HomeBelajar PolitikMendagri Optimis PILKADA Sukses

Mendagri Optimis PILKADA Sukses

Kecil Besar

Tjahjo juga menyinggung mengenai anggaran pilkada yang cukup untuk 101 daerah. Tidak ada masalah mengenai pendanaan, baik untuk kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maupun pengamanan.

pinterpolitik.comRabu, 1 Februari 2017

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis pemilihan kepala daerah secara serentak di 101 daerah pada 15 Februari 2017 akan sukses. Ia menyebutkan persiapan pelaksanaan demokrasi ini sudah mencapai tahap akhir.

Ia menyebutkan contoh, pilkada serentak 2015, yang diikuti 268 daerah, bisa berjalan lancar. Hanya terjadi masalah-masalah kecil, kata Mendagri ketika membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pilkada Serentak 2017 di Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Tjahjo juga menyingung mengenai anggaran pilkada yang cukup untuk 101 daerah. Tidak ada masalah mengenai pendanaan, baik untuk kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maupun pengamanan.

Menurut Mendagri, jika nanti terjadi situasi mendadak dan tidak terduga, Pemerintah Pusat akan membantu pendanaan. Namun, sampai saat ini dana pilkada cukup.

Mengenai penyelenggaraan Rakornas Pilkada Serentak 2017, Tjahjo Kumolo mengemukakan, untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan pihak pengamanan, yakni Kepolisian dibantu TNI.

Semua pihak harus sama-sama mampu menjamin pelaksanaan agar pilkada sukses. Acara itu untuk meninjau ulang mana-mana daerah yang dianggap terjadi perubahan dan perkembangan dinamika.

Dalam hal ini, Mendagri menyebut contoh kasus di Kabupaten Buton, di mana calon kepala daerah tunggal, terkena operasi tertangkap tangan dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Mendagri, mungkin saja ada arahan dari penyelenggaran pemilu maupun penegak hukum terkait dugaan kasus yang menjerat calon bupati petahana itu.

Rakornas juga dimaksudkan untuk memastikan target pencapaian pilkada, seperti netralitas PNS, anggota TNI/Polri, serta upaya kepala daerah meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah politik uang.

“Hari ini kita gelar semuanya untuk fokus pada dua minggu lagi, apakah ada pergeseran area rawan pilkada atau tidak,” ujar Tjahjo.

Tahapan Pilkada Serentak 2017, dewasa ini, adalah masa kampanye, setelah dilewati beberapa tahap. Pemungutan dan penghitungan suara diselenggarakan 15 Februari, yang diawali masa tenang dan pembersihan alat peraga, pada 12-14 Februari 2017. (Setkab/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

PDIP Terpaksa “Tunduk” Kepada Jokowi?

PDIP melalui Puan Maharani dan Joko Widodo (Jokowi) tampak menunjukan relasi yang baik-baik saja setelah bertemu di agenda Ramadan Partai NasDem kemarin (21/3). Intrik elite PDIP seperti Deddy Sitorus, dengan Jokowi sebelumnya seolah seperti drama semata saat berkaca pada manuver PDIP yang diharapkan menjadi penyeimbang pemerintah tetapi justru bersikap sebaliknya. Lalu, kemana sebenarnya arah politik PDIP? Apakah akhirnya secara tak langsung PDIP akan “tunduk” kepada Jokowi?

The Irreplaceable Luhut B. Pandjaitan? 

Di era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan terlihat jadi orang yang diandalkan untuk jadi komunikator setiap kali ada isu genting. Mungkinkah Presiden Prabowo Subianto juga memerlukan sosok seperti Luhut? 

The Danger Lies in Sri Mulyani?

IHSG anjlok. Sementara APBN defisit hingga Rp31 triliun di awal tahun.

Deddy Corbuzier: the Villain?

Stafsus Kemhan Deddy Corbuzier kembali tuai kontroversi dengan video soal polemik revisi UU TNI. Pertanyaannya kemudian: mengapa Deddy?

Sejauh Mana “Kesucian” Ahok?

Pasca spill memiliki catatan bobrok Pertamina dan dipanggil Kejaksaan Agung untuk bersaksi, “kesucian” Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seolah diuji. Utamanya, terkait pertaruhan apakah dirinya justru seharusnya bertanggung jawab atas skandal dan kasus rasuah perusahaan plat merah tempat di mana dirinya menjadi Komisasis Utama dahulu.

Teror Soros, Nyata atau “Hiperbola”? 

Investor kondang George Soros belakangan ramai dibincangkan di media sosial. Apakah ancaman Soros benar adanya, atau hanya dilebih-lebihkan? 

Begitu Sulit Sri Mulyani

Kementerian Keuangan belum juga memberikan paparan kinerja APBN bulan Januari 2025.

Mitos “Hantu Dwifungsi”, Apa yang Ditakutkan?

Perpanjangan peran dan jabatan prajurit aktif di lini sipil-pemerintahan memantik kritik dan kekhawatiran tersendiri meski telah dibendung sedemikian rupa. Saat ditelaah lebih dalam, angin yang lebih mengarah pada para serdadu pun kiranya tak serta merta membuat mereka dapat dikatakan tepat memperluas peran ke ranah sipil. Mengapa demikian?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...