HomeBelajar PolitikMasih Ditemukan Pelanggaran di Pilkada DKI

Masih Ditemukan Pelanggaran di Pilkada DKI

Pilkada serentak telah berhasil dilaksanakan Rabu (15/2). Walau berjalan tertib dan aman, namun fakta di lapangan menunjukan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya, khususnya dalam Pilkada DKI Jakarta.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Pelanggaran yang terjadi sebenarnya telah banyak ditemukan pada masa kampanye sampai pemungutan suara. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimah Susanti, melaporkan ada 105 laporan dan temuan pelanggaran kampanye yang diterima hingga 1 Februari 2017.

Mayoritas laporan diterima atas temuan petugas di lapangan, yaitu sebanyak 68 kasus dan sisanya dari laporan masyarakat, mencapai 37 kasus. Bawaslu mengkategorikan 43 laporan diantaranya tidak termasuk pelanggaran karena kekurangan alat bukti dan melewati batas waktu penanganan kasus.

Sementara 53 laporan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi dan telah ditindaklanjuti dengan melimpahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Walau tidak ditemukan pelanggaran signifikan, namun pada sejumlah TPS masih ditemui banyak keluhan. Laporan Bawaslu DKI Jakarta menyatakan, permasalahan yang ditemukan di lapangan sebagian besar mengenai calon pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena berbagai masalah, seperti tidak terdaftar atau kehabisan surat suara.

Dari pantauan di lapangan, banyak sekali ditemukan “Pemilih Siluman”. Mereka adalah pemilih yang tidak terdaftar dan pemilih tambahan yang baru muncul di saat pencoblosan. Lalu ada juga oknum pemilih yang menggunakan C-6 orang lain untuk mencoblos di TPS.

Selain pelanggaran administratif dan keluhan masyarakat, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta secara umum berjalan aman dan stabil. Berdasarkan hasil quick count Pilgub DKI, perolehan suara dimenangkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan disusul Anies Baswedan-Sandiaga Uno, sedangkan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tersingkir di urutan buncit.

Baca juga :  Hakim Sakit, Gibran Fix Dilantik?

Pilkada serentak menjadi ajang pembelajaran demokrasi rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia – khususnya DKI Jakarta, telah membuktikan mereka sudah melek politik dan mampu berdemokrasi dengan baik. (Berbagai sumber/A15)

Pelanggaran di Pilkada DKI

spot_imgspot_img

#Trending Article

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih proteksionis. Seberapa besar kemungkinannya kecurigaan itu terjadi? 

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...