Pemerintah Bangladesh dikabarkan akan meneruskan kebijakan kontroversialnya terkait pengungsi Rohingya. Sekitar 315.000 pengungsi Rohingya segera direlokasi Pemerintah Bangladesh ke sebuah pulau terpencil, yaitu pulau Thengar Char di Teluk Bengala.
pinterpolitik.com – Rabu, 1 Februari 2017.
BANGLADESH – Pemerintah Bangladesh, seperti diberitakan dalam situs resmi pemerintah, telah membuat sebuah komite yang terdiri dari pemerintahan daerah di pesisir untuk membantu mewujudkan kebijakan relokasi tersebut.
Rencana ini menuai kecaman bagi Pemerintah Bangladesh, baik dari pimpinan etnis Rohingya, PBB, serta para aktivis HAM. Pasalnya, Pulau Thengar Char diketahui sering mengalami banjir saat air pasang sebab tidak memiliki sistem pertahanan banjir, sehingga rencana relokasi ini dianggap hanya ingin membunuh etnis Rohingya secara perlahan.
Banyak yang menduga, ide ini diduga karena pengungsi etnis Rohingya selama ini mendirikan kawasan pengungsian kumuh di wilayah Cox Bazar dan menjadi kawasan pengungsian di pantai yang terpanjang di dunia.
Sayangnya, lokasi tersebut tidak jauh dari kawasan wisata terbesar di Bangladesh. Tak heran bila banyak yang merasa kalau relokasi yang direncanakan adalah upaya untuk mengusir etnis Rohingya, untuk membangkitkan kembali gairah wisata di lokasi tersebut karena pemerintah takut angka kunjungan wisatanya menurun.
Tragedi Rohingya disebut sebagai tragedi kemanusian karena etnik Rohingya bernasib paling sial di atas muka bumi ini. Mereka tidak punya tanah asal dan secara politik tidak diakui kewarganegaraannya oleh negara tempat mereka bertempat tinggal. Mereka adalah korban dari politik pemerintah yang memanfaatkan isu agama untuk kepentingan pribadi para petinggi Myanmar.
Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut warga Rohingya sebagai kelompok paling teraniaya dan jauh lebih buruk ketimbang warga kulit hitam saat apartheid diberlakukan di Afrika Selatan. (Berbagai sumber/ A15)