HomeBelajar PolitikOSO Bidik Jabatan

OSO Bidik Jabatan

“Lihat sekelilingmu, apakah masih ada orang waras?”


PinterPolitik.com

Waduh cuy, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) masih berharap nih agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali ke jalan yang benar dengan menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan memasukkan namanya ke dalam daftar calon tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Weleh-weleh.

Btw, siapa nih di antara kalian yang sepakat sama perkataannya OSO? Kalau eyke sih sepakat banget gengs bahwa KPU itu harus kembali ke jalan yang benar atau bubar aja sekalian. Kok gitu?

Iya lah gengs, coba ingat deh, dulu kan saat negara ini terbentuk, nggak ada tuh yang namanya KPU. Baru pas reformasi 1998 dibikinlah lembaga itu buat jadi penyelenggara Pemilu. Tapi, tetap aja yang dihasilkan dari produk Pemilu itu kebanyakan politisi korup. Kan malah ngerusak negara jadinya. Jadi intinya, sepakat KPU bubar aja nih gengs? Wkwkwk.

Oh iya gengs, di luar dari itu semua, apa yang eyke sampaikan berbeda ya sama yang sedang OSO perjuangkan. Saat ini OSO sedang memperjuangkan nasibnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD.

OSO tidak sepakat dengan pemberlakuan putusan tersebut. Ia pun mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) untuk menyatakan aturan itu baru bisa berlaku pada tahun 2024. Dan karena kerja keras OSO dan timnya, MA akhirnya memutuskan  agar KPU dan Bawaslu memasukkan namanya ke dalam DCT DPD.

Maka dari itu gengs, OSO meminta kepada KPU agar segera melaksanakan putusan hukum tersebut. Bila tidak, dia menilai terjadi pelanggaran hukum. Ngeri cuy! OSO lagi takut nih ketinggalan gerbong di Pemilu tahun depan. Wkwkwk.

Lagian OSO segala ribet banget ya, sudah jadi ketua partai masih aja mau jadi anggota DPD. Kan kalau begini terus jadi ketahuan tuh OSO seperti orang yang gila jabatan. Ckckck, eh gengs, eyke tidak bilang OSO gila jabatan ya. Eyke cuma bilang “seperti” bukan “memang” gila jabatan! Awas loh kalian salah artikan. Share on X  Ahahaha. (G35)

Baca juga :  Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih proteksionis. Seberapa besar kemungkinannya kecurigaan itu terjadi? 

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...