Dua dekade sebelum kelahiran Kartini, Pangeran Diponegoro memecah Perang Jawa dari tahun 1825-1830. Keadaan ini, membuat Belanda mulai merangsek memasuki Pulau Jawa, terutama di wilayah Barat dan Timur. Menasbihkan diri sebagai kolonial.
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]S[/dropcap]ebelumnya, Belanda hanya dikenal sebagai sekumpulan pelaut dan serdadu pelayar yang menduduki timur jauh Hindia. Sejak pengerahan personil Perang Jawa itu, tanah-tanah subur para penguasa tradisional direbut dan dijadikan perkebunan. Pencaplokan itu dipimpin oleh Johannes van den Bosch, seorang arsitek Tanam Paksa sekaligus Gubernur Jendral Hindia.
Kebangsawanan tradisional terus merosot secara ekonomi, politik, dan militer. Mereka menjadi tak lebih dari pegawai birokrasi kolonial yang disebut Binnenland Bestuur. Kebangsawanan tak lagi berdasar pada genealogi keturunan, tetapi lebih kepada loyalitas seseorang kepada kolonial atau gubernur Belanda yang berpusat di Batavia.
Atas loyalitas itulah, ayah Kartini mendapatkan jabatan bupati dengan gelar Raden Mas Arya Adipati. Jabatannya ini harus dibayarnya pula dengan kesediaannya menikahi anak seorang bupati, sehingga dirinya memiliki lebih dari satu istri.
Kartini sendiri lahir tahun 1897, dan sepanjang hidupnya harus menghirup atmosfir masyarakat yang terbiasa menempatkan perempuan dalam posisi kedua di ruang publik. Menginjak umur 12 tahun, ia harus rela dipingit hingga usianya 20 tahun. Namun, selama masa pinitan Kartini getol belajar dan membaca banyak buku. Mulai dari sastra, sejarah, ilmu sosial, hingga esai-esai berbahasa Belanda.
Tahun 1899, genap 20 tahun dan berakhir masa pingitnya. Ia memasang iklan di sebuah majalah wanita populer asal Belanda bernama, De Hollandsche Lelie. Kalimat perkenalannya dikenang hingga sekarang, ia menulis “Panggil saya Kartini saja.”
Bak gayung bersambut, seorang feminis militan Belanda, Estella ‘Stella’ Zeehandelar merespon suratnya. Mereka bertukar surat selama tiga tahun penuh sejak saat itu.
Berpena Sampai Jauh
Kartini menyapanya dengan Stella dalam surat-suratnya. Stella adalah anggota dari Social-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) atau Partai Buruh Sosial Demokrat. Dalam lingkungan organisasinya, Stella juga bersahabat dengan pembesar partai-partai berhaluan politik kiri lain, seperti Ir. H. Van Kol, wakil ketua Partai Sosialis Belanda (SDAQ). Pada perkembangannya, Kartini juga berteman baik dengan Ir. Van Kol dan istrinya, Jacoba Maria Petronella (memiliki nama lain Nelie Van Kol). Keduanya akrab pula bersurat dengan Kartini.
Pada perempuan keturunan Yahudi tersebut, Kartini menulis, “I have so longed to make the acquaintance of a modern girl” atau saya sudah lama ingin berkenalan dengan sosok ‘gadis modern’. Sosok Stella, langsung saja memenuhi imajinasi Kartini akan perempuan mandiri ala Amsterdam. Ia berumur lebih dari 25 tahun dan belum menikah, serta aktif bekerja. Kekaguman satu sama lain juga diikat melalui kesamaan semangat dan persaudaraan. Perasaan antusias terhadap satu sama lain membuncah setiap mereka membahas sastra dan politik.
Dalam On Feminism and Nationalism: Kartinis’s Letter to Stella Zeehandelaar, disebutkan koneksi inteletual Kartini pada Stella menapaki level yang berbeda. Dalam diri Stella, ia menemukan sosok feminis tegas (unapologetic) yang memiliki komitmen tinggi pada pergerakan sosial dan politik untuk perempuan kelas pekerja Amsterdam. Padanya, Kartini bebas mengemukakan pendapat dan berbagai topik mengenai pergerakan perempuan, kondisi perempuan di Jawa dan Eropa, serta berkirim majalah dan karya sastra feminis. Kartini juga menyampaikan rasa solidaritasnya terhadap perjuangan para wanita kulit putih.
