HomeBelajar PolitikBangladesh Segera Relokasi Etnis Rohingya

Bangladesh Segera Relokasi Etnis Rohingya

Pemerintah Bangladesh dikabarkan akan meneruskan kebijakan kontroversialnya terkait pengungsi Rohingya. Sekitar 315.000 pengungsi Rohingya segera direlokasi Pemerintah Bangladesh ke sebuah pulau terpencil, yaitu pulau Thengar Char di Teluk Bengala.


pinterpolitik.comRabu, 1 Februari 2017.

BANGLADESH – Pemerintah Bangladesh, seperti diberitakan dalam situs resmi pemerintah, telah membuat sebuah komite yang terdiri dari pemerintahan daerah di pesisir untuk membantu mewujudkan kebijakan relokasi tersebut.

Rencana ini menuai kecaman bagi Pemerintah Bangladesh, baik dari pimpinan etnis Rohingya, PBB, serta para aktivis HAM. Pasalnya, Pulau Thengar Char diketahui sering mengalami banjir saat air pasang sebab tidak memiliki sistem pertahanan banjir, sehingga rencana relokasi ini dianggap hanya ingin membunuh etnis Rohingya secara perlahan.

Banyak yang menduga, ide ini diduga karena pengungsi etnis Rohingya selama ini mendirikan kawasan pengungsian kumuh di wilayah Cox Bazar dan menjadi kawasan pengungsian di pantai yang terpanjang di dunia.

Sayangnya, lokasi tersebut tidak jauh dari kawasan wisata terbesar di Bangladesh. Tak heran bila banyak yang merasa kalau relokasi yang direncanakan adalah upaya untuk mengusir etnis Rohingya, untuk membangkitkan kembali gairah wisata di lokasi tersebut karena pemerintah takut angka kunjungan wisatanya menurun.

Tragedi Rohingya disebut sebagai tragedi kemanusian karena etnik Rohingya bernasib paling sial di atas muka bumi ini. Mereka tidak punya tanah asal dan secara politik tidak diakui kewarganegaraannya oleh negara tempat mereka bertempat tinggal. Mereka adalah korban dari politik pemerintah yang memanfaatkan isu agama untuk kepentingan pribadi para petinggi Myanmar.

Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut warga Rohingya sebagai kelompok paling teraniaya dan jauh lebih buruk ketimbang warga kulit hitam saat apartheid diberlakukan di Afrika Selatan. (Berbagai sumber/ A15)

Baca juga :  Brutal! Israel Lukai Prajurit TNI
spot_imgspot_img

#Trending Article

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih proteksionis. Seberapa besar kemungkinannya kecurigaan itu terjadi? 

Koalisi Titan: Sentripetalisme Konsensus Demokrasi Prabowo

Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri yang akan mengisi Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya.

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...