Abdul Somad dan Politik Islam

7 minute read

Teologi pembebasan adalah upaya untuk melawan pelecehan terhadap martabat manusia, melawan perampasan oleh mayoritas, berupaya untuk membangun suatu masyarakat baru yang adil dan penuh persaudaraan. –Gustavo Gutierrez


Pinterpolitik.com

Sebagai negara penganut demokrasi, kebebasan berpendapat di Indonesia seperti sedang berada di ujung tanduk. Hal itu ditandai dengan insiden penolakan Ustaz Abdul Somad untuk berceramah di sejumlah daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pelarangan ini bukanlah yang pertama kali, Abdul Somad pernah ditolak ketika ingin berceramah di Bali dan Jakarta. Dalam video singkat berdurasi 4 menit 56 detik, Abdul Somad mencoba menjelaskan sejumlah alasan yang melatarbelakangi pembatalan ceramah ustaz asal Sumatera Utara itu.

Somad, dengan baju koko putih dan peci hitam mengatakan bahwa pembatalan itu terjadi karena para panitia mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak tertentu untuk membatalkan acara. Ia pun menduga pihak kepolisian berada di balik pembatalan acara itu.

Ustaz lulusan Universitas Al-Azhar itu merespon penolakan dengan rasa heran. Somad sendiri merasa tak pernah membawa-bawa unsur politik ketika berceramah. Apalagi ketika dia dihadapkan dengan personel TNI, polisi, Pemuda Pancasila dan FPI sewaktu berada di Jepara. Baginya tindakan semacam itu sangat berlebihan, karena ia datang untuk berdakwah, bukan untuk perang.

Penolakan ceramah para pemuka agama memang lazim terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan. Selain Abdul Somad, ada sederet nama ustaz yang juga pernah ditolak kedatangannya di beberapa tempat, yakni Khalid Basalamah dan Felix Siauw.

Pada bulan Mei 2018, Khalid Basalamah ditolak oleh GP Ansor untuk mengisi ceramah di Masjid Hasyim Asyari Jakarta karena isi ceramah Khalid dianggap sering bertentangan dengan ajaran-ajaran NU.

Sementara pada bulan Juni 2018 Felix Siauw mendapat penolakan di Semarang oleh Banser, PMII, IPNU dan Garda Nusantara karena sang ustaz dianggap beraliran wahabi, anti-Pancasila dan corong HTI.

Penolakan ceramah itu pada umumnya punya tujuan sama: tidak ingin melihat masyarakat terpecah-belah karena perbedaan pandangan. Abdul Somad, Khalid Basalamah dan Felix Siauw dituduh sebagai deretan ustaz yang kerap kali memecah-belah masyarakat melalui ceramah-ceramahnya yang provokatif. Benarkah demikian?

Ceramah Kok Ditolak?

Di Indonesia, kebangkitan populisme Islam telah menjadi fenonema baru. Sejak meletusnya aksi-aksi kelompok Islam pada kasus penistaan agama oleh Ahok, gerakan populisme Islam semakin membesar seiring berjalannya waktu.

Kebangkitan itu diikuti pula dengan kemunculan penceramah-penceramah baru di tengah masyarakat. Jika dulu masyarakat hanya mengenal Aa Gym, Yusuf Mansur dan Ustaz Jefri. Kini masyarakat telah mengenal nama-nama baru seperti Abdul Somad, Felix Siauw hingga Khalid Basalamah pada forum-forum keagamaan.

Pada umumnya ustaz-ustaz itu lebih dulu populer di dunia digital sebelum akhirnya menjadi terkenal di dunia nyata. Jika Somad dan Khalid dikenal melalui Youtube, Felix menjadi populer lewat Twitter, Facebook dan Instagram.

Lalu mengapa ustaz-ustaz itu sering mendapat penolakan ketika ingin berceramah di berbagai daerah? Dimana letak kesalahan mereka? Besar kemungkinan ada tiga faktor utama kenapa penolakan itu bisa terjadi.

Pertama adalah karena perbedaan aliran. Jika diperhatikan, penolakan ceramah itu seringkali dipelopori oleh organisasi sayap NU seperti penolakan Khalid oleh GP Ansor hingga penolakan Felix Siauw oleh Banser NU. Meskipun sama-sama Islam, NU merasa berbeda pandangan dalam urusan keagamaan dengan Khalid, Felix ataupun Somad.

Baik Somad, Khalid ataupun Felix memang berbeda  pemikiran dengan garis pemikiran NU. Jika para ulama NU menawarkan ide-ide moderat tentang toleransi dan keberagaman, mereka justru menawarkan pemikiran lain.

Khalid Basalamah dalam sebuah ceramah pernah mengatakan bahwa umat tidak diperbolehkan membaca surat Yaasin pada tiap malam Jumat. Menurut dia, hal semacam itu tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, kata “sayyidina” tidak semestinya disematkan kepada Nabi Muhammad SAW karena tidak ada dalilnya. Padahal semua itu telah menjadi kebiasaan di kalangan Muslim Indonesia, terutama kalangan NU. Maka secara tak langsung dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh umat NU selama ini adalah bid’ah, karena tidak ada dalilnya.

Atas dasar itulah GP Ansor menolak kedatangan Khalid ke basis-basis NU karena menurut Ketua GP Ansor Yaqut Cholil dakwah yang disampaikan Khalid kerap bertentangan dengan ajaran NU.

Faktor kedua adalah perebutan wacana antara NU dengan ustaz-ustaz tersebut. Sebagai organisasi Islam tertua kedua di Indonesia, NU terlihat kesulitan dalam menguasai wacana di ruang-ruang publik. Pasalnya Somad, Felix dan Khalid telah menguasai ruang digital dan saat ini sudah mulai menguasa forum-forum keagamaan di tengah masyarakat.

