HomeBelajar PolitikBEBAS INTERVENSI, MODAL UTAMA PERTAMINA JADI PERUSAHAAN ENERGI KELAS DUNIA

BEBAS INTERVENSI, MODAL UTAMA PERTAMINA JADI PERUSAHAAN ENERGI KELAS DUNIA

Kecil Besar

Sejumlah syarat penting menjadi modal dasar agar PT Pertamina (Persero) bisa menjadi perusahaan energi kelas dunia. Di antaranya, Pertamina harus bebas intervensi oleh pihak-pihak lain.

PERTAMINA JADI PERUSAHAAN ENERGI KELAS DUNIA

Negara penghasil minyak dangas bumi lain, seperti Malaysia, Brasil, Thailand, dan Norwegia, hanya dalam waktu 20 tahun berhasil menjadikan perusahaan migas nasionalnya berkelas dunia.

Predikat tersebut dapat dicapai berdasarkan kesadaran bahwa energi dari migas sangat strategis dan perlu punya badan usaha milik negara (BUMN) migas berkelas dunia untuk dapat menjamin kesinambungan pasokan dan mengamankan ketahanan energi.

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/12/2016).

“Kalau masih diobok-obok terus oleh pejabat negara yang punya kepentingan personal atau golongan jangan harap Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia,” katanya.

Inas mengungkapkan, selama ini publik tahu bahwa Pertamina harus menghadapi berbagai intervensi operasional di samping tidak konsistennya sikap pemegang saham/pemerintah untuk mendukung Pertamina.

Pada sisi lain, lanjut Inas, pihaknya juga mendorong Pertamina untuk terus meningkatkan kapasitas pengolahan minyak.

Baca juga :   “Angot-angotan” Kejagung Periksa Erick?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Titiek Puspa: ‘Pinnacle’ Nyanyian Soeharto?

Penyanyi legendaris, Titiek Puspa, yang meninggal dunia pada Kamis (10/3) kemarin kerap disebut "penyanyi Istana." Mengapa demikian?

PHK Indonesia, Waspada Sindrom Katak Rebus? 

Bahaya PHK masih terus mengancam Indonesia. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran besar dari permasalahan ini? 

The Tale of Budi Gunawan

Kehadiran Budi Gunawan dalam pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu lingkar elite yang berpengaruh.

How About Dasco’s Destiny?

Peran, manuver, serta konstruksi reputasi Sufmi Dasco Ahmad kian hari seolah kian membuatnya tampak begitu kuat secara politik. Lalu, mengapa itu bisa terjadi? Serta bagaimana peran Dasco dalam memengaruhi dinamika politik-pemerintahan dalam beberapa waktu ke depan?

Prabowo & Trump Alami “Warisan” yang Sama?

Kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) jadi sorotan dunia. Mungkinkah ada intrik mendalam yang akhirnya membuat AS terpaksa ambil langkah ini?

Didit The Peace Ambassador?

Safari putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit, ke tiga presiden RI terdahulu sangat menarik dalam dinamika politik terkini. Terlebih, dalam konteks yang akan sangat menentukan relasi Presiden Prabowo, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri. Mengapa demikian?

Prabowo Lost in Translation

Komunikasi pemerintahan Prabowo dinilai kacau dan amburadul. Baik Prabowo maupun para pembantunya dianggap tak cermat dalam melemparkan tanggapan dan jawaban atas isu tertentu kepada publik, sehingga gampang dipelintir dan dijadikan bahan kritik.

2029 Anies Fade Away atau Menyala?

Ekspektasi terhadap Anies Baswedan tampak masih eksis, terlebih dalam konteks respons, telaah, dan positioning kebijakan pemerintah. Respons dan manuver Anies pun bukan tidak mungkin menjadi kepingan yang akan membentuk skenario menuju pencalonannya di Pilpres 2029.

More Stories

Darurat Kejahatan Senjata Api

PinterPolitik.com - Akhir-akhir ini kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api semakin marak terjadi. Faktanya, kasus-kasus ini berbanding lurus dengan keberadaan senjata api yang tidak...

Mengapa Rizieq Enggan Pulang?

PinterPolitik.com- Ketua Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dikabarkan enggan kembali ke Indonesia. Ia merasa dirinya dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Untuk...

Kinerja PNS, layakkah?

PinterPolitik.com - Persoalan pegawai negeri sipil tidak pernah selesai. Kabar terbaru datang dari menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang menyebut 62% PNS...