Apakah Perlu Rekonsiliasi Nasional?

Jokowi dan Prabowo (Foto: Detik)
7 minute read

Berbagai pihak menilai upaya rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi perlu dilakukan dalam waktu yang dekat. Hal ini untuk mengurangi dampak polarisasi politik yang tengah meruncing pada masa akhir perhitungan suara.


Pinterpolitik.com

Kontestasi politik pada Pilpres 2019 semakin memanas antara sang petahana dan oposisi. Bahkan, Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) saat ini telah saling klaim kemenangan kepada pengikutnya masing-masing. Selama ini terjadi, masyarakat terseret dalam berbagai “drama” politik tersebut.

Masyarakat yang secara sadar atau pun tidak, telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut kini menjadi dua kelompok yang berseberangan. Hal ini dapat dilihat dari media sosial, kedua kelompok ini seperti bermusuhan satu sama lain.

Kemudian, Pemilu 2019 tinggal menghitung hari untuk masuk ke fase akhir perhitungan suara. Beberapa partai telah melakukan manuver politik untuk mendekat dengan Joko Widodo (Jokowi) yang hingga hari ini selalu unggul dalam quick count dan real count. Reposisi ini dianggap oleh kedua kubu sebagai hal yang lumrah terjadi.

Sebagian pihak dari PAN dan Demokrat telah menunjukkan gelagat mendekati Jokowi. Akan tetapi, Gerindra dan PKS masih enggan untuk melakukan rekonsiliasi. Dengan demikian, walau Pemilu 2019 telah berakhir pada 17 April lalu, tapi tensi panas di kedua kubu masih terjaga.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai upaya rekonsiliasi nasional ini penting sebagai upaya merekatkan kembali persatuan. Dia menjelaskan bahwa polarisasi yang terjadi di masyarakat semakin tinggi sehingga mereka lebih rentan terhadap perpecahan.

Oleh karena itu, Qodari sempat memberikan saran terkait Kabinet Rekonsiliasi. Dalam kabinet tersebut dapat diisi oleh perwakilan terbaik dari koalisi Jokowi dan Prabowo Subianto.

Perlukah rekonsiliasi nasional untuk mendinginkan suasana Pilpres? Click To Tweet

Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Cawapres Ma’ruf Amin telah berkomitmen untuk melakukan rekonsiliasi nasional pada 22 Mei nanti. Sebelum pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), mereka mengimbau agar semua pihak bisa lebih menahan diri.

Di sisi lain, BPN Prabowo-Sandiaga pernah merespons positif, rekonsiliasi akan terwujud setelah pengumuman rekapitulasi hasil Pemilu 2019 disambung rentang waktu gugatan di Mahkamah Konstitusi. Rekonsiliasi ini BPN perkirakan dapat terwujud pada Juni atau Juli.

Baca juga :
Demokrasi Serba Salah Jokowi-Ma’ruf

Polarisasi Berbahaya?

Menurut World Economic Forum dalam laporan The Global Risk Report 2019 menyebutkan polarisasi politik diprediksi menjadi salah satu risiko yang akan dihadapi banyak negara pada 2019. Polarisasi menjadi risiko terbesar kedua yang mengancam saat ini, sedangkan di posisi pertama masih terkait perubahan iklim.

Dalam laporan tersebut, dikatakan bahwa saat ini perbedaan nilai antar pihak semakin tajam dan diperburuk oleh adanya politik identitas. Apabila risiko ini terus berlangsung maka akan muncul dampak negatif yang signifikan bagi negara-negara dalam 10 tahun ke depan.

Laporan ini mendefinisikan polarisasi sebagai ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan sejumlah masalah penting di dalam negara. Kesepakatan ini seperti adanya perbedaan nilai dan pandangan politik atau agama.

Lebih lanjut, jika melihat kondisi di Indonesia, polarisasi politik tidak hanya terjadi di level para elite partai, akan tetapi telah masuk ke dalam lapisan masyarakat. Hal ini terjadi karena kandidat Pemilu, partai, koalisi, sampai dengan masyarakat tidak ragu menggunakan negative campaign. Selain itu, tren untuk memainkan politik identitas terbilang meningkat sehingga mayoritas mudah dibuat bermusuhan dengan minoritas.

Ross Tapsell akademisi dari Australian National University (ANU) menyebutkan fenomena polarisasi ini muncul bukan tanpa gejala sama sekali. Polarisasi ini dipicu oleh momentum Pilpres 2014 dan Pilgub 2017. Melalui dua pemilihan tersebut, masyarakat terpecah dalam dua kubu yang berbeda. Bahkan, tidak jarang pendukung masing-masing kubu melakukan upaya konfrontasi.

Menurutnya, semua kejadian polarisasi ini diperparah dengan peran media sosial. Dia menambahkan kubu Prabowo maupun Jokowi dengan jelas memiliki tim buzzer yang bertugas menciptakan wacana, menangkal atau malah memproduksi bahan kampanye hitam di dunia maya.

Meski dinilai menakutkan, akan tetapi polarisasi hampir tidak bisa dihindari. Ada banyak negara yang tengah bergulat dengan polarisasi ini di dunia.

