besar tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan. Partai itu antara lain Gerindra, PKS, PPP, Demokrat, PKB dan PAN. Sedangkan PDIP yang sebenarnya juga menjadi anggota koalisi ini, merupakan pendukung utama paslon Ahok-Djarot.

Jika dihitung secara matematis, Koalisi Kekeluargaan minus PDIP memiliki total 54 dari 106 kursi di kursi DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Jumlah kursi itu hanya unggul tipis dengan partai politik pengusung Ahok, yakni PDIP, Golkar, Hanura, dan NasDem yang memiliki total 52 kursi legislatif.

Jumlah kursi Koalisi Kekeluargaan juga dapat berkurang jika nantinya Partai Demokrat yang memiliki sepuluh kursi, tidak jadi merapat. Alhasil, Koalisi Kekeluargaan tanpa PDIP dan Demokrat hanya mempunyai kekuatan 44 kursi.

Dilihat dari arah dukungannya, koalisi kekeluargaan ini terpecah menjadi tiga poros. Pertama, poros Teuku Umar, yakni PDIP yang mengusung Ahok-Djarot. Kedua, Poros Kartanegara, yakni Gerindra dan PKS yang mengusung pasangan calon Anies-Sandi. Kemudian yang ketiga poros Cikeas, yakni Demokrat, PPP, PKB dan PAN yang sebelumnya mengusung pasangan calon Agus-Sylvi dan kini bergabung untuk dukung Anies – Sandi.

Di luar suara dari hasil koalisi partai ini, paslon Cagub dan Cawagub juga harus berperan aktif dalam mengambil hati masyarakat DKI Jakarta, yaitu dengan melakukan pemaparan program kerja. Warga Jakarta merupakan pemilih yang kritis dan heterogen dengan tingkat pendidikan rata-rata tinggi, sehingga pendekatan dengan melempar isu untuk menyerang kubu lawan, sudah tidak terlalu efektif lagi. (Berbagai sumber/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih proteksionis. Seberapa besar kemungkinannya kecurigaan itu terjadi? 

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...