Andi Kesal, Prabowo Melenggang

Foto : Istimewa
2 minute read

Seorang penulis yang baik tidak hanya memiliki semangat dirinya sendiri tetapi juga semangat teman-temannya.


PinterPolitik.com

Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menjelaskan pernyataannya yang menyebut koalisi yang dibangun partainya bersama Gerindra terancam batal. Weleh-weleh, engak ada takut-takutnya nih.

Menurut Andi, ada perubahan sikap dari Ketua Umum Gerindra yang menyebabkan rencana koalisi saat itu terancam batal. Bahkan, ia menuding Prabowo berubah sikap karena persoalan materi. Waduh, jadi Prabowo matre nih pak? Pantas kemarin minta sumbangan ke rakyat ya? Astaga…

Persoalan materi yang disebut Andi adalah terkait pemilihan cawapres Prabowo yang ditentukan berdasarkan politik transaksional. Padahal, menurutnya, untuk memenangkan Pilpres seharusnya tidak didasarkan pada politik transaksional.

Ckckckc, masa sih? Duh, eyke jadi ragu nih mau milih Prabowo-Sandi. Apa eyke golput aja ya? Daripada nanti eyke milih Jokowi, malah buat Prabowo ngambek. Nah kalau eyke milih Prabowo dikiranya eyke dapat sumbangan uang dari Sandi. Weleh-weleh.

Btw gengs, ternyata saking kesalnya Andi sampai menyebut Prabowo sebagai jenderal yang lebih mementingkan uang. Bahkan, ia mengaku partainya sempat menolak kedatangan Prabowo ke kediaman SBY.

Andi juga bilang kalau Prabowo itu adalah jenderal kardus alias jenderal yang enggak mau mikir, uang adalah segalanya. Hmmm, kalau sudah gini eyke hands up deh. Daripada dipolisikan mendingan no comment aja ya. Ahahahaha.

Intinya gengs, menurut Andi, Prabowo itu tidak menggambarkan diri sebagai seorang jenderal. Terkait tudingan adanya politik transaksional, Andi mengaku memiliki data yang akurat. Ia juga menegaskan tuduhan tersebut bukan sebuah kebohongan. Duh, seram sekali ya, bahkan lebih seram daripada amukan kader ormas yang hobi sweeping. Uppss, hampir aja keceplosan. Ahahaha.

Bukan rahasia umum lagi sih gengs, demokrasi multi partai seperti ini pasti lah akan bermuara ke arah politik transaksional. Secara otomatis, cost politik akan semakin besar mengingat keinginan yang menumpuk dari semua golongan yang merasa paling hebat, paling berpengaruh, dan merasa memiliki suara rakyat yang banyak. Weleh-weleh.

Andai saja sistem politik Indonesia yang seperti ini bisa lebih transparan dan murah karena tidak lagi harus mengeluarkan cost politik yang begitu besar, maka politik pragmatis dan transaksional akan hilang dengan sendirinya.

Baca juga :  Megawati Takut “Matahari” Lain

Eh, tapi kalaupun minim cost politk bukan bararti dibayarin sama negara ya. Kandidat tetap harus galang dana juga buat kampanye, tapi tetap harus transparan. Jadi rakyat pada tahu mana politisi yang bersih, mana yang keruh kayak air comberan hahahaha.

Gimana menurut kalian sistem pemerintahan kita dan sistem Pemilu kita, sudahkah semua ini efektif? (G35)

Share On