Akhirnya, Miryam Resmi Tersangka

Foto: Istimewa
3 minute read

Politikus Partai Hanura, Miryam S. Haryani hari ini resmi berstatus tersangka KPK setelah hakim tunggal sidang praperadilan menyatakan kalau penetapan statusnya tersebut sah karena telah sesuai dengan syarat yang berlaku.


PinterPolitik.com

“Menyatakan penetapan tersangka terhadap nama Miryam S. Haryani adalah sah.”

Hakim tunggal sidang praperadilan, Asiadi Sembiring, membacakan putusannya dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2017. Penolakan itu, ucap Asiadi, didasari penilaian bahwa Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor masih merupakan kewenangan KPK.

Dengan begitu, KPK dinilai berwenang menggunakan Pasal 22 pada Bab III UU Pemberantasan Tipikor. Hal itu, disebut Asiadi sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud UU Pemberantasan Tipikor.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan praperadilan yang diajukan politikus Partai Hati Nurani Rakyat, Miryam S. Haryani. Miryam sebelumnya menggugat penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan memberikan keterangan tidak benar dalam sidang kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

KPK Percaya Diri

Sebelumnya, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya siap mendengarkan putusan hakim mengenai praperadilan tersebut. KPK, lanjutnya, optimistisis bahwa semua jawaban beserta bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan akan diterima oleh hakim. “Dalam kesimpulan yang telah disampaikan hari Jumat pekan lalu, telah diutarakan sejumlah argumentasi hukum yang didukung oleh sekitar 30 bukti,” katanya, Senin (22/5).


Rasa percaya diri yang sama juga diungkapkan Kepala Biro Hukum KPK, Setiadi. Ia mengatakan, gugatan pemohon yang menyatakan bahwa KPK tidak berwenang melakukan penyidikan pemberian keterangan tidak benar, itu salah. Karena Pasal 22 tersebut lanjutnya, menyatakan KPK berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus lain yang masih berkaitan dengan proses pemberantasan korupsi.

Dalam UU No 30/2002 tentang KPK, khususnya pada Pasal 6 huruf c, KPK memiliki tugas dan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sehingga seluruh tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor yang merupakan tindak pidana korupsi, dapat menjadi kewenangan KPK. “Termohon memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan penuntutan terhadap pasal 22 UU Tipikor,” paparnya dalam persidangan.

Miryam Belum Tahu

Walau tetap bersikukuh kalau proses penetapan tersangka oleh KPK tidak sah, namun tim pengacara Miryam mengaku menghormati keputusan hakim. “Kami tetap berpegang pada argumen kami, bahwa tak ada bukti permulaan cukup untuk penetapan tersangka, tapi hakim punya pertimbangan sendiri,” ujar pengacara Miryam, Mita Mulia, saat ditanyai seusai persidangan.

Mita mengaku belum memberi tahu keputusan tersebut pada kliennya, sehingga tidak tahu seperti apa kira-kira responnya. “Putusan kan baru beberapa detik lalu, tentu kami harus lapor klien kami. Ke depannya kami akan ikuti proses hukum sebagaimana mestinya,” jelas Mita yang mengaku rasa kecewa pasti ada mengenai penolakan tersebut.

Miryam sebelumnya diduga sengaja memberi keterangan tidak benar saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Mantan anggota Komisi Dalam Negeri DPR RI ini, mengaku sempat ditekan penyidik agar mengakui adanya pembagian uang kepada anggota DPR RI terkait proyek e-KTP.

Keterangan pada berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut, kemudian dicabut Miryam saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Majelis hakim Tipikor sempat mengkonfrontir keterangan Miryam S. Haryani dengan penyidik. Namun Miryam tetap menarik keterangannya saat diperiksa KPK soal dugaan korupsi e-KTP.

(Berbagai sumber/R24)