Adhyaksa Anti Pancasila?

6 minute read

PinterPolitik.com

Usai memberi pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak 2017, di Jakarta, 22 Mei 2017. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tanpa menyebut nama menyatakan, ada salah satu tokoh nasional yang berkeinginan mengubah Pancasila menjadi Syariat Islam.

“Bayangkan, ada tokoh nasional, mantan Menteri, Komisaris BUMN besar berteriak-teriak ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam,” tuturnya.

Seperti memberi teka-teki yang jawabannya sudah diketahui, Tjahjo kembali mengatakan bahwa si pelaku tersebut kini masih aktif menjabat sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia juga mengklaim memiliki bukti-bukti kuat terkait sosok dimaksud.

“Pak Wiranto (Menkopolhukam) menyebut ada data berupa rekaman visualnya, ada rekaman tertulisnya, ada foto, di mana, jam berapa ada semua,” beber Tjahjo.

Tjahjo kembali mengatakan akan menindaklanjuti hal ini karena orang tersebut, kini masih menjabat sebagai komisaris di perusahaan BUMN. Lebih lanjut, dia mengatakan akan mengusulkan kementerian BUMN untuk mencopot orang yang bersangkutan dari jabatan Komisaris.

“Ya harus (pecat) dong. Ini sudah membawa warna (anti-Pancasila). Misal, Anda pengurus PWI teriak (anti-Pancasila), ya yang kena PWI-nya,” kata Tjahjo.

Akan tetapi soal pencopotan tersebut, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri BUMN, Rini M. Soemarno.

Ditempat terpisah, menanggapi hal itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku tidak mengetahui hal tersebut dan akan melakukan pengecekan terhadap tudingan Tjahjo.

“Saya belum tahu yang diomongin. Kalau Pak Mendagri bilang begitu, saya enggak tahu siapa. Tolong dikasih tahu,” ujar Rini di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada 22 Mei 2017.

Selanjutnya, Rini juga berjanji akan mengecek semua bawahannya terkait pernyataan Tjahjo mengenai adanya komisaris BUMN yang anti Pancasila. Dikatakan, setiap pejabat di Kementerian BUMN harus mengikuti Ideologi Pancasila. “Pancasila adalah dasar negara, ya semua harus ikut Pancasila,” pungkasnya.

Teka-Teki Terjawab

Tak lebih dari 24 jam setelah Tjahjo memberikan kuis teka-teki di media, sosok yang diduga anti NKRI dan Pancasila akhirnya muncul.

Baca juga :
Peluang Marsekal Hadi Naik Panggung

Ternyata, sang mantan Menteri yang dimaksud Tjahjo tersebut adalah Adhyaksa Dault. Selain mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Kabinet Indonesia bersatu Jilid 1 periode 2004 – 2009. Adhyaksa saat ini juga tercatat masih aktif menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank BRI.

https://www.youtube.com/watch?v=Vc662mKGWq8

Menurut Adhyaksa, dia merasa tudingan yang dilontarkan Mendagri Tjahjo itu menyasar dirinya. Pasalnya dari apa yang pernah diucapkan pada 2013 silam, karena sempat menjadi viral di media sosial. Padahal hal itu, menurutnya, konteksnya berbeda antara ketika itu dan sekarang.

Untuk mengklarifikasinya, Adhyaksa pun mengaku langsung menghubungi Mendagri Tjahjo Kumolo. Dalam keterangannya, Adhyaksa menjelaskan tentang video kehadirannya di acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tahun 2013. Ia menyebut video itu disebarluaskan oleh orang yang tak menyukai dirinya karena dianggap terlalu kental Islam-nya.

Ketua Kwartir Nasional Pramuka ini juga menegaskan, dalam video yang beredar ia sempat berbicara tentang khilafah islamiyah, tapi bukan khilafah versi HTI. “Itu ada hadistnya, tapi khilafah yang saya maksud adalah khilafah islamiyah yang rosyidah,” jelasnya.

Demi mengklarifikasi hal itu, lanjut Adhyaksa, Mendagri menyarankan agar dia bertemu dengan MenkoPolhukam Wiranto untuk membuat klarifikasi lengkap.

“Biar dia klarifikasi sendiri. Saya sebut biar dia melakukan klarifikasi sendiri. Bukan ke saya, biar ke MenkoPolhukam, ke Polri dan ke Kejaksaan Agung,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, pada 23 Mei 2017.

Siapa Adhyaksa Dault?

Seperti diketahui, Adhyaksa Dault adalah mantan Menpora di era SBY periode (2004–2009). Pria kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah, 7 juni 1963 ini juga pernah bekerja sebagai penasehat hukum.

Ia adalah lulusan Universitas Trisakti, Fakultas Hukum, tahun 1984-1989 dan mengambil Program S2 Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Selanjutnya, ia meraih gelar Doktor (S3) di Jurusan Teknik Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2007.

Baca juga :
Menhub Babak Belur, Reshuffle Menanti?