Perkara perebutan massa ini pernah diungkapkan oleh Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Sidney Jones. Kelompok-kelompok Islam memang diketahui memperebutkan massa dari masjid ke masjid.

Sejauh ini belum ada ustaz sepopuler Felix Siauw di Instagram. Felix yang merupakan anggota HTI kerap kali menggunakan media sosial pribadinya seperti Instagram, Facebook dan Twitter untuk berdakwah. Media sosial digunakan sebagai corong bagi Felix untuk menawarkan sistem “alternatif” Khilafah untuk membenahi permasalahan umat.

Selain itu, sebelum HTI dibubarkan, HTI juga sempat mematahkan dominasi NU dengan cara menguasai masjid-masjid lewat rekomendasi penceramah gratis dan penerbitan selebaran “Al-Islam” untuk menyebarkan garis pemikiran HTI kepada masyarakat.

Faktor ketiga adalah kekhawatiran pemerintah terhadap hasutan-hasutan para ustaz untuk memilih calon lain pada Pilpres 2019. Patut diketahui bahwa sebagian besar ustaz-ustaz tersebut memilih bersebrangan dengan Jokowi. Ketika berdakwah sangatlah jelas mereka bukan sekedar ceramah, melainkan juga mengajak umat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.

Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin pernah mencoba membendung pengaruh ustaz-ustaz itu. Pada Mei 2018 Kemenag merekomendasikan 200 nama ustaz untuk berceramah di masjid-masjid warga. Namun nama Somad, Felix dan Khalid tidak tercantum. Meskipun begitu, popularitas mereka masih sulit untuk ditandingi oleh ustaz-ustaz rekomendasi dari Kemenag.

Abdul Somad sekalipun merupakan kader NU. Namun ia tidak merepresentasikan sikap politik NU. Pada pilkada Sumatera Utara kemarin, Somad terang-terangan mendukung pencalonan Edy Rahmayadi yang diusung oleh partai Gerindra.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah merilis data bahwa Abdul Somad merupakan tokoh agama paling berpengaruh bagi masyarakat, mengalahkan Rizieq Shihab, Ma’ruf Amin dan sederet nama ulama lainnya. Tentu popularitas ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah.

Ketidakmampuan pemerintah dalam membendung pengaruh ustaz seperti Abdul Somad di tengah masyarakat membuat pemerintah menggunakan cara-cara represif untuk mempersempit ruang mereka. Kasus pembatalan undangan Abdul Somad oleh kepolisian belum lama ini merupakan contoh tindakan represi dari pemerintah untuk membendung pengaruh Abdul Somad.

Salahkah Pemuka Agama bicara Politik?

Penolakan ceramah pada umumnya dilatarbelakangi oleh ketidaksukaan pihak tertentu terhadap para ustaz yang bicara politik. Para pemuka agama dianggap tidak pantas berbicara politik karena dapat memecah-belah masyarakat. Para penentang berpendapat bahwa pemuka agama haruslah netral, tidak boleh membahas urusan politik.

Pemahaman ini bukanlah hal baru. Di negara-negara Amerika Latin, para uskup dan pastur Gereja Katolik sering kali menjadi sasaran kekejaman penguasa karena dianggap telah menghasut jemaat untuk melawan pemerintah. Di Amerika Latin, agama Kristen menjadi alat perlawanan kaum tertindas.

Gerakan perlawanan kaum agama itu dikenal dengan nama “Teologi Pembebasan”. Agamawan Peru Gustavo Gitierrez menyatakan teologi pembebasan adalah upaya untuk melawan pelecehan terhadap martabat manusia, melawan perampasan oleh mayoritas, berupaya untuk membangun suatu masyarakat baru yang adil dan penuh persaudaraan – untuk meraih rahmat dari kerajaan Tuhan.

Perlawanan kaum agama marak bermunculan pada tahun 1960-an ketika dominasi Amerika Serikat sangat kuat dalam kehidupan ekonomi-politik negara-negara Amerika Latin. Gerakan ini melibatkan sektor penting dalam gereja seperti uskup dan pastur. Para pemuka agama itu memobilisasi gerakan-gerakan masyarakat untuk memprotes pemerintah.  

Akan tetapi para pemuka agama itu harus menanggung konsekuensi karena keberpihakan mereka terhadap rakyat kecil. Di El Salvador seorang uskup bernama Romero dibunuh ketika sedang berkhotbah di hadapaan jemaatnya setelah ia mengkritik pemerintahan militer di negara itu.

Negara-negara dunia ketiga seperti Amerika Latin dan Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu dominasi kaum agama dalam kehidupan masyarakat masih sangat terasa. Tak heran seorang pemuka agama begitu ditakuti karena dia bisa menggerakan massa untuk melawan status quo.

Di Indonesia, pelarangan ustaz untuk berbicara politik adalah sebuah tindakan politik dari pemerintah juga. Pelajaran penting dari gerakan Teologi Pembebasan Amerika Latin adalah secara hakikat agama itu tidak terlepas dari realitas sosial, politik dan ekonomi. Maka sangatlah wajar ketika para ustaz berusaha menyadarkan masyarakat terhadap kondisi di sekitar mereka.

Sebagai negara demokrasi Indonesia telah menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Hal itu tertuang dalam UU No.9 tahun 1998 bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum.

Akan sangat sulit bagi pemerintah untuk membenarkan penolakan terhadap ustaz yang berbicara politik. Karena sikap pemuka agama seperti Abdul Somad, Khalid dan Felix Siauw untuk berbicara realitas sosial dan politik dalam ceramah-ceramah mereka didasari oleh hakikat keagamaan dan dasar hukum yang kuat. (D38)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here