D74 ─ author
Latest articles
Nalar Politik
Atasi Radikalisme, Dudung Perlu Diapresiasi?
D74 -
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Dudung Abdurachman menyatakan akan berupaya meredam radikalisme dan terorisme. Wacana ini dikritik banyak orang karena terkesan melanggar tugas dan kewenangan seorang KSAD. Di sisi lain, beberapa pihak justru mendorong Dudung. Tepatkah kemudian inisiatif Dudung kita apresiasi? Apakah ini saatnya TNI terjun memberantas radikalisme?
Nalar Politik
Mengapa Tiongkok Tiba-Tiba Ancam Indonesia?
D74 -
Awal Desember ini publik dihebohkan oleh berita mengenai surat diplomatis dari Tiongkok yang berisi tuntutan agar Indonesia memberhentikan aktivitas pengeboran minyak dan gas (migas) di Laut Natuna. Ancaman ini dianggap sebagai upaya pertama Tiongkok menekan klaim nine-dash line pada Indonesia. Mengapa hal ini baru terjadi sekarang?
Nalar Politik
Kenapa Kita Semakin Meragukan Pemerintah?
D74 -
Setiap kebijakan dan retorika yang dikeluarkan pemerintah selalu dikritik, misalnya perdebatan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Di sisi lain, beberapa survei menunjukkan masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah murni karena salah pemerintah?
Nalar Politik
Prabowo Harus Lebih Sering Nongol?
D74 -
Meskipun elektabilitas Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto selalu berada di posisi paling atas sejumlah survei calon presiden (capres) Pemilihan Presiden (Pilpres 2024), angkanya dari waktu ke waktu mengalami tren penurunan. Apa yang bisa dilakukan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas, tentunya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Menhan?
Nalar Politik
KTT Demokrasi AS, Pemicu Perang?
D74 -
Presiden Joe Biden hendak membuat pertemuan khusus negara-negara demokrasi pada tanggal 9-10 Desember. Tiongkok dan Rusia menilai ini adalah taktik ala Perang Dingin yang bertujuan memecah belah dunia melalui konfrontasi ideologis. Benarkah anggapan tersebut?
Nalar Politik
UU Ciptaker, Untuk Kebaikan Siapa?
D74 -
Omnibus Law Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker) menjadi perdebatan publik untuk kesekian kalinya, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan status inkonstitusional bersyarat. Namun, berbagai pejabat terlihat masih membela UU Ciptaker. Kira-kira apa urgensinya?
Nalar Politik
Kenapa Politisi Selalu Berbohong?
D74 -
Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Joe Biden dikritik karena dianggap belum lakukan langkah signifikan menepati janji kampanyenya. Di Indonesia, pemerintahan Presiden Joko Widodo...
Nalar Politik
Indonesia Perlu Bangun Bandar Antariksa?
D74 -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggalakkan kembali niatan Indonesia menjadi pemain antariksa internasional. Wacana bandar antariksa di Pulau Biak tengah digodok bersama sejumlah perusahaan swasta. Di sisi lain, banyak yang mempertanyakan urgensi program yang ambisius tersebut. Perlukah Indonesia membuat bandar antariksa di Biak?
Nalar Politik
Olahraga, Harga Diri Xi Jinping?
D74 -
Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Barat lainnya tengah mempertimbangkan untuk memboikot Olimpiade Beijing 2022. Di sisi lain, Tiongkok selalu jadi sorotan di setiap penyelenggaraan Olimpiade, terlebih lagi jika Hong Kong dan Taiwan mengalahkannya dalam pertandingan. Apakah olahraga telah jadi momok menyeramkan bagi Presiden Xi Jinping?
Nalar Politik
JK Diusung Untuk Dongkrak Anies?
D74 -
Pengusulan Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) cukup mengejutkan masyarakat. Sebenarnya, apa kira-kira motif di balik pengusulan tersebut? Benarkah ada kaitannya dengan Anies Baswedan yang disebut maju di Pilpres 2024?
Nalar Politik
Metaverse, Feodalisme dan Pengkhianat Demokrasi?
D74 -
Metaverse menjadi salah satu topik yang paling dibicarakan di media sosial, dunia virtual itu bahkan dianggap sebagai bentuk baru internet. Di sisi lain, banyak yang khawatir metaverse justru dapat menjadi ancaman bagi negara dan masyarakat. Benarkah anggapan itu?
Nalar Politik
Apa Yang Salah Dengan Greenpeace?
D74 -
Baru-baru ini lembaga swadaya masyarakat (LSM) Greenpeace tengah dikritik oleh banyak pihak. Selain mempermasalahkan validitas data, ada juga yang ingin melakukan audit pendanaan. Dapatkah kekhawatiran ini kita benarkan?