Seri pemikiran Fareed Zakaria #26
Perusahaan teknologi asal Tiongkok, Huawei, dianggap telah cukup berpengaruh dalam perjalanan ekspansinya di Indonesia. Namun dengan adanya kecenderungan tekanan AS atas isu keamanan siber, termasuk proyeksi serupa di bawah kepemimpinan Joe Biden, akankah Huawei menjadi halangan terbesar hubungan antara Indonesia dan AS ke depan?
Menjelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden, sejumlah analisa terus mengemuka terkait akan seperti apa langkah konkret dari eks Senator negara bagian Delaware itu dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri AS, termasuk dalam hubungannya dengan Tiongkok.
Dalam agenda Lowy Lecture 2020 yang diselenggarakan oleh Lowy Institute, Fareed Zakaria kembali memproyeksikan gambaran spesifik mengenai hubungan AS dan Tiongkok di sepanjang tahun ini, serta proyeksi yang akan datang di administrasi yang baru.
Menurutnya, dinamika hubungan yang terjadi antara dua kekuatan dunia saat ini akan menjadi semacam Perang Dingin baru dengan karakteristik yang unik.
Hal itu dikarenakan akan terjadi bipolaritas yang sangat jelas namun tak selalu atau sepenuhnya konfrontatif. Zakaria menyebut bahwa dalam isu tertentu seperti perdagangan, hubungan AS dan Tiongkok sesungguhnya cukup hangat dengan catatan sekitar US$ 2 miliar per harinya.
Namun pada isu lain seperti HAM hingga Laut China Selatan (LCS) cerita akan berbeda. Begitu pula pada aspek sains dan teknologi yang disebut akan tetap muncul persaingan sengit, namun dapat saling bersinergi pada konteks dan dimensi tertentu.
Hubungan AS dan Tiongkok pada era Biden diprediksi tetap akan sangat dinamis dalam bipolaritas yang merefleksikan berbagai karakteristik relasi, seperti hedging, deterrence, containment, kerja sama dan partnership, semua dalam waktu yang bersamaan.
Pada kondisi ini, negara-negara di Asia disebut Zakaria akan dihadapkan pada dilema. Secara ekonomi mereka kemungkinan besar cenderung ingin dekat dengan Tiongkok, namun di saat yang sama juga ingin memiliki hubungan geopolitik yang baik dengan AS.
Dua kekuatan dikatakan punya prinsip di mana tidak ada menu à la carte. Tiongkok tentu tak ingin melewatkan pengaruh geopolitik atas bantuan ekonominya. Sementara di sisi lain, jika ingin mendapat proteksi oleh tujuh armada AS, tentu negara-negara itu tak bisa begitu bergantung pada “Huawei”.
Menjadi menarik ketika Huawei yang dikatakan Zakaria hanya sebatas pengistilahan, namun merupakan sebuah realita di Indonesia. Yang mana tendensinya memang negara +62 memiliki ketergantungan yang tinggi pada perusahaan teknologi negeri Tirai Bambu itu.
Ihwal yang bahkan sempat disiratkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika bersikap berbeda dengan AS terhadap Huawei sejak 2019 lalu dan menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa didikte dalam komitmen kepala negara untuk menciptakan ekosistem digital dalam negeri.
Lantas dengan kecenderungan itu, apakah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi akan mengalami hambatan besar untuk bekerja sama dengan AS di bawah Joe Biden?
Langkah Biden Masih Misteri?
Untuk melihat apakah Huawei akan menjadi penghalang hubungan antara Indonesia dan AS ke depannya, menganalisa potensi arah konkret kebijakan Biden secara komprehensif agaknya tepat untuk menjadi langkah pertama.
Sejumlah pihak memang tampak melihat bahwa Biden akan membawa perubahan yang lebih baik bagi AS, khususnya dalam hal kebijakan terkait teknologi yang bersinggungan dengan keamanan nasional.
Termasuk, prediksi bahwa Biden juga akan bersikap keras namun berbeda – dibandingkan Donald Trump – dalam menentang Huawei yang dicurigai mengancam keamanan siber negeri Paman Sam.
Akan tetapi, hal tersebut pun masih sebatas perkiraan. Terdapat variabel lain yang belum terjawab secara pasti dan masih membayangi potensi bahwa di belakang layar, Biden diduga justru akan “kooperatif” dengan Tiongkok, tak terkecuali Huawei.
Salah satu yang mengganjal ialah kontroversi yang sempat mengemuka melalui putra sang Presiden terpilih, Hunter Biden, yang ditengarai memiliki jalinan pengaruh dan koneksi dua arah dengan Partai Komunis Tiongkok.
The New Yorker juga mengatakan bahwa melalui perusahaan dan mitranya, Hunter menjalin berbagai koneksi bisnis dengan tokoh-tokoh di Tiongkok. Pada saat yang sama, kemenangan Biden tak dipungkiri merupakan hasil kolaborasi dengan sejumlah insan bisnis kelas kakap, yang tak menutup kemungkinan juga berasal dari luar tanah Amerika.
