Aktivis 1998, Ironi Pilpres 2019

Joko Widodo dalam Kegiatan Rembuk Nasional 98 (foto: istimewa)
6 minute read

“Ketika seorang aktivis menjadi politisi, mereka harus berkompromi untuk mendapatkan hasil tertentu.” – Bob Kerey


PinterPolitik.com

Pada tahun 1998 ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR/MPR dan memaksa Soeharto turun dari tampuk kekuasaan. Beberapa hari setelah pendudukan tersebut, Soeharto benar-benar jatuh. Sorak-sorai pun mewarnai aksi ribuan mahasiswa pada saat itu karena kekuasaan Orde Baru berhasil diakhiri.

Kisah gerakan mahasiswa tahun 1998 masih melegenda hingga saat ini. Kisah itu selalu diceritakan dalam acara-acara kaderisasi di kampus sebagai bentuk kebanggaan mahasiswa atas peran kelompok mereka dalam mengubah negeri ini.

Tak jarang, diskusi-diskusi mahasiswa di kampus saat ini kerap kali diisi oleh para mantan aktivis 1998. Di forum itulah satu-persatu dari mantan aktivis 1998 bercerita mengenai heroisme angkatan mereka ketika berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru.

Kini, setelah 20 tahun reformasi berjalan, di manakah para aktivis itu?

Akhir-akhir ini gelora para mantan aktivis itu mulai kembali muncul ke permukaan. Namun, mereka bukan tampil untuk mengoreksi pemerintah seperti pada masa Orde Baru. Kini, mereka lebih sering buka suara terkait kondisi jelang Pilpres 2019.

Aktivis 1998 bukan tampil untuk mengoreksi pemerintah seperti pada masa Orde Baru. Kini, mereka lebih sering buka suara terkait kondisi jelang Pilpres 2019. Click To Tweet

Hal ini misalnya terlihat ketika Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Reformasi 98 (Jari 98) Ferry Supriadi buka suara terkait Pilpres 2019. Ferry mengatakan, Prabowo Subianto akan sulit mengalahkan Joko Widodo (Jokowi) karena sang presiden masih dicintai oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Jari 98 melontarkan kata-kata itu? Apakah ungkapan tersebut mengindikasikan bahwa saat ini mantan aktivis 1998 tak lagi memiliki taring dan sudah menjadi partisan politik? Jika benar, mengapa begitu?

Aktivis 1998, antara Idealis dan Pragmatis

Setelah kekuasaan Orde Baru runtuh, banyak yang menilai gerakan mahasiswa semakin menurun seiring tak ada lagi musuh bersama yang perlu mereka lawan. Aktor-aktor gerakan 1998 pun terpolarisasi ke berbagai tempat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, perusahaan profesional, dan tidak sedikit pula dari mereka yang terlibat langsung dalam dunia politik dengan bergabung ke partai-partai politik.

Keterlibatan aktivis 1998 dalam dunia politik bisa dilihat dari tokoh-tokoh di belakang capres-cawapres pada Pilpres kali ini. Di kubu Jokowi misalnya, terdapat mantan aktivis Forum Kota (Forkot) Adian Napitupulu dan aktivis Partai Rakyat Demokrasi (PRD) Budiman Sudjatmiko.

Sementara di kubu Prabowo, terdapat mantan aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) Andi Arief yang kini aktif di Partai Demokrat, aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Desmond Junaidi, hingga mantan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Fahri Hamzah.

Jika dulu sematan aktivis melekat dalam diri mereka, mungkin sekarang sudah tidak lagi Karena mereka sudah menjadi politisi. Lantas, apakah mereka masih idealis?

Dukungan para politisi berlatarbelakang aktivis 1998 kepada kubu-kubu dalam Pilpres 2019 ini justru bisa menjadi indikasi tersendiri tentang pragmatisme politik. Mengingat, dua di antara tuntutan mahasiswa tahun 1998 adalah menolak militerisme dan menuntut agar Soeharto beserta kroni-kroninya diadili.

Jika memang aktivis 98 di kubu Jokowi masih mempertahankan idealisme mereka, mengapa mereka tak mengkritik militerisme dalam tubuh pemerintahan Jokowi? Sekalipun berwajah sipil, nyatanya Jokowi dikelilingi oleh elite militer seperti Wiranto dan Hendropriyono. Apalagi kedua mantan jenderal tersebut terindikasi telah melakukan pelanggaran HAM masa lalu. (Baca: Perang Jenderal TNI dan Pilpres 2019)

Sementara di kubu Prabowo, Andi Arif, Desmond Junaidi dan Pius Lustrilanang – kini kader Gerindra – adalah korban penculikan aktivis pada tahun 1998 di mana Prabowo diduga terlibat dalam operasi tersebut.

Jika memang aktivis-aktivis 1998 itu masih idealis, mengapa mereka mau mendukung Prabowo di Pilpres 2019? Bukankah Prabowo adalah bagian dari rezim Orde Baru yang dulu pernah mereka tuntut untuk diadili?

