Reshuffle kabinet pada Desember 2020 menambah jumlah menteri yang memiliki kekayaan berlimpah. Ada yang menyebut pemerintahan Jokowi sudah semakin dekat menuju plutokrasi. Namun, agaknya naif apabila Presiden Jokowi tidak menjalin hubungan dekat dengan para pengusaha.
Di periode keduanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki deretan menteri dengan kekayaan luar biasa. Ada empat menteri dengan kekayaan triliunan, yakni Menteri BUMN Erick Thohir (Rp 4 triliun), Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (Rp 1,95 triliun), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim (Rp 1,4 triliun), dan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio (Rp 1,45 triliun).
Tiga menteri di atas ratusan miliar, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (Rp 665 miliar), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Rp 220 miliar), dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate (Rp 126 miliar).
Tujuh menteri memiliki kekayaan di atas tiga puluh miliar, dan sisanya di bawah tiga puluh miliar. Namun, reshuffle kabinet yang dilakukan pada Desember 2020 telah menambah deretan pemilik kapital besar.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno (Rp 5,09 triliun) dan Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) Sakti Wahyu Trenggono (Rp 1,95 triliun) menambah daftar menteri dengan kekayaan triliunan.
Sementara Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (Rp 161,7 miliar) dan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi (Rp 123,5 miliar) menambah daftar menteri dengan kekayaan ratusan miliar.
Atas deretan nama-nama tersebut, terdapat analisis yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi semakin dekat membawa Indonesia menjadi plutokrasi, yakni sistem kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang kaya.
Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, misalnya, menilai masuknya nama-nama tersebut menunjukkan Presiden Jokowi semakin merangkul para pengusaha. Bahkan disebutnya sebagai “plutokrasi dalam pengertian yang paling telanjang”.
Lantas, apa yang dapat dimaknai dari dugaan tersebut? Apakah plutokrasi harus selalu direspons dengan kritik dan cercaan?
Neoliberalisme dan Plutokrasi
Getirnya, masalah plutokrasi tampaknya tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan telah menjadi fenomena umum di berbagai pemerintahan dunia. Kishore Mahbubani dalam tulisannya Can America Escape Plutocracy? bahkan merinci fenomena tersebut di negara yang menjadi kiblat demokrasi, yakni Amerika Serikat (AS).
Baca Juga: UU Ciptaker, Awal Plutokrasi Indonesia?
Mengutip dua ilmuwan politik dari Princeton University, yakni Martin Gilens dan Benjamin I. Page, hasil politik di negeri Paman Sam disebut mencerminkan kepentingan orang kaya, dan bukannya suara mayoritas. Tulis mereka, “di Amerika Serikat, temuan kami menunjukkan, mayoritas tidak berkuasa – setidaknya tidak dalam arti kausal untuk benar-benar menentukan hasil kebijakan.”
Di sini, Mahbubani bahkan mendefinisikan plutokrasi dengan sebutan peyoratif dari ekonom peraih hadiah Nobel, Joseph Stiglitz, yakni sistem pemerintahan dari 1 persen masyarakat, untuk 1 persen masyarakat, dan oleh 1 persen masyarakat. Ini adalah pemerintahan yang dijalankan untuk menjaga status quo dari 1 persen orang paling kaya.
Timothy K. Kuhner dalam tulisannya American Plutocracy menjelaskan faktor menarik terkait mengapa plutokrasi dapat berkembang pesat. Menurutnya, plutokrasi bermula dari meningkatnya ketimpangan ekonomi, khususnya setelah Revolusi Industri.
Poin yang disebutkan Kuhner ini menunjukkan bahwa plutokrasi sebenarnya adalah konsekuensi dari sistem kapitalisme. Lebih spesifik, J. Bradford Delong dalam tulisannya Is Plutocracy Really the Problem? juga menekankan bahwa berkembangnya plutokrasi di AS berjalan seiringan dengan dipromosikannya neoliberalisme dalam sistem ekonomi.
Sama dengan Mahbubani, AS disebut mulai bergerak menuju plutokrasi ketika di tahun 1980-an Presiden Ronald Reagan mengeluarkan salah satu pernyataan paling terkenalnya yang menunjuk pemerintah sebagai sumber dari berbagai persoalan yang ada. Pemerintah pun akhirnya didorong keluar dari ekonomi dan negara akhirnya masuk ke fase bergantung sepenuhnya pada pasar. Inilah disebut dengan neoliberalisme.
Dengan kata lain, sistem pasar bebas, di mana intervensi negara dihilangkan tampaknya adalah sumber berkembangnya plutokrasi. Artinya, secara alamiah, sistem pasar besar, atau ekonomi tanpa intervensi akan berwujud seperti teori evolusi Charles Darwin, di mana yang kuat yang akan berkuasa. Dalam konteks ini, maka yang kaya (the wealthy) yang akan memimpin.
Kesetaraan adalah Utopia?
Menariknya, pada awalnya sistem pasar bebas yang kerap disebut kapitalisme ditujukan sebagai jawaban atas ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi ketika feodalisme menghegemoni. Saat itu, Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations (1776) mempromosikan konsep perdagangan bebas – kemudian disebut kapitalisme – karena melihat besarnya ketimpangan sosial-ekonomi ketika praktik akumulasi kekayaan dilakukan dengan cara mengumpulkan emas dan perak, serta melakukan perbudakan.