Meskipun berada di ranah abu-abu, kemungkinan lain di luar dari apa yang tersurat dari visi Biden terhadap Tiongkok dan Huawei tampaknya masih berpotensi dapat terjadi. Apalagi ketika berbicara high politics dan kepentingan bisnis.
Kendati demikian, analisa arus utama tentu tak bisa dikurangi porsinya semata-mata karena dugaan di atas. Pada konteks Huawei, Laurens Cerulus, John Hendel, dan Andy Blatchford dalam How Biden could galvanize the world against Huawei, menyatakan bahwa Biden akan tetap menganggap Huawei sebagai ancaman. Namun, Ia akan melakukan pendekatan yang lebih terukur dan kolaboratif dengan “sekutu demokrasinya” untuk membendung pengaruh dan ekses minor perusahaan teknologi Tiongkok itu.
Ditambah dengan semangat baru dan resonansi atas kemungkinan kembalinya global leadership AS di bawah Biden kelak dalam berbagai aspek, tak terkecuali sains dan teknologi.
Pendekatan itu juga disebut-sebut akan berbeda 180 derajat dengan apa yang dilakukan Trump ketika konfrontasinya dianggap cenderung asal dan tidak konsisten.
Trump misalnya menolak kerja sama intelijen dengan beberapa sekutu Eropa karena mereka tidak mau melarang operasional Huawei. Pada kesempatan lain, Trump justru terkesan membiarkan sejumlah negara di Asia mendapat penetrasi masif Huawei.
Satu hal yang menjadi benang merahnya, analisa arus utama itu menunjukkan bahwa American interest dan exceptionalism atau kepentingan dan eksepsionalisme AS masih akan dipertahankan oleh Biden. Tinggal pertanyaannya apakah secara faktual hal itu akan benar-benar terjadi ketika dihadapkan pada kemungkinan yang berada di ranah abu-abu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya?
Tentu waktu jualah yang akan menjawabnya secara pasti. Namun yang jelas, jika mengabaikan spekulasi di ranah abu-abu itu, secara kasat mata tampaknya Indonesia dan Presiden Jokowi harus bersiap atas potensi hambatan kerja sama atau bahkan ketegangan politik dengan AS ke depannya, mengingat ketergantungan yang begitu tinggi pada Huawei saat ini. Benarkah demikian?
Jokowi Salah Langkah?
Komitmen Presiden Jokowi untuk membentuk ekosistem digital yang mumpuni demi pertumbuhan ekonomi agaknya memang tak main-main. Sempat menegaskan tak bisa didikte oleh AS pada konteks Huawei pada medio 2019 lalu, sikap tersebut terbukti dengan semakin erat dan luasnya cakupan kerja sama kedua belah pihak.
Teranyar, Huawei menandatangani MoU dengan Istana untuk mendukung aspek sumber daya manusia di bidang vokasi teknologi informasi. Ini dinilai menambah nyaman singgasana Huawei di tanah air setelah dipercaya mendirikan 90 ribu base transceiver station (BTS), turut andil dalam proyek “Tol Langit” Palapa Ring, artificial intelligence (AI), cloud, hingga yang sedang hangat, 5G.
Padahal menurut Melinda Martinus, peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura, Pemerintah Tiongkok adalah supra-institusi yang memiliki kekuatan absolut untuk mengontrol bisnis dan industri. Hal ini dinilai menimbulkan kecurigaan bahwa pemerintah Tiongkok dapat memanfaatkan data Huawei untuk kepentingan nasionalnya kapan saja.
Dengan realita yang ada, Martinus cukup mengkhawatirkan ketergantungan Indonesia terhadap Huawei. Ini menunjukkan apa yang disebut oleh Saneh Chamarik dan Susantha Goonatilake dalam publikasinya di United Nations University, sebagai technological dependence atau ketergantungan teknologi yang sudah berada di derajat yang sangat tinggi dan sulit untuk dilepaskan.
Padahal di Asia Tenggara sendiri, ASEAN berkomitmen untuk tetap netral terhadap mitra eksternalnya dan dituntut untuk membangun pasar teknologi yang terbuka, kompetitif, dan terdiversifikasi.
Pada titik ini, agaknya memang terdapat potensi hambatan maupun ketegangan politik tersendiri yang bisa saja dialami Indonesia dan Presiden Jokowi untuk bekerja sama dengan AS, ketika pada saat yang sama Biden kemungkinan besar akan melanjutkan “konfrontasi” dengan Huawei.
Sebenarnya belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk menghindari hal itu dengan berani membuka jalan alternatif bagi penyedia dukungan teknologi non-Tiongkok. Vietnam dan Singapura nyatanya berhasil tak memiliki ketergantungan dengan Huawei, ketika Ericsson, Nokia, serta Qualcomm memiliki porsi dalam konteks support berbagai urusan teknologi di kedua negara itu.
Ke depan, kecermatan dan keberanian memang harus dilakukan Presiden Jokowi dalam kondisi yang Zakaria sebut sebagai bipolaritas yang juga terjadi dalam persaingan supremasi teknologi digital antara AS dan Tiongkok. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