Selain tokoh sosialis Belanda, Kartini juga sangat dekat dengan Rosa Abendanon, seorang liberal yang juga merupakan istri dari direktur pendidikan dan keagamaan Hindia, J.H. Abendanon. Rosa dan suaminya adalah orang yang membukukan surat-surat Kartini hingga bisa dibaca oleh dunia. Terlepas dari polemik pengeditan surat Kartini, mereka berdua memiliki andil tentang bagaimana nilai emansipasi Kartini bisa disebarluaskan hingga mendorong gerakan progresif, baik di dalam maupun luar negeri.
Pergolakan di ‘Barat’
Kita tidak bisa begitu saja mengatakan Kartini menelan bulat-bulat pandangan politik dan sosial dari rekan-rekan Eropanya. Ia sendiri bukan kertas kosong yang naif, namun seorang pembaca yang giat dan tekun. Segala pandangan baik dari Stella, Van Kol, hingga Adriani, dibalasnya sesuai dengan pengalaman disiplin membaca dan refleksi bertahun-tahun lamanya.
Di sisi lain, pergolakan yang terjadi di Eropa Barat sedikit banyak membawa pengaruh padanya. Jika di Hindia, para penguasa tradisional dan feodal tersingkir di tanah sendiri, hal demikian terjadi pula di Eropa Barat. Di Paris, Perancis, pemerintahan monarki Bourbon Napoleon III berhasil dipukul mundur oleh kelompok buruh dan masyarakat miskin. Revolusi ini terjadi berlangsung pada delapan tahun sebelum kelahiran Kartini ke dunia, 1871, dan memberi pengaruh politik dan pergerakan yang tak sedikit di negara monarki Eropa lainnya.
Di Jerman, seorang ekonom berlatar belakang hukum, Karl Marx, menuliskan dukungannya pada gerakan Komune Paris. Sontak, pendirian partai dan organisasi berbasis buruh dan kelas pekerja terbentuk di masing-masing negara Eropa. Di Belanda, inisiatif pembentukan pergerakan terbentuk dalam Social-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) atau Partai Buruh Sosial Demokrat. Nah, para tokoh dan beberapa anggota partai inilah yang menjalin hubungan sangat dekat dengan Kartini sebagai sahabat pena.
Namun, perbedaan yang terjadi di Hindia sangat bertolak dengan Eropa. Ketika di Eropa semangat politik yang dimotori rakyat berhasil mendominasi pergerakan politik Eropa, justru di negara dunia ketiga praktek kolonialisasi sedang gencar dan sangat berkembang. Liberalisasi dibawa oleh para kolonial Belanda ke Hindia dengan kebijakan-kebijakan kontra-rakyat. Tentu, rakyat yang dimaksud di sini bukanlah penguasa tradisional berupa raja dan pemilik tanah, namun tentu saja rakyat jelata.
Sumbangan Feminis untuk Hindia dan Eropa
Feminisme Belanda berkembang di abad ke-19 Belanda dalam iklim yang konservatif, jika tidak reaksioner. Cirinya, oleh konsepsi patriarkis dan religius seorang peran perempuan dan banyaknya organisasi perempuan sayap gereja. Lingkungan reaksioner ini jelas direleksikan (tercermin) dalam sikap oposisi terhadap hak pilih perempuan setelah penolakan terhadap hak elektoral perempuan tahun 1877. Antara tahun 1877 dan 1919, partai politik berbasis gereja merangkai suatu “serangan moral” melawan empat isu feminisime di Belanda: emansipasi perempuan di civil society, rekognisi kesetaraan sosial dan psikologis perempuan, ukuran dan kualitas keluarga, dan regulasi seksualitas. Perjuangan untuk mendapat pengakuan elektoral, bahkan kemenagan simbolik terakhir gerakan feminis dan tidak berlaku di Belanda sampai tahun 1919, mengindikasikan seberapa lama tuntutan radikal para feminis untuk melakukan penetrasi arena politik yang didominasi pria di kelas mereka untuk mengakui pelebaran hak pilih.
