Asian Games, Sulitnya Kalahkan Jokowi

Asian Games, Sulitnya Kalahkan Jokowi
Aksi Jokowi saat pembukaan Asian Games 2018 menunjukkan keunggulan posisi politiknya sebagai inkumben. (Foto: Detik)
7 minute read

Penampilan Jokowi saat pembukaan Asian Games 2018 menggambarkan bahwa kekuatan politik inkumben berbekal kekuasaannya memang sulit terbendung. Faktanya, tingkat kemenangan calon inkumben mencapai 85 persen di banyak negara yang menganut demokrasi.


PinterPolitik.com

“Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

:: Sun Tzu ::

Momen pembukaan Asian Games 2018 menarik perhatian berbagai pihak. Dengan banyaknya isu di sekitar ajang negara-negara se-Asia ini – mulai dari bendera bambu hingga polemik Kali Item – pembukaan pesta olahraga yang terakhir kali terjadi di Indonesia era Presiden Soekarno pada 1962, mendatangkan banyak pujian dari dalam dan luar negeri.

Namun, bukan saja kemasan acaranya dengan kembang api dan penampilan aksi panggung yang mempesona dari 5.500 pengisi acara, sorotan juga tertuju kepada sang kepala negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, “cara masuk” sang presiden ke stadion dianggap luar biasa, yakni dengan mengendarai motor gede alias moge.

Sontak kata “vroom” – menirukan suara knalpot moge – menjadi penghias beberapa media di luar negeri. Sang presiden bahkan disebut-sebut beraksi layaknya Tom Cruise dalam film Mission Impossible – sekalipun sebagian besar adegan dalam video bermotor itu dilakukan oleh stuntman atau akrobat pemeran pengganti.

Bukan namanya politik jika aksi Jokowi ini tidak mendatangkan kritik, khususnya dari oposisi. Beragam tanggapan dan nyinyiran menghujani media sosial serta pemberitaan utama. Jelang gelaran Pilpres tahun depan memang semua tindakan sang kepala negara selalu punya nilai politis lebih, tentu saja karena ia adalah inkumben yang akan bertarung lagi.

Maka, sebutan bahwa aksi Jokowi ini sebagai bagian dari pencitraan, hingga tuduhan tidak simpatik terhadap tragedi bencana gempa yang menimpa warga di Lombok menjadi penghias corong oposisi mengkritik sang presiden.

Bagi sebagian pihak, reaksi oposisi ini tentu saja berlebihan. Wishnutama Kusubandio, bos NET TV sekaligus direktur tim kreatif pembukaan Asian Games merupakan salah satu pihak yang kecewa dengan tanggapan oposisi, utamanya terkait aksi masuk stadion ala Jokowi. Menurutnya sudah selayaknya apa yang ditampilkan itu dihargai sebagai hasil kerja kreatif, ketimbang pencitraan politik.

Secara kasat mata, memang terlihat bahwa reaksi oposisi menunjukkan ada “ketakutan” terhadap Jokowi lewat ajang olahraga ini. Megah, meriah dan suksesnya upacara pembukaan ini tentu saja akan menghadirkan kredit politik yang besar, tidak lain dan tidak bukan untuk Jokowi sebagai Kepala Negara.

Tidak peduli Gubernur Jakarta Anies Baswedan sempat mencuri perhatian lewat beberapa aksi-aksinya jelang gelaran pesta olahraga ini, atau Wapres Jusuf Kalla (JK) yang menjadi Ketua Pengarah gelaran ini, kredit politik terhadap kesuksesan paling terasa untuk Jokowi.

Apalagi, kemasan entrance video sang presiden ke stadion menegaskan posisi politiknya sebagai “yang punya gawe atau acara”. Tentu pertanyaannya adalah seberapa besar aksi naik moge yang dilakukan Jokowi dan meriahnya opening ceremony tersebut berdampak terhadap keterpilihan sang presiden, katakanlah pasca kekecewaan dari banyak pendukungnya atas tidak terpilihnya Mahfud MD sebagai cawapres?

Obat Sakit Hati “Tikungan” Mahfud?

Pasca pengumuman pasangan capres-cawapres, tergambar jelas ada nada kekecewaan yang cukup besar dari sebagian pendukung Jokowi. Pendukung Jokowi yang punya basis besar dari kalangan pluralis dan kelompok marjinal memang sangat kecewa dengan keputusan Jokowi tersebut.

Bahkan, muncul prediksi jika angka golongan putih atau golput akan meningkat pada Pilpres 2019 nanti karena pilihan Jokowi tersebut. Jokowi patut khawatir mengingat kelompok-kelompok progresif ini – jika ingin disebut demikian – merupakan bagian dari pendukungnya yang cukup militan, utamanya jika kampanye politik menggunakan basis isu tertentu.

Namun, aksi Jokowi pada pembukaan Asian Games ini seolah menjadi “obat sakit hati” dan berupaya membalikkan kembali dukungan politik itu. Jokowi jelas menunjukkan kemampuannya mengelola penyelenggaraan event akbar tersebut dan mampu mencuri perhatian semua kalangan masyarakat, utamanya kelompok milenial dan kaum muda.

Kelompok terakhir memang yang menyiratkan kekecewaan paling besar karena pilihan politik Jokowi yang lagi-lagi memilih tokoh senior – bahkan sangat berumur – untuk menjadi pendampingnya di 2019. Isu pilihan politik kaum milenial ini sempat mengemuka pasca terpilihnya nama Ma’ruf Amin, dan mendadak menjadi isu yang sangat krusial apalagi setelah Mahfud MD tampil di acara Indonesia Lawyers Club (ILC).