Suami dari Drg. Mira Arismunandar ini juga dikenal aktif berorganisasi. Mulai dari menjadi Ketua Senat Mahasiswa semasa kuliah tahun 1987-1988 hingga menjabat Ketua Lembaga Pengkajian Keadilan dan Demokrasi Indonesia (LPKDI) tahun 1999-2002, dan Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) Jakarta periode 1999-2004.

Selanjutnya, dia pernah juga menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) tahun 1999 sampai 2002. Kemudian menjadi Ketua Umum Majelis Pemuda Indonesia (MPI) tahun 2003 sampai 2006. Di samping itu, ia juga dipercaya sebagai Ketua Badan Pengawas YPI Al Azhar periode 2007-2012.

Setelah menjabat Menpora, Adhyaksa mengabdikan diri dengan kembali ke dunia pendidikan. Ia mengajar sebagai Dosen Program Doktor di Universitas Diponegoro. Selain mengajar, tugas baru yang diemban berikutnya adalah menjadi Komisaris Independen di PT BRI Tbk, sejak 2010 sampai sekarang. Di sela-sela kesibukannya, Adhyaksa Dault juga beraktivitas sebagai Ketua Umum VANAPRASTHA, wadah dari para Penggiat Alam Terbuka dan Aktivis Lingkungan.

Selain berkarir di lingkup pemerintahan, Ayah dari Umar Adiputra Adhyaksa dan Fakhira Putri Maryam Adhyaksa ini juga terlihat berkarir di dunia politik nasional. Walau tak terlalu dalam terjun ke dunia politik, pasca meninggalkan jabatan Menpora, Adhyaksa sempat dinyatakan sebagai anggota baru Partai Hanura oleh Ketua Umum Partai Hanura (saat itu), Wiranto. Padahal, saat itu Adhyaksa masih merupakan kader Partai PKS.

“Tidak perlu malu lagi Bung Adhyaksa Dault, karena sudah menjadi anggota Partai Hanura,” ujar Wiranto pada 8 Januari 2010. Namun, pria berkumis tebal ini membantah hal tersebut. “Belum pernah mendapat tawaran,” tegasnya.

Adhyaksa Anti Pancasila

Usai diisukan masuk Hanura, sepanjang tahun 2011 hingga 2014 Adhyaksa terlihat hadir di beberapa acara yang digelar oleh PPP dan PAN. Bahkan pada Juni 2013, ia juga terlihat hadir di acara HTI yang belakangan menjadi polemik di media sosial hingga saat ini.

Seperti diketahui, Ormas HTI beberapa waktu lalu oleh pemerintah  – melalui Menkopolhukam Wiranto – telah dibubarkan. Pembubaran tersebut dikarenakan kegiatan yang selama ini dijalankan oleh HTI berpotensi mengancam kedaulatan politik negara.

Baca juga :
Kalau Dipecat, PNS Malah Untung?

Selain itu, Ideologi khilafah yang selama ini diusung oleh HTI, juga dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena bertujuan untuk meniadakan bangsa dan negara. HTI juga disinyalir berupaya mendirikan Negara Islam dalam konteks luas, sehingga negara dan bangsa dianggap absurd.

Wiranto juga menyatakan bahwa ideologi khilafah HTI dilarang di 20 negara yang berpenduduk mayoritas muslim. “Turki, Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania dan Malaysia, mereka sudah lebih dulu melarang Hizbut Tahrir di negara mereka. Sebab mereka sadar jika pemahaman khilafah diizinkan, keberadaannya akan mengancam nation state,” tegas Wiranto.

Keputusan pemerintah membubarkan HTI memang menuai pro-kontra, lantaran dilakukan setelah melihat kondisi negara pasca Pilkada serentak 2017, khususnya di DKI Jakarta.

Energi masyarakat banyak terkuras habis dalam pertarungan dua partai besar pendukung pasangan di Pilkada DKI Jakarta. Dalam pertarungan tersebut, sentimen SARA pun dijadikan kendaraan politik, hasilnya banyak masyarakat menjadi korban dari kedua belah pihak. Yang lebih parah lagi, persatuan dan kesatuan yang dibungkus dengan Kebhinekaan yang selama ini diamanahkan, dijaga dan diwariskan oleh para pendahulu, terancam retak.

Terkait dugaan anti Pancasila yang dialamatkan ke salah satu Komisaris Independen PT Bank BRI, Adhyaksa Dault, menuai pertanyaan. Apakah benar sang Komisaris di Bank BUMN ini memang mendukung gerakan anti Pancasila, sehingga harus ikut dibersihkan? Atau apakah Adhyaksa hanya sebagai korban politik, sama seperti korban-korban politik sebelumnya yang kini telah merasakan dinginnya penjara? Kita tunggu kelanjutannya. (T29)

(Sumber : https://www.bumnwatchdog.com/komisaris-bumn-anti-pancasila/)

Facebook Comments