Terkenal dengan partai yang lekat dengan wong cilik, PDIP sempat menjadi primadona pada bursa politik elektoral di masa kejatuhan Orde Baru belasan tahun silam. Kini, apakah julukan Partai wong cilik masih pantas disematkan pada partai banteng bermoncong putih ini?
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]D[/dropcap]ari jauh, iring-iringan lima petani Kendeng terlihat berjalan kaki menuju kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP yang berlokasi di Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat. Masing-masing membawa bendera merah putih, memakai kebaya, kain batik, serta topi caping bertuliskan ‘Tolak Pabrik Semen’. Tujuan mereka hanya satu, yakni menemui Megawati Soekarnoputri di kantor markas utama PDIP. Semua masih terkait atas kasus pendirian pabrik Semen Indonesia di Kendeng yang membabat habis lahan pertanian warga petani.
Megawati sendiri, dapat ditemui di kantor pada Jumat (9/6) lalu. Bahkan, ia menyapa kelima srikandi asal Kendeng tersebut, “Saat itu Ibu Mega menanyakan hal-hal yang sifatnya basa-basi. Lalu saya jawab Insya Allah kami masih berpuasa. Setelah itu Ibu Mega bilang, ‘tunggu sebentar ya, saya rapat dulu’,” ungkap Gunarti. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya pihak yang mewakili Megawati dan PDIP, Bambang Dwi Hartono menyatakan jika PDIP mengambil sikap yang sama dengan Presiden Jokowi, yakni memilih tak ikut campur.
“Katanya PDIP partainya wong cilik. Lah di Pegunungan Kendheng kan rata-rata wong cilik yang mempertahankan lingkungan. Bukan untuk Jawa Tengah saja, tetapi untuk keseimbangan di Pulau Jawa,” ungkap Gunarti kepada PinterPolitik pada Sabtu (10/6) lalu.
Sikap bertele-tele PDIP, yang diwakili oleh Megawati, hanya mempertegas di sisi mana partai yang menyandang jargon ‘partai wong cilik’ ini, berlabuh. Sulit menyimpulkan jika PDIP akan membantu atau paling tidak menaruh dukungan kepada wong-wong cilik yang kerap digaungkan partai saat kampanye dan beriklan.
Sandungan-Sandungan PDIP di Berbagai Daerah
Mempertanyakan kembali ‘wong cilik’ yang menjadi jargon partai merah ini, penting. Pasalnya, PDIP tak pernah lagi benar-benar mengambil langkah dan sikap keberpihakan kepada rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah alias wong cilik, sebagaimana yang kerap mereka suarakan. Beberapa sikap, malah menunjukan hal sebaliknya.
Tak hanya dalam kasus petani Kendeng. PDIP juga bertanggungjawab atas usulan melangsungkan Reklamasi Teluk Benoa (RTB) di Bali. Proyek RTB ini, sudah dikaji oleh para pakar dan akademisi, akan merusak lingkungan serta merugikan wong cilik yang tinggal di sekitar Kabupaten Badung, Bali. Seakan tak peduli fakta yang disodorkan dan protes yang berdatangan, ratu PDIP, Megawati, malah mengingatkan wartawan untuk mencatat jika dirinya mendukung proyek RTB ini.
Lain Bali, lain Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT yang berasal dari fraksi PDIP, Frans Lebu Raya, diseret KPK atas sengekta lahan di Pantai Pede, Labuan Bajo. Sengketa ini terjadi antara pemerintah provinsi NTT dengan pengusaha Hendrik Candra. Selain sengketa lahan, kasus tak kalah berat yang dihadapi Frans Lebu adalah perdagangan manusia yang banyak menyasar perempuan dari kalangan ekonomi ke bawah. Selain menjadi buruh atau tenaga kerja murah, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT, seringkali kembali hanya tinggal nama dengan organ yang tak lengkap. Kasus ini tentu saja merupakan pekerjaan rumah dan pelanggaran HAM berat yang harus dihadapi sang gubernur. Apalagi sang gubernur belum berbuat banyak selain berkomentar atas kasus darurat itu.
