Pada Pilpres 2019, dalamnya polarisasi politik akibat politik identitas jamak dinilai sebagai fenomena sosial-politik yang begitu mengkhawatirkan. Mungkinkah pelarangan FPI baru-baru ini adalah strategi untuk meredam terulangnya politik identitas di Pilpres 2024?
Minggu pagi di tanggal 22 November 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah fotonya sedang membaca buku How Democracies Die. Menariknya, unggahan tersebut melahirkan beragam interpretasi yang rata-rata menyebut Anies tengah mengkritik pemerintah pusat secara halus.
Interpretasi semacam itu tentunya bertolak dari judul buku yang dibaca Anies, serta isi kandungan dari buku itu sendiri. Dua profesor dari Universitas Harvard, yakni Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menulis How Democracies Die sebagai respons atas kemenangan Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat (AS) 2016.
Tesis buku tersebut jelas, yakni kematian demokrasi dapat terjadi apabila pemimpin otoriter terpilih dalam pemilu – kerap disebut pemimpin populis. Menariknya, Levitsky dan Ziblatt menulis polarisasi politik ekstrem adalah tanda dini dari autokrasi (kediktatoran).
Konteks tersebut yang mungkin membuat unggahan Anies dapat berbalik menyerang dirinya. Pasalnya, tidak sedikit yang menyebutkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut telah menggunakan politik identitas yang mengakibatkan polarisasi politik di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.
Baca Juga: Cerdik, Anies Kritik Pemerintah Otoriter?
Membahas politik identitas, banyak dari kita mungkin sepakat bahwa politik identitas di Pilgub DKI Jakarta 2017 telah merembet dengan deras di Pilpres 2019. Saat itu, polarisasi politik begitu dalam antara pendukung Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi).
Benar-benar gelaran Pilpres yang menguras psikologi publik. Untungnya, Prabowo dan Sandiaga Uno tidak melanjutkan polarisasi yang ada dengan masuk ke dalam kabinet Jokowi. Kendati langkah tersebut banyak dikritik dan melahirkan kekecewaan, namun langkah tersebut tampaknya dapat dibenarkan atas dasar merekatkan kembali pembelahan politik.
Di sini persoalannya menjadi penting, apakah dengan masuknya Prabowo-Sandi ke kabinet akan mengakhiri politik identitas ekstrem seperti di Pilpres 2019? Atau justru praktik serupa tetap terulang di Pilpres 2024?
Mengapa Peradaban Runtuh?
Sejarawan AS, Jared Diamond dalam bukunya Collapse: Runtuhnya Peradaban-peradaban Dunia memberikan penjelasan yang begitu menarik terkait mengapa peradaban-peradaban masa lalu dapat runtuh.
Ketika membaca keruntuhan peradaban lalu, seperti penduduk Pulau Paskah yang justru menebang pohon palem terakhir yang jelas-jelas akan mendatangkan bencana bagi mereka, mungkin banyak yang mengatakan betapa butanya (bodohnya) penduduk Pulau Paskah.
Di era kontemporer, keanehan serupa juga terlihat di kota Tucson, Arizona, AS yang mengalami kekeringan parah pada tahun 1950-an. Saat itu, penduduk kota Tucson tersadarkan dan berjanji akan mengelola air dengan baik. Namun tak lama kemudian, mereka justru kembali membuang-buang air dengan membangun lapangan golf dan menyirami taman-taman yang ada.
Pertanyaannya tentu sama, apa yang dipikirkan kelompok masyarakat tersebut, padahal mereka menyadari tindakannya dapat mendatangkan bencana?
Membaca buku Jared, kita setidaknya dapat membagi masalah yang ada dalam dua persoalan besar. Pertama, tidak adanya pengalaman masa lalu atas suatu masalah. Kedua, kegagalan mengantisipasi masalah yang sudah diketahui.
Terkait yang pertama, itu terjadi karena pengalaman empiris yang memang tidak dimiliki. Misalnya pada kasus kolonis pertama Australia dan Mangareva yang tidak mungkin mengetahui kandungan zat hara terkait kesuburan tanah karena pengukuran zat hara baru dapat dilakukan di zaman modern melalui analisis kimiawi.
Namun, bisa juga telah ada pengalaman empiris, tapi tidak diketahui karena tidak ada dokumentasi sejarah. Misalnya pada kasus musnahnya orang-orang Maya Dataran Rendah Zaman Klasik akibat kekeringan di abad ke-9. Pada abad ke-3 kekeringan hebat sebenarnya juga terjadi, tapi tidak tercatat dalam sejarah karena orang-orang Maya hanya mencatat aktivitas raja dan peristiwa astronomis.
Lalu pada persoalan kedua, di sini pengalaman tersebut diketahui dan juga memiliki dokumentasi sejarah. Namun, antisipasi terhadapnya gagal karena berbagai alasan.
Pertama karena terjadi penalaran yang keliru terhadap pengalaman. Ini misalnya dapat kita lihat pada persiapan militer Prancis pada Perang Dunia II. Setelah melalui Perang Dunia I, militer Prancis mengasumsikan perang selanjutnya akan sama dengan perang sebelumnya.
