Amandemen UU Demi JK?

Amandemen UU Demi JK?
Istimewa
2 minute read

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan kalau MPR tidak akan mengamandemen UU yang mengatur batas jabatan presiden dan wakil presiden.


PinterPolitik.com

“Undang-undang lahir dari perundingan yang tak selamanya bersih.”  ~ Goenawan Mohamad

Beberapa bulan menjelang Agustus, wacana siapa yang pantas menjadi pendamping Jokowi masih simpang siur. Walau Jokowi kelihatan adem ayem, tapi manuvernya untuk lebih mengenal orang-orang yang masuk dalam daftar cawapresnya sudah sangat gencar di media. Termasuk yang giat juga mantan Walikota Solo ini.

Di sisi lain, para partai koalisi pun juga sibuk sendiri dalam mengusung cawapres yang pantas buat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Saking pusingnya, akhirnya banyak juga yang mentok dengan mengeluarkan nama Jusuf Kalla (JK) lagi. Hadeuh, orang-orang politik ini pada enggak kreatif banget sih.

Padahal tokoh-tokoh muda yang memiliki potensi, saat ini bertebaran di mana saja. Lha, kok masih aja yang diusung-usung Opa JK? Memang sih punya pengalaman banyak, tapi kalau begitu terus enggak ada regenerasi dungs namanya. Pegimana ini kakak? Masa negara ini harus terus bergantung pada generasi masa lalu sih?

Ini nih susahnya, kalau negara dicengkram partai yang notabene dari generasi lampau. Jadi susah deh untuk diajak legowo dan memberikan kesempatan pada yang muda-muda. Dipikirnya, anak-anak muda itu enggak bisa sehebat pendahulunya kali ya? Wedeeew, masa negara ini harus dikudeta sama Milenials dulu sih biar bisa regenerasi? Oh, no!

Saking keukeuhnya, sampai-sampai salah satu pentolan Golkar pingin mengajukan amandemen aturan jabatan presiden dan wakil presiden di undang-undang. Ajegileee, segitunya kah JK bagi partai Golkar? Sampai undang-undang pun harus ditabrak juga? Jadi bertanya-tanya nih, ada apakah dengan JK?

Baca juga :
Bolehkah Polisi Menembak Pendemo?

Lebih mengherankan lagi, ternyata yang mengaku sreg dengan JK enggak hanya Golkar, tapi juga PDI Perjuangan. What? Apa-apaan nih? Waduh bahaya dong, secara PDI Perjuangan udah punya kursi ketua di MPR dan DPR, wedeew, jangan-jangan bakal kejadian lagi nih, undang-undang di utak-atik demi kepentingan partai semata. Huh!

Tapi ketakutan ini terjawab sudah, kata Ketua MPR Zulkifli Hasan, UUD hanya akan diamandemen yang bagian GBHN aja, yang lainnya enggak. Jadi kalau mau ngajuin JK jadi cawapres lagi di 2019, harus mendapat restu dari MK. Pyuuh! Tapi beneran begitu gak nih? Walah, apa jadinya generasi mendatang kalau kekuasaan hanya dikekang demi kepentingan partai semata. Menyedihkan! (R24)

Facebook Comments