Untuk menjelaskan fenomena itu, politisi Partai Demokrat Amerika Serikat (AS), Bob Kerrey dalam tulisannya di The New York Times menyebutkan bahwa ketika seorang aktivis menjadi politisi, mereka harus berkompromi untuk mendapatkah hasil tertentu. Sekalipun para politisi eks aktivis itu setuju dengan tujuan para aktivis, mereka sering “pura-pura” tidak setuju dengan hal tersebut jika bertentangan dengan kepentingan politik tertentu.

Bob bisa saja benar. Mungkin saja mantan aktivis 1998 baik di kubu Jokowi maupun Prabowo tahu kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan oleh tokoh yang mereka dukung. Tetapi karena mereka sudah menjadi politisi, mau tak mau para aktivis  itu harus berkompromi dengan keadaan.

Sikap kompromistis inilah yang membedakan antara para politisi dengan para aktivis. Di titik ini, bisa dipahami bahwa aktivis 1998 yang sekarang telah menjadi politisi tidak lagi seperti dulu. Kini mereka sudah menjadi pragmatis karena tidak lagi berpegang teguh pada idealisme mereka.

Tarung Dua Kubu Aktivis 1998

Jika di tahun 1998 seluruh aktivis bersatu untuk melawan rezim Orde Baru, saat ini para mantan aktivis itu – terutama yang menjadi politisi – saling bertarung satu sama lain. Pada fase ini bisa dikatakan  bahwa aktivis-aktivis itu telah terbelah di arena politik karena tak lagi memiliki musuh bersama.

Kehadiran aktivis 1998 dalam kontestasi Pilpres 2019 tentu menarik untuk dikaji. Menurut Kenneth Bo Nielsen dari Centre for Development and the Environment, University of Oslo dalam tulisannya tentang perubahan aktivis menjadi seorang politisi, disebutkan bahwa para aktivis itu sering kali memiliki modal politik (political capital) untuk membantu sebuah partai politik memenangkan Pemilu.

Bisa saja, karena modal politik itulah para aktivis dilirik oleh kubu Jokowi maupun kubu Prabowo. Lantas, apakah yang dimaksud “modal politik” tersebut?

Edward Said, dalam buku berjudul Peran Intelektual menekankan bahwa seorang intelektual-terpelajar memiliki keunggulan dalam hal komunikasi dan pemikiran. Mungkin yang dimaksud sebagai modal politik itu adalah keunggulan komunikasi dan pemikiran itu.

Analisis Edward Said bisa diperkuat dengan manuver politik aktivis 1998 di pertarungan politik saat ini. Dalam hal berkomunikasi, tentu bisa dilihat bagaimana kubu Jokowi menggunakan Adian Napitupulu dan Budiman Sudjatmiko untuk menjadi juru bicara Tim Kemenangan Nasional (TKN) dalam beberapa kesempatan.

Tidak sekedar jadi juru bicara, Adian Napitupulu cs terindikasi melakukan manuver politik yang kerap menguntungkan Jokowi. Adian tercatat pernah mempelopori acara besar bertajuk “Rembuk Nasional 98” pada bulan Juli 2018 lalu. Selain Adian, aktivis-aktivis 1998 lain ikut meramaikan acara tersebut.

Alih-alih ingin menunjukkan bargaining politiknya di Indonesia saat ini, Adian cs justru memanfaatkan momentum tersebut untuk mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi.

Bisa saja embel-embel aktivis 1998 ini kembali dimunculkan untuk menciptakan kesan bahwa di Pilpres 2019 ini para aktivis tersebut mendukung Jokowi karena ia sedang melakukan perlawanan terhadap kroni Orde Baru dengan Prabowo sebagai perwujudannya.

Sementara di kubu Prabowo, ada indikasi bahwa aktivis 1998 di balik sang jenderal tersebut digunakan untuk meng-counter isu-isu yang datang dari aktivis 1998 di kubu Jokowi.

Katakanlah, ketika Budiman Sudjatmiko menyerang Prabowo dengan isu pelanggaran HAM, Desmond Junaidi dan Pius Lustrilanang bisa meng-counter hal itu. Dua nama terakhir itu kerap kali mengatakan bahwa Prabowo hanya menjalankan perintah dari komandan yang lebih tinggi saat itu – merujuk pada Soeharto sebagai presiden dan Wiranto sebagai Panglima ABRI.

Sebagai mantan korban penculikan, Desmond dan Pius tentu sangat berarti untuk menangkis isu pelanggaran HAM yang tertuju kepada Prabowo, apalagi dengan keberanian keduanya menjadi kader Partai Gerindra yang dipimpin sang jenderal.

Di titik ini bisa dikatakan telah terjadi head to head antara para aktivis 1998 di kubu Jokowi dengan aktivis 1998 di kubu Prabowo. Dengan modal politik, seperti komunikasi dan pemikiran, mereka saling bermanuver untuk memenangkan calon yang mereka dukung.

Maka bisa disimpulkan, para aktivis 1998 yang telah menjadi politisi itu kini sudah menjadi partisan politik. Jika dahulu mereka berjuang di jalanan untuk mengkritik penguasa, kini mereka berjuang dalam mempromosikan presiden pilihan mereka di Pilpres 2019.

Tentu pertanyaannya adalah masih relevankah mempercayai apa yang mereka katakan dengan embel-embel status aktivisme mereka? Publiklah yang bisa menilai. (D38)