Mereka kemudian lebih fokus membangun sistem pembentengan (Garis Maginot) karena sebelumnya mengalami perang parit yang sengit dengan Jerman selama empat tahun.
Baca Juga: Pilkada 2020: Trust for Sale?
Di sisi berbeda, Jerman justru tidak fokus pada perang parit, melainkan memperbanyak tank. Jerman kemudian memutari Garis Maginot yang memang tidak cocok dengan tank, dan pada akhirnya berhasil mengalahkan Prancis hanya dalam waktu enam minggu.
Nah, pada alasan lainnya, Jared menyinggung konsep yang begitu menarik terkait dilema narapidana (prisoner’s dilemma). Dilema tersebut dapat kita gunakan untuk menjelaskan mengapa pohon palem terakhir justru ditebang di Pulau Paskah.
Dilema narapidana adalah konsep yang menerangkan bahwa kerja sama sulit terjadi karena masing-masing individu mengasumsikan pihak lain pasti mengambil keputusan atas kepentingannya sendiri – setiap orang adalah individu egois.
Dengan kata lain, penduduk yang menebang pohon terakhir di Pulau Paskah mungkin berpikir, jika bukan dirinya, maka orang lain pasti yang menebang pohon tersebut. Ini penalaran yang sama dengan mereka yang mengambil makanan gratis sebanyak dua buah karena berpikir orang lain akan berperilaku sama.
Selain alasan yang telah disebutkan, terdapat berbagai alasan lain yang diulas Jared. Namun, dalam tulisan ini, dilema narapidana sepertinya yang paling tepat untuk digunakan.
Riak-riak Politik Identitas
Sebenarnya agak menarik melihat perkembangan masif politik identitas di Indonesia pada Pilpres 2014, Pilgub DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019 lalu. Pasalnya, di Pilpres 2009 narasi politik identitas tidak banyak terdengar.
Melihat sejarah narasinya di level nasional, politik identitas mulai banyak digunakan sejak Pilpres 2014. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut sebagai preseden kuatnya.
Pasalnya, jika Jokowi menang di Pilpres 2014, Ahok akan menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan mantan Wali Kota Solo tersebut, di mana itu saat ditentang oleh Front Pembela Islam (FPI). Konteks tersebut juga dapat kita pahami sebagai alasan mengapa FPI mendukung Prabowo di Pilpres 2014.
Baca Juga: Sia-Sia Saja Pemerintah Bubarkan FPI
Akan tetapi, Leni Winarni dalam tulisannya The Political Identity of Ulama in the 2014 Indonesian Presidential Election menunjukkan pemaparan menarik. Menurutnya, memang benar dalam Pilpres 2014 para ulama menyuarakan pilihan kandidatnya secara tegas, yang mana ini tidak terjadi pada Pilpres sebelumnya.
Namun, penggunaan identitas Islam dalam agenda politik, sebenarnya sudah terjadi sejak Pilpres 2004. Saat itu, Megawati Soekarnoputri dan Wiranto menggandeng pasangan yang berasal dari Nahdlatul Ulama (NU).
Menurut Winarni, keduanya bertolak dari keberhasilan Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai RI-1 karena mendapat dukungan dari suara Islam. Namun, berbeda dengan Amien Rais yang didukung oleh Muhammadiyah, saat itu NU justru tidak memberi dukungan terhadap kadernya.
Senada, Mahpudin dalam tulisannya Demokrasi dan Kebangkitan Politik Identitas: Refleski Perjalanan Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru bahkan menyebut politik identitas adalah konsekuensi dari dibukanya keran demokrasi sejak tahun 1998.
Menurutnya, proses pencalonan dalam politik elektoral, perilaku pemilih dalam menentukan calon pemimpin, tuntutan akan pemekaran daerah, dan meletusnya berbagai konflik komunal tidak lepas dari politik identitas.
Jika tepat bahwa politik identitas sulit dilepaskan dari kultur politik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa praktik politik tersebut akan sulit dihilangkan.
Mengacu pada Jared terkait dilema narapidana, kita dapat memahami rasionalisasi pada persoalan tersebut. Menimbang pada praktiknya yang telah menjadi kultur, besar kemungkinan masyarakat, khususnya politisi, partai politik, dan tim sukses akan berpikir jika mereka tidak menggunakan politik identitas, maka pihak lain yang akan melakukannya.
Seperti yang ditegaskan Jared, meskipun sadar tindakan tersebut dapat mendatangkan bencana, namun dilema narapidana telah memaksa rasionalisasi individu untuk tetap melakukan kesalahan tersebut.
Tentu sekarang pertanyaannya, apakah di Pilpres 2024 nanti masyarakat akan terjebak dalam dilema narapidana atau justru melakukan evaluasi bijak. Melihat gelagat kebijakan pemerintahan Jokowi akhir-akhir ini, khususnya pada pelarangan FPI, menguatnya politik identitas tampaknya tengah berusaha untuk diredam.
Bagaimanapun, suka atau tidak, FPI memang menjadi salah satu motor penggerak utama yang memperdalam politik identitas. Kita lihat saja kelanjutan strategi pelarangan FPI ini, apakah manjur, atau justru mendatangkan backlash di kemudian hari. (R53)