Sementara itu, Agustin Teras Narang, kader PDIP, sekaligus mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005 – 2015, menolak jika kasus asap hebat yang menimpa Kalimantan Tengah terjadi atas persekongkolan izin dirinya. Tokoh yang menerima penghargaan Anti-Korupsi ini menyebut, jika pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran lahan gambut yang menyebabkan asap hebat adalah pemerintah pusat. Ia pernah menyurati Presiden Jokowi terkait masalah tersebut, “31 Oktober saat masih menjadi gubernur, saya kirim surat ke Presiden untuk merevitalisasi lahan sejuta hektar yang saya sebut lahan sejuta sengsara. Kenapa? Saya dapat informasi dari BMKG pada 2015 akan terjadi el nino.saya sudah antisipasi, tapi tidak ada responnya,” tukas Narang pada jumat (23/10/2015) lalu. Kini, kasus asap terus diwariskan pada pemangku jabatan selanjutnya.
Penghargaan Anti-Korupsi yang diterima Agustin Teras Narang pada 2007, pula seakan kontras bila dibandingkan dengan terbuktinya ia menerima setoran Rp. 2,1 miliar dari perusahaan tambang PT. Kapuas Prima Coal dan juga empat cek senilai Rp. 2 miliar dari PT. Sampit. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah para pengusaha beroperasi di wilayahnya.
Kader PDIP tak hanya sekali atau dua kali saja tersandung masalah korupsi, namun sudah sebanyak 84 kasus yang berhasil terekam di tahun 2016. Indonesian Corruption Watch (ICW) bahkan mendapuk partai banteng bermoncong putih ini sebagai dengan jumlah kasus korupsi terbanyak. Sedangkan nama-nama kader PDIP seperti Olly Dondokambe, Ganjar Pranowo, Yasonaa Laoly, dan Arief Wibowo, tercatat berkontribusi membawa uang negara sebanyak Rp. 2 triliun dalam kasus E-KTP.
Mulai dari kasus kerusakan lingkungan hingga korupsi dijajal oleh kader dan didukung oleh PDIP. Kerugian negara serta tak mudahnya mereka memihak kepada rakyat, semakin menjadikannya ironis dan tak sesuai jika harus menyandang nama Partai wong cilik.
Tak Lagi Militan
PDIP terkenal lekat dengan wong cilik, akibat secara historis pernah melahirkan aksi militan warga yang tumpah ruah ke jalan, memerahkan jalanan. Aksi tersebut lahir dari posko-posko PDIP yang bertitik di daerah padat penduduk yang diisi oleh masyarakat menengah ke bawah dan tak mapan. Kehadiran posko tersebut sangat mencolok dan bisa ditemui di manapun, Namun sekarang, posko tersebut tak ada lagi atau tak terlihat masif seperti dulu.
Sebaliknya, partai ini seakan tak merawat basis akar rumputnya. Gembong Warsono, salah satu kader PDIP pernah memberikan pernyataan, jika hilangya posko-posko partainya bukan karena konstituen berkurang, namun karena masifnya penertiban bangunan-bangunan liar di Jakarta. “Sejak ada penertiban, jumlahnya sudah tidak seperti dulu,” ujar Gembong.
Sejak pemilu 2012 dan 2014, hingga menghadapi Pilkada Jakarta 2017 lalu, PDIP banyak melakukan pembangunan posko di wilayah perumahan elit. Hal itu juga diakui oleh Gembong, “PDIP tidak menyasar golongan ekonomi ke atas,” ujarnya. Maka dari itu, hal tersebut berpengaruh kepada perolehan suara yang didapatkannya. PDIP sudah meninggalkan, dan tak lagi merawat basis massa partainya, yakni wong cilik. (Berbagai Sumber/A27)
