Konsep kedaulatan tradisional semakin dianggap ketinggalan jaman. Banyak permasalahan transnasional yang membuat negara kesulitan mencari solusi. Apakah penguatan fungsi kota dapat menjadi solusi?
Dewasa ini, semakin banyak pandangan yang mengkritisi tentang efektivitas negara dalam menghadapi dahsyatnya dampak globalisasi. Seperti yang diungkapkan oleh mantan Penasihat Keamanan Nasional Inggris, Mark Lyall Grant dalam artikelnya The Beginning of the End of the Nation State?. Ia memprediksi bahwa konsep negara berkedaulatan yang berangkat dari Perjanjian Westfalen 1648 kemungkinan akan sirna dalam 100 tahun mendatang.
Dari tulisan Grant, setidaknya ada 4 faktor yang membuat negara semakin tidak mampu mengatasi permasalahan-permasalahan modern. Pertama, lokalisme, yaitu meningkatnya keinginan dari entitas politik di bawah tataran negara agar suatu kebijakan dapat diambil di tingkat yang lebih rendah daripada pemerintah pusat.
Kedua, semakin meningkatnya kekuatan perusahaan multinasional. Ketiga, dunia internet yang tidak kenal batas kedaulatan. Keempat, migrasi transnasional yang semakin intens akibat adanya globalisasi.
Faktor-faktor tadi dinilai akan sangat mempengaruhi keputusan pengambilan kebijakan di masa yang akan datang, karena negara sebagai aktor kedaulatan tradisional dinilai Grant hanya mampu mengatasi permasalahan yang simetris, seperti pertahanan, kedaulatan, pengelolaan sumber daya, dan unsur-unsur high politics lainnya. Sementara, negara sangat rentan terhadap isu-isu yang sifatnya asimetris, seperti yang disebutkan di atas.
Dengan demikian, muncul sejumlah ide spekulatif yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas bentuk pemerintahan modern yang dapat merevisi sifat negara berdaulat yang sering dianggap “ketinggalan zaman”, salah satunya adalah gagasan mengenai penguatan peran kota dalam hubungan internasional.
Penguatan peran kota dalam tataran internasional utamanya disampaikan oleh ilmuwan politik Amerika Serikat (AS), Benjamin Barber dalam bukunya If Mayors Ruled the World. Di dalamnya, Barber menilai bahwa untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang semakin bersifat transnasional, kota sebagai aktor yang tidak terjebak dalam urusan rivalitas kedaulatan dianggap dapat menjadi “pemimpin” dunia yang baru.
Hal tersebut karena kota dinilai lebih mampu menangani berbagai permasalahan krusial seperti permasalahan lingkungan, pandemi, dan ketata-kotaan. Oleh karena itu, di masa depan, Barber mengusulkan kota-kota besar harus lebih diberikan fungsi diplomatis, dengan menciptakan sebuah jaringan antar kota di dunia, yang memegang unsur keterikatan budaya, ekonomi, dan komunikasi.
Lantas, muncul pertanyaan. Bagaimana jika kota mengambil peran yang dimiliki negara dalam urusan internasional?
Baca juga: Mungkinkah Dunia Dalam Satu Pemerintahan?
Kota Mampu Selesaikan Masalah?
Kalau kita melihat sejarahnya, dibandingkan dengan perjalanan panjang peradaban manusia yang berumur ribuan tahun, konsep negara berdaulat sesungguhnya masih sangat muda. Padahal, komunitas manusia untuk waktu yang sangat lama bertahan dengan bentuk kerajaan. Bahkan sebelumnya, bentuk pemerintahan primordial hanya sekadar kota-kota besar saja, seperti konsep polis, yang diterapkan oleh peradaban Yunani sekitar 8.000 tahun sebelum masehi.
Pandangan ini yang disampaikan oleh Barber dalam buku If Mayors Ruled the World. Sejak ribuan tahun yang lalu, kota selalu menjadi awal mula dari banyak terjadinya dinamika politik dan ekonomi, karena di situ lah sesungguhnya susah dan senang kehidupan bermasyarakat terjadi. Barber lanjut menuturkan bahwa urbanitas mungkin bukanlah tujuan akhir dari peradaban manusia, tetapi sistem negara ala perkotaan telah menjadi unsur fundamental dari terciptanya peradaban modern.
Seiring berjalannya waktu, entah secara kebetulan ataupun karena desain, Barber menilai pengalaman sejarah urbanisme telah membuat manusia menciptakan interaksi antar sesama yang sifatnya sering kali bertentangan dengan prinsip yang dipegang teguh oleh konsep kedaulatan, seperti isu-isu transnasional layaknya terorisme dan persebaran pandemi, yang sesungguhnya membutuhkan pendekatan tajam yang lebih bersifat domestik.