Faktor terakhir sempat membuat status Jokowi sebagai “petugas partai” yang tak mampu melawan keinginan partai-partai koalisi kembali menguat. Bahkan di media sosial muncul kampanye yang cukup masif menggunakan ketidakmampuan Jokowi melawan keinginan partai itu sebagai senjata penggerus elektabilitas pria kelahiran Solo itu.

Maka, dalam konteks pembukaan Asian Games, aksi Jokowi menggunakan moge dengan segala kemeriahan pembukaan gelaran tersebut tentu saja menjadi titik balik secara politik bagi sang presiden. Walaupun pihak-pihak yang terkait acara tersebut membantah ada intensi politis dari video sang presiden misalnya, tidak dapat dipungkiri, Jokowi “bertabur” hal positif pada malam itu.

Aksinya yang juga ikut joget saat penyanyi Via Vallen melantunkan theme song Asian Games misalnya, adalah proses yang oleh Saiful Mujani disebut sebagai “desakralisasi kekuasaan” – hal yang lagi-lagi sangat positif sifatnya.

Dengan kata lain, pembukaan Asian Games ini mau tidak mau atau suka tidak suka, menjadi panggung politik Jokowi. Kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang muncul dari banyak pihak tergambar jelas dalam acara tersebut dan menjadi pujian tersendiri bagi Jokowi.

Konteks Jokowi sebagai inkumben tentu saja menjadi hal yang memungkinkan dirinya mendapatkan sorotan lebih. Jika acaranya memuaskan – dan sepertinya demikian – maka semua kesuksesan akan jatuh pada dirinya sebagai kepala negara. Sebaliknya, jika acaranya gagal dan “memalukan” – jika ingin disebut demikian – maka semua kegagalan itu akan jatuh pada dirinya.

Posisi politik Jokowi terhadap kaum milenial dan pemilih muda juga semakin nyata dalam aksinya yang menggunakan moge, sementara konteks pluralisme tergambar lewat konten acara yang tentu saja sangat mengedepankan keanekaragaman Indonesia.

Kemasan acara Asian Games seolah ingin menunjukkan posisi politik Jokowi dengan segala nilai ke-Indonesiaan yang sejak 2014 lalu menjadi jargon politik pria kurus itu. Ini menjadi penegas jargon “Jokowi adalah Kita” yang menjadi salah satu kampanye utama sang presiden.

Moge, The Power of Incumbent

Tak dapat dipungkiri, rasa puas dan bangga yang tampak pasca acara tersebut punya makna yang mendalam terhadap citra politik Jokowi. Tentu saja, apa yang diraih Jokowi lewat momentum Asian Games sesungguhnya menjadi kelebihan politik yang dimilikinya sebagai petahana.

Ian MacMillan dan Larry Selden dalam sebuah tulisan di Harvard Business Review menyebut konteks posisi inkumben sangat sentral dalam strategi marketing. Tulisan keduanya itu memang punya basis analisis dari sisi ekonomi-bisnis. Namun, konsep itu bisa diadopsi dalam marketing politik, misalnya terkait keunggulan petahana dalam melihat basis segmen pemilih.

Keduanya memperkenalkan istilah incumbent advantage atau keuntungan inkumben sebagai kelebihan yang dimiliki petahana ketika menghadapi persaingan. Petahana mampu menggunakan keunggulan kekuasaan yang dimilikinya, katakanlah untuk memperkuat basis pemilihnya dengan memanfaatkan hal-hal yang disukai oleh segmen tersebut.

Kelompok milenial misalnya akan menggambarkan aksi Jokowi naik moge dan spektakulernya pembukaan Asian Games dengan kata “keren” – ekspresi yang punya makna tidak sederhana di kalangan anak muda zaman now.

Maka, tidak heran ungkapan lanjutan macam “kalau presidennya orang lain, tidak akan mungkin seperti ini” menjadi bahasa kesadaran politis, yang secara elektoral bisa sangat menentukan pilihan mereka di 2019.

Selain itu, keunggulan inkumben ini juga dibahas oleh Kenneth J. Drum ketika ia berbicara tentang strategi kampanye yang bisa digunakan untuk mengalahkan petahana. Drum menyinggung posisi politik petahana yang sangat menguntungkan, sehingga perlu strategi yang tepat untuk mengalahkannya.

Kuatnya posisi petahana itu misalnya terlihat dalam pemilihan anggota Kongres Amerika Serikat (AS) pada tahun 2010, di mana persentase kemenangan inkumben mencapai 85 persen. Hal serupa terus terjadi hingga kini, sehingga sosok inkumben disebut sangat sulit untuk dikalahkan.

Dalam konteks lokal, kita juga ingat bagaimana kekuatan politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai inkumben pada Pilpres 2009. Dengan program-program kerja pemerintah jelang Pilpres, SBY “memanfaatkan” status politiknya sebagai petahana untuk kembali merengkuh jabatan periode berikutnya. Hal serupa kini tengah dilakukan Jokowi.

Jika demikian, akankah ini berarti Jokowi memang tidak bisa dikalahkan? Tentu saja bisa, asalkan oposisi menggunakan strategi kampanye yang tepat. Bagaimanapun juga, pemerintahan Jokowi punya celah yang bisa digunakan sebagai sasaran serangan, katakanlah misalnya mengenai persoalan ekonomi.

Yang jelas, aksi moge ala Jokowi telah menjadi daya tarik politik yang besar, sehingga kata “keren” menjadi ekspresi yang punya kekuatan elektoral. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk oposisi, mengingat seperti kata Sun Tzu di awal tulisan, Jokowi terlihat telah “menang dahulu, baru pergi berperang”. (S13)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here