Negara yang tengah menghadapi kasus yang sama dengan Indonesia terjadi di Amerika Serikat. Negeri Paman Sam tersebut saat ini tengah terbagi dua oleh golongan liberal yang diwakili oleh Partai Demokrat dan konservatif oleh Partai Republik. Pertentangan kedua kelompok ini semakin meruncing ketika Donald Trump terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2016. Ketika itu, Trump mendapat kritik tajam dari Demokrat karena pernyataan menentang imigran masuk ke Amerika Serikat.

Inggris mengalami polarisasi karena negara tersebut politiknya terbagi dua golongan sayap kiri dan kanan yang direpresentasikan oleh Partai Buruh dan Partai Konservatif. Brasil juga mengalami hal yang sama, mereka terbagi menjadi dua golongan dari Partai Buruh dan Partai Sosial Liberal.

Kendati demikian, polarisasi juga mempunyai kelebihan seperti meningkatkan jumlah partisipasi politik di Indonesia. Dilansir dari The Conversation, pada Pilpres 2014 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih mencapai 70%. Jumlah partisipasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna hak pilih di Amerika Serikat pada Pilpres 2016 yang hanya sebesar 55%.

Partisipasi politik yang meningkat akibat polarisasi juga terjadi di Jakarta, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilgub DKI 2017 mencapai 78% sementara pada 2012 lalu hanya sebesar 66,7%.

Fakta penting lainnya, polarisasi membuat masyarakat sadar politik. Masyarakat menjadi lebih ingin tahu tentang kandidat, kebijakan yang mereka tawarkan, dan berpartisipasi dalam melakukan kampanye. Intinya, polarisasi ini telah mengaktifkan mereka yang sebelumnya tidak terlibat dalam politik menjadi lebih aktif.

Rekonsiliasi Jadi Strategi Politik?

Tidak sedikit pihak yang mempertanyakan sikap 01 seperti memaksa untuk segera melakukan rekonsiliasi. Gelagat ini dapat dilihat dari upaya Luhut Binsar Panjaitan menemui Prabowo meski perhitungan suara belum resmi selesai.

Upaya Luhut mendinginkan suasana tersebut mendapat berbagai respon positif. Akan tetapi, kenapa TKN terburu-buru melakukan manuver padahal quick count dan real count menguntungkan mereka?

Menurut perkiraan jika pemerintahan berjalan tanpa rekonsiliasi maka perselisihan kedua kelompok tersebut akan berlanjut di tataran legislatif dan eksekutif. Partai oposisi yang kelak ada di parlemen akan selalu mengkritik kebijakan Jokowi.

Hal ini yang selalu terjadi sejak pemerintahan Jokowi pada 2014 sampai sekarang dan melambungkan nama Fadli Zon dan kawan-kawan. Berbagai isu seperti sosial, ekonomi, hukum, dan politik yang muncul akan selalu terbagi menjadi dua kubu.

Tidak hanya di tataran pemerintah, media sosial juga menjadi tempat simpatisan kedua kubu berdebat. Jika ini terjadi simpatisan dari oposisi lebih diuntungkan karena dapat mengkritik semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kubu Jokowi menilai semua perdebatan tersebut tidak akan menguntungkan kepada pemerintahannya kelak. Dengan demikian, agar semua rencana pembangunan pemerintah dapat berjalan lancar maka perlu diadakan rekonsiliasi.

Sementara itu, menurut isu yang sedang berkembang saat ini di media, pihak TKN telah mempersiapkan berbagai tawaran politik agar kubu Prabowo menerima rekonsiliasi. Dalam konferensi pers pada beberapa waktu lalu, Ma’ruf menjelaskan bila upaya rekonsiliasi ini tidak akan dimulai dengan tangan kosong. Koalisi sudah mempersiapkan poin-poin negosiasi kepada kubu 02.

Kemudian, apakah tawaran tersebut menguntungkan 02?

Kemungkinan besar tidak akan terlalu menguntungkan pihak 02.Partai-partai koalisi pendukungJokowi tentu tidak akan memberikan posisi-posisi penting di pemerintahan kepada oposisi. Mereka lebih mempercayakan posisi tersebut kepada koalisi yang berjuang selama Pemilu.

Kendati koalisi Jokowi akhirnya mau memberikan tawaran abatan yang penting, Gerindra dan PKS tetap harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Kemungkinan kontrak politik terhadap posisi tersebut tidak sebanding dengan pengorbanan Gerindra dan PKS. Pengorbanan ini seperti kemungkinan berkurangnya suara simpatisan mereka pada Pemilu 2024. Hal ini bisa terjadi karena pendukung mereka akan berkurang jika oposisi melebur dengan petahana.

Akankah berpengaruh terhadap polarisasi yang ditakutkan berbagai pihak?

Tergantung. Perlu diketahui, negara-negara besar di dunia juga memiliki permasalahan yang sama. Akan tetapi, negara-negara itu sampai saat ini tetap berjalan relatif baik meski sering terjadi gesekan pemikiran di antara mereka.

Pada akhirnya, rekonsiliasi idealnya ditawarkan tidak hanya sebagai basa-basi apalagi untuk bagi-bagi kursi. Tidak penting rasanya menghilangkan perbedaan hanya demi amannya sebuah posisi. (R47)

Facebook Comments