Bahkan jika ingin dilihat dari pandangan filosofis, konsep negara berdaulat ala Perjanjian Westfalen yang kita anut saat ini pun secara prinsip sesungguhnya adalah konstruksi sosial. Sylvia Walby dalam tulisannya The Myth of the Nation-State: Theorizing Society and Polities in a Global Era, menyebutkan bahwa negara berdaulat mengandalkan imajinasi dari masyarakatnya untuk kemudian menjadi sebuah badan politik yang nyata, bukan berdasarkan faktor geo-historis yang memiliki peninggalan nyata layaknya kota. Sehingga konsekuensinya adalah, akan ada mispersepsi tentang solusi yang sebenarnya dibutuhkan oleh suatu komunitas masyarakat.
Oleh karena itu, Barber mengusulkan, saat ini pemerintahan dunia membutuhkan adanya rekalibrasi peran antara aktor negara dan non-negara. Menurutnya apa yang diperlukan dalam politik internasional sekarang adalah, menemukan solusi alternatif yang mampu mengatasi masalah-masalah yang bersifat multidimensi dari dunia yang saling ketergantungan, tanpa perlu menyerahkan kedaulatan yang sebelumnya berhasil dicapai oleh konsep negara. Ini adalah peran yang cocok bagi kota sebagai aktor internasional.
Selain itu, keunggulan lain dari kota jika memiliki peran yang lebih dalam tataran internasional menurut Barber adalah kota lebih mampu mengedepankan pragmatisme dibandingkan politik, karena mau tidak mau, kota dituntut untuk bersikap responsif dalam mengatasi permasalahan yang dapat mengancam kehidupan penduduknya. Melalui partisipasi mereka dalam pertemuan internasional dan diskusi bilateral, wali kota dan pejabat kota bisa dengan mudah mencari solusi praktis yang murah dan spesifik untuk wilayah yang mereka tangani saja.
Faktor lain yang jadi hal penting juga adalah masalah pertikaian ideologis dan kedaulatan, yang selama ini dinilai menghambat negara untuk benar-benar bisa menghasilkan solusi terhadap permasalahan yang membutuhkan adanya interaksi lintas wilayah negara.
Lalu, pertanyaan besarnya, mungkinkah kota menggantikan peran politik negara secara keseluruhan?
Baca juga: Demokrasi Indonesia Keteteran Kapitalisme?
Momen Paradiplomasi?
Perlu dipahami bahwa pandangan kosmopolitanisme perkotaan yang dibawa Barber sesungguhnya adalah negara perlu menciptakan framework atau kerangka kerja baru yang sifatnya lebih kolaboratif dengan kepentingan kota-kotanya demi menjamin eksistensinya dari terpaan globalisasi, bukan untuk menempatkan kota sebagai entitas politik yang memiliki nilai lebih penting dari negara.
Misalnya, kota tidak perlu menyibukkan diri dengan politik tingkat tinggi, terutama terkait konflik dan persaingan politik internasional. Di sisi lain, negara juga perlu untuk lebih bisa fokus pada mengatasi permasalahan high politics seperti urusan pertahanan, tanpa perlu disusahkan pada permasalahan-permasalahan yang lebih dipahami oleh kota.
Baca juga: Mahfud: Antara Negara dan Ulama
Akan tetapi, untuk mengatakan bahwa kota perlu menjadi aktor internasional yang dapat menggantikan sebagian peran negara tampaknya adalah ide yang terlalu imajinatif, karena ada beberapa hal yang membuat ide itu cukup mustahil untuk diterapkan, mulai dari permasalahan konstitusional, yang jelas bahwa negara kita bukanlah negara federasi ataupun negara serikat, sampai permasalahan potensi tersusupi kepentingan asing secara berlebihan.
Oleh karena itu, hal yang semestinya lebih mudah dilakukan untuk saat ini adalah penguatan fungsi paradiplomasi. Soldatos Panayotis dalam bukunya Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units mendefinisikan paradiplomasi sebagai aktivitas internasional yang dilakukan oleh aktor sub-nasional, seperti kota, yang sejajar, terkoordinasi, dan atau komplementer dengan kepentingan pemerintah pusat.
Praktek seperti ini umumnya diwujudkan melalui program-program seperti sister-city, sebuah program yang umumnya dilakukan oleh dua negara dalam membangun kota yang desainnya serupa satu sama lain. Bahkan, beberapa kota di dunia memiliki perwakilan sendiri di kota negara lain, seperti kota Quebec dari Kanada yang punya kantor pemerintahan sendiri di London sejak tahun 1962. Selain itu, terdapat juga banyak negara lain yang membebaskan kota-kotanya melakukan paradiplomasi, seperti Jerman, Inggris, dan Belgia.
Di Indonesia sendiri, program sister-city sudah banyak diterapkan di berbagai kota, tapi sayangnya memang praktek paradiplomasi sendiri masih sangat terbatas, kota besar seperti Bandung dan Jakarta belum memiliki misi khusus luar negerinya sendiri. Dengan demikian, barangkali pemerintah Indonesia juga perlu mempertimbangkan penguatan fungsi paradiplomasi ini untuk mengatasi berbagai permasalahan krusial di berbagai kota besar.
Pandangan yang tidak jauh beda juga diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ketika melakukan media visit ke kantor PinterPolitik. Ia mengatakan bahwa memang di masa depan kota memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan internasional. Bahkan ia mengusulkan agar masing-masing kota besar memiliki perangkat diplomatnya sendiