HomeBelajar PolitikMoratorium CPNS Masih Diberlakukan

Moratorium CPNS Masih Diberlakukan

“Saya tegaskan bahwa tidak ada pungutan uang dari masyarakat yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS. Yang diperlukan adalah kualifikasi dan kompetensi dari pelamar CPNS tersebut untuk lulus dalam ujian seleksi,” kata Menteri PANRB.


pinterpolitik.comJumat, 20 Januari 2017.

JAKARTA – Pemerintah belum membuka penerimaan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Moratorium CPNS masih diberlakukan. Penegasan pemerintah itu disampaikan berkaitan dengan terjadinya penipuan dengan dalih penerimaan CPNS.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, di Jakarta, Kamis (19/1/2017), mengatakan, apabila penerimaan formasi CPNS sudah ada akan diumumkan secara nasional oleh Pemerintah melalui Kementerian PANRB.

Menteri PANRB meminta kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati terhadap isu atau berita penerimaan CPNS yang tidak bertanggung jawab.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur.

Ia juga menegaskan, dalam proses penerimaan formasi CPNS dari masyarakat tidak dipungut biaya. “Saya tegaskan bahwa tidak ada pungutan uang dari masyarakat yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS. Yang diperlukan adalah kualifikasi dan kompetensi dari pelamar CPNS tersebut untuk lulus dalam ujian seleksi,” kata Menteri PANRB.

Asman mengatakan, siapa pun yang melakukan penipuan CPNS akan diproses secara hukum. Baik yang memberikan maupun menerima uang sama-sama melanggar hukum, karena pemerintah sudah menegaskan bahwa penerimaan CPNS bebas dari pungutan uang.

Dikemukakan, khusus untuk pelaku penipuan CPNS dari kalangan PNS akan dikenakan sanksi berat, selain diproses secara hukum, yaitu pemecatan PNS tersebut dari instansinya.

Sebelumnya, terjadi penipuan terkait dengan penerimaan CPNS yang mengatasnamakan Pemerintah Jawa Barat yang terbongkar karena pelaku nekat mengumpulkan ratusan korban penipuan di Gedung Sate, Bandung. Korban menyetor puluhan juta rupiah dengan imbalan Surat Keputusan Pengangkatan PNS palsu. (Setkab/E19)

Baca juga :  Taktik Psikologis di Balik Pembekalan Prabowo 
spot_imgspot_img

#Trending Article

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih proteksionis. Seberapa besar kemungkinannya kecurigaan itu terjadi? 

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...