HomeBelajar PolitikIran Kecam Kebijakan Trump Terkait Pelarangan Imigran

Iran Kecam Kebijakan Trump Terkait Pelarangan Imigran

Kecil Besar

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, baru-baru ini membuat kebijakan yang menuai kecaman banyak negara. Sesuai dengan janji kampanyenya, Trump mulai membatasi jumlah imigran dan larangan masuk bagi tujuh negara bermayoritas penduduk muslim, yaitu Suriah, Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.


pinterpolitik.comSenin, 30 Januari 2017

TEHERAN – Kebijakan kontroversial ini kontan membuat Presiden Iran, Hassan Rouhanni, mengeluarkan kecaman melalui surat protes yang diberikan Direktur Jenderal Urusan Amerika di Kementerian Luar Negeri Iran, Mohammad Kashavarz-Zadeh melalui Duta Besar Swiss untuk Teheran, Giulio Haas yang mana merupakan wakil bagi kepentingan Teheran.

“Instruksi tersebut bertentangan dengan konvensi hak asasi manusia dan kesepakatan hukum serta konsuler yang pernah ditandatangani antara Teheran dan Washington pada 15 Agustus 1955,” jelas Kashavarz-Zadeh.

Larangan yang dikenal sebagai Keputusan Eksekutif (executive order) ini sendiri menurut Presiden Trump ditujukan untuk menjaga keamanan Amerika dari serangan teroris dari luar (foreign terror), serta meminimalisir kemungkinan masuknya teroris dari negara-negara mayoritas muslim ke AS.

Keberatan akan pelarangan ini menguak karena negara-negara yang terkena larangan masuk tersebut bukan negara yang terkenal berbahaya atas aksi terorisme. Sebaliknya, Afganistan dan Pakistan yang dianggap lebih sering melakukan teror malah tidak masuk dalam daftar negara yang dilarang. Sehingga banyak yang menganggap Trump telah bersikap diskriminatif dan subyektif.

Mendapat perlakuan diskriminatif, Iran tidak tinggal diam dan membalasnya dengan melakukan penghentian izin bagi warga negara AS yang ingin memasuki negara tersebut. “Untuk menghormati Amerika dan membedakannya dari yang lain, terutama kebijakannya yang bermusuhan. Iran akan menerapkan prinsip timbal balik sampai pembatasan masuk tersebut dibatalkan,” demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran yang dikeluarkan Minggu (29/1). Iran menganggap kebijakan Trump merupakan penghinaan bagi negara mereka. (berbagai sumber/ A15)

Baca juga :  Era of De-globalization, China?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Titiek Puspa: ‘Pinnacle’ Nyanyian Soeharto?

Penyanyi legendaris, Titiek Puspa, yang meninggal dunia pada Kamis (10/3) kemarin kerap disebut "penyanyi Istana." Mengapa demikian?

PHK Indonesia, Waspada Sindrom Katak Rebus? 

Bahaya PHK masih terus mengancam Indonesia. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran besar dari permasalahan ini? 

The Tale of Budi Gunawan

Kehadiran Budi Gunawan dalam pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu lingkar elite yang berpengaruh.

How About Dasco’s Destiny?

Peran, manuver, serta konstruksi reputasi Sufmi Dasco Ahmad kian hari seolah kian membuatnya tampak begitu kuat secara politik. Lalu, mengapa itu bisa terjadi? Serta bagaimana peran Dasco dalam memengaruhi dinamika politik-pemerintahan dalam beberapa waktu ke depan?

Prabowo & Trump Alami “Warisan” yang Sama?

Kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) jadi sorotan dunia. Mungkinkah ada intrik mendalam yang akhirnya membuat AS terpaksa ambil langkah ini?

Didit The Peace Ambassador?

Safari putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit, ke tiga presiden RI terdahulu sangat menarik dalam dinamika politik terkini. Terlebih, dalam konteks yang akan sangat menentukan relasi Presiden Prabowo, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri. Mengapa demikian?

Prabowo Lost in Translation

Komunikasi pemerintahan Prabowo dinilai kacau dan amburadul. Baik Prabowo maupun para pembantunya dianggap tak cermat dalam melemparkan tanggapan dan jawaban atas isu tertentu kepada publik, sehingga gampang dipelintir dan dijadikan bahan kritik.

2029 Anies Fade Away atau Menyala?

Ekspektasi terhadap Anies Baswedan tampak masih eksis, terlebih dalam konteks respons, telaah, dan positioning kebijakan pemerintah. Respons dan manuver Anies pun bukan tidak mungkin menjadi kepingan yang akan membentuk skenario menuju pencalonannya di Pilpres 2029.

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...