Organisasi wanita di Belanda di pertengahan abad ke-19 bertekad melakukan reformasi kelas pekerja, khususnya dengan memberikan pertolongan praktis untuk mereka yang “terpuruk”: ibu yang tak menikah, anak-anak haram, dan keluarga ibu-kepala miskin. Setelah 1870, mereka berfokus pada pelindungan anak-anak perempuan dan perempuan muda di tempat publik, dengan beberapa organisasi didirikan untuk memberantas prostitusi dan membina pekerja seks. Organisasi paralelnya juga dibentuk di Batavia dan tempat urban lainnya di masyarakat kolonial untuk menjaga ras-campuran yang tinggal di pusat perkantoran dan miiter kolonial.
Sampai dengan 1880-an, Belanda secara perlahan terindustrialisasi, sehingga ada fokus baru pada pekerja perempuan di pabrik dan buruh anak-anak. Ide pergerakan perempuan tersebar melalui media. Di Belanda misalnya, satu novel, Hilda van Suylenburg, diakui sebagai pembangun kasus feminis untuk publik kelas menengah Belanda.
Dua jalur Feminisme Belanda menjadi tampaknya jelas di akhir abad ke-19, yang satu, ‘saintifik’ dan radikal, sedangkan satunya, ‘kultural’ dan liberal. Yang terakhir itu direpresentasikan oleh Helene Mercier dan Annete Versluys-Poelman, yang mencoba untuk menguasai gerakan perempuan dari dalam lingkaran liberal dan progresif di metropolitan Belanda dan ibukota kolonial, Batavia.
Pada 1912, Aletta Jacobs, yang diakui sebagai pemimpin feminis radikal Belanda, pergi ke Hindia Belanda sebagai bagian dari tur dunia untuk memberi ceramah sekaligus mencari dukungan terkait hak pilih bagi wanita. Di tempat pertama, banyak perempuan-perempuan Eropa tidak pernah suka untuk dikunjungi. Kedua, dia mempunyai sesuatu untuk ditawarkan kepada ‘saudara perempuan’-nya, orang-orang pribumi Indonesia.
Sebagai seorang turis dan musafir, dia mengamati perempuan-perempuan Indonesia yang dia lewati dengan perspektif evolusionis feminis yang berbeda-beda yang menggolongkan perempuan-perempuan pribumi ke dalam oposisi biner gerak-terbelenggu, merdeka-terjajah.
Bergaung Sampai Hindia
Pergerakan kaum feminis di Eropa Barat, melalui Kartini bergaung hingga Hindia. Kartini menjadi perempuan pertama yang mengkritisi poligami dan lantang mengkampanyekan pendidikan untuk perempuan. Perhatian Kartini pada dua isu ini, membuat para reformis turut memperhatikan hak berdemokrasi untuk perempuan, modernisasi pendidikan melalui Politik Etis, serta eradikasi poligami. Ketika dirinya meninggal, perjuangannya dilanjutkan sampai di seluruh Hindia.
Perjuangannya diakomodir melalui Politik Etis, yakni pendidikan, pengairan, dan emigrasi, hingga pada awal abad 20 perubahan terjadi pada kelas menengah yang menyandang predikat sebagai kaum intelegensia. Pada tahun 1908, Budi Utomo didirikan. Menyusul organisasi sejenis yang berangkat dari pandangan Kartini, seperti Indische Partij, yang bercita-cita mendapat kemerdekaan dari kolonial. Taman Siswa Ki Hadjar juga turut didirikan dengan basis pendidikan yang mengadopsi modernitas Barat tanpa melupakan kejawaan.
Gerakan kaum perempuan pada saat itu juga mulai terbentuk dan umumnya mengkritisi poligami melalui dua sudut pandang, yakni mereka yang sama sekali menentang poligami dari kaum Kristen dan organisasi non-agama, sementara kaum perempuan muslim menuntut keadaan poligami dapat berubah menjadi lebih baik, tetapi mereka tidak menentang sama sekali poligami.
Hingga Perang Dunia II, kritik dan usaha Kartini dapat menginspirasi kaum muda kelas menengah dalam tataran yang jauh lebih progresif. Organisasi kaum muda dengan berbagai tujuan berdiri. Walaupun pada saat itu gerakan perempuan mengkritisi poligami, mereka belum benar-benar mengkritisi sistem patriarkis yang berada dalam tubuh, baik kolonilisme Belanda maupun budaya tradisional feodal Jawa. Namun tetap saja, pergerakan perempuan dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia dan menjaga negeri dari intervensi negara Barat, memainkan peran yang tak main-main. (Berbagai Sumber/A27)
