D74 ─ author
Latest articles
Nalar Politik
Fenomena NFT, Momentum Kegilaan Kapitalisme?
D74 -
Selain terlanda varian Omicron, Indonesia terpapar pandemi NFT. Setelah Ghozali Everyday berhasil mendapatkan keuntungan miliaran rupiah dari menjual konten digital, banyak orang, termasuk pejabat ikut mencoba peruntungan NFT. Apakah ini adalah hal yang positif, atau justru perlu dikritisi?
Nalar Politik
Elon Musk Jadi Endorser IKN?
D74 -
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa tiba-tiba saja mengklaim bos SpaceX, Elon Musk telah meminta secara khusus pada Indonesia untuk membuka kesempatan membuat bandara pesawat super cepat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Apa kira-kira motif di baliknya?
Nalar Politik
Percumakah Indonesia Jadi Presiden G-20?
D74 -
Indonesia mendapat giliran menjadi Presiden G-20 untuk tahun 2022. Pemerintah dan banyak pengamat berharap kepemimpinan ini bisa digunakan Indonesia untuk membawa kepentingan negara-negara berkembang lainnya. Pertanyaannya, apakah memang mungkin suara kita didengar oleh para negara ekonomi besar yang terlibat dalam G-20?
Nalar Politik
Sudah Benarkah Yahya tentang Radikalisme?
D74 -
Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf baru-baru ini mengatakan radikalisme adalah pilihan politik. Mereka yang menjadi radikal disebutnya ingin merubuhkan negara dan menciptakan sistem kekhalifahan. Sudah tepatkah narasi tersebut?
Nalar Politik
Mungkinkah Dunia Dalam Satu Pemerintahan?
D74 -
Gagasan satu pemerintahan global umumnya muncul dalam cerita fiksi. Tetapi, melihat perkembangan globalisasi, tampaknya wacana tersebut bukanlah mimpi belaka. Mungkinkah kemudian tercipta sebuah satu pemerintahan tunggal yang mengatur dunia?
Nalar Politik
BNPT Salah Memahami Terorisme?
D74 -
Terorisme adalah kekejaman yang perlu diberantas. Namun, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) seringkali menunjukkan kerancuan dalam memahami terorisme, bahkan menyamakannya dengan radikalisme. Mengapa ini bisa terjadi?
Nalar Politik
Jokowi dan Populisme Batu Bara
D74 -
Publik dihebohkan dengan kebijakan pemerintah yang tiba-tiba saja ingin memberhentikan ekspor batu bara dari tanggal 1 sampai 31 Januari 2022. Meskipun diklaim untuk memenuhi stok dalam negeri, kebijakan ini dianggap dapat merugikan produsen batu bara. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Nalar Politik
BRIN, Solusi yang Salah Langkah?
D74 -
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendapat sorotan tajam setelah meleburkan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman pada akhir 2021 lalu. Sejumlah peneliti honorer terancam...
Nalar Politik
Yahya Buka “Saham Politik” PBNU?
D74 -
Ketua Umum (Ketum) baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf berinisiatif melepaskan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini dari politik praktis. Mungkinkah mimpi itu terjadi? Dan bagaimana secara keseluruhan dinamika politik PBNU di bawah kepemimpinannya?
Nalar Politik
Utopianisme di Balik Peretasan PSSI
D74 -
Tidak lama setelah tim nasional (timnas) Indonesia kalah dari timnas Thailand pada Final Piala ASEAN Football Federation (AFF) leg 1, situs Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) diretas. Peretasnya menyatakan rasa kekecewaan pada PSSI. Fenomena peretasan “kegundahan hati” ini sendiri bukan yang pertama kalinya terjadi di Indonesia, bahkan saat ini semakin marak. Apa penyebabnya?
Nalar Politik
Prancis Manfaatkan Ketakutan Prabowo?
D74 -
Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA) dari Amerika Serikat (AS) dianggap menjadi penyebab Indonesia membatalkan niatan membeli jet tempur SU-35 dari Rusia. Di sisi lain, Indonesia semakin gencar mendatangkan alat utama sistem senjata (alutsista) dari Eropa. Mungkinkah ada skenario tersembunyi yang menguntungkan produsen alutsista Eropa di balik aturan CAATSA?
Nalar Politik
ASEAN, Korban Pertama Hegemoni Tiongkok?
D74 -
Baru-baru ini publik dihebohkan dengan berita Myanmar yang mengumumkan akan menggunakan mata uang Tiongkok, renminbi sebagai mata uang resmi perdagangannya pada 2022. Tidak hanya Myanmar, ternyata Perhimpunan Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) sudah mulai gunakan renminbi, termasuk Indonesia. Mengapa ini bisa terjadi? Dan apa alasan politik di baliknya?