Dalam bayangannya, kesetaraan sosial-ekonomi akan terjadi jika perdagangan bebas menuju pasar sempurna. Ada tiga prinsip yang memungkinkan pasar sempurna tersebut dapat terwujud.
Pertama adalah freedom atau kebebasan, yakni setiap individu harus memiliki hak untuk memproduksi dan bertukar. Kedua adalah competition atau kompetisi, yakni setiap individu harus memiliki hak yang sama untuk dapat bersaing. Ketiga adalah justice atau keadilan, yakni setiap tindakan individu dalam pasar harus adil dan jujur.
Akan tetapi, seperti yang diketahui, ketiga prinsip tersebut tidak terjadi. Kapitalisme bahkan menghadirkan jurang ketimpangan yang jauh lebih lebar dari sebelumnya. Betapa tidak, kekayaan satu orang saja, bahkan dapat menyamai belanja suatu negara dalam satu tahun.
Baca Juga: MPR Harus Kembali Jadi Lembaga Tertinggi?
Elon R. Musk, misalnya, yang baru-baru ini dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia oleh Bloomberg, memiliki kekayaan US$ 195 miliar atau sekitar Rp 2.500 triliun. Hebatnya, jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah Indonesia sepanjang tahun 2020, yakni sebesar Rp 2.589 triliun.
Jean-Marie Huriot dan Lise Bourdeau-Lepage dalam tulisannya Utopia, Equality and Liberty: The Impossible Ideal juga menyebutkan bahwa gagasan kesetaraan dan kebebasan yang kita yakini dan perjuangkan selama ini mungkin adalah suatu utopia yang mustahil terwujud. Ini bertolak dari relativitas tentang apa itu keadilan, kebebasan, dan kesetaraan.
Robert Nozick dalam bukunya Anarchy, State, and Utopia, misalnya, mengkritik subsidi silang, di mana pendapatan orang kaya diambil melalui pajak untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Menurutnya, pajak tinggi yang diberikan kepada orang kaya adalah bentuk dari ketidakadilan.
Berkembangnya libertarianisme dan kelompok masyarakat yang menolak pajak juga bertolak dari asumsi tersebut, bahwa mereka berhak mendapatkan seluruh hasil dari jerih payahnya.
Memang Harus Begitu?
Pada titik ini, mungkin dapat dikatakan bahwa plutokrasi adalah bagian yang tidak terhindarkan seiring dengan meningkatnya jurang ekonomi dalam sistem kapitalisme. Kendati demikian, berbagai usaha telah dilakukan untuk menanggulangi ketimpangan tersebut. Yang paling radikal mungkin adalah Karl Marx dengan Marxisme-nya.
Akan tetapi, seperti yang tercatat dalam sejarah, implementasi marxisme justru melahirkan pemerintah otoriter yang haus darah. Meskipun kasus Vladimir Lenin di Uni Soviet dikategorikan sebagai -isme baru, yakni Leninisme, namun tidak dapat dibantah bahwa ia terinspirasi dari politik Marxis.
Mengacu pada hal tersebut, lantas bagaimana kita melihat kabinet baru Presiden Jokowi yang disebut mengarah pada plutokrasi?
Jawabannya mungkin singkat, yakni memang begitulah adanya. Apalagi, dengan ambisi Presiden Jokowi untuk meninggalkan legacy ekonomi dan infrastruktur, tentunya ia membutuhkan sosok-sosok pengusaha yang memiliki relasi bisnis yang kuat untuk mendapatkan investor.
Suka atau tidak, sekiranya sulit, bahkan naif untuk membayangkan sosok seperti akademisi murni, atau mungkin sosok bijak seperti filsuf untuk mengampu posisi tersebut. Terkait hal ini, konsep Philosopher King dari Plato kerap dirujuk.
Namun, cukup disayangkan memang, konsep tersebut tampaknya adalah gagasan ideal yang sulit terwujud. Sebagai contoh, pada Januari 2015 lalu, di tengah gejolak politik yang dialami Yunani akibat krisis ekonomi, filsuf ekonomi Yanis Varoufakis ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Saat itu, berbagai pihak mengharapkan pemikiran cerdas dan kritisnya dapat menyelamatkan negara tempat kelahiran filsuf-filsuf besar tersebut.
Akan tetapi, alih-alih menjadi penyelamat, Varoufakis ternyata hanya bertahan sampai Juli 2015 alias diganti karena gagal mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa perihal kerja sama ekonomi yang dipercaya dapat menyelamatkan Yunani.
Baca Juga: Mungkinkah Rocky Gerung Jadi Menteri Jokowi?
Pavlos Eleftheriadis dalam tulisannya Losing to the European Union: A Review of Yanis Varoufakis’ Book “Adults in the Room” bahkan menyebut kegagalan itu terjadi karena Varoufakis tidak mengetahui cara kerja Uni Eropa serta kerap mengeluarkan kebijakan sembrono dan tidak bertanggung jawab.
Namun, kendati mungkin persoalan ini tidak dapat dihindari, seperti penekanan berbagai pihak, solusi untuk mencegah plutokrasi menjadi mimpi buruk adalah dengan memperkuat checks and balances dalam pemerintahan. Perlu ada mekanisme kontrol yang kuat dan oposisi yang memiliki pengaruh yang besar. Semoga hal tersebut ada di pemerintah Jokowi. Mari berharap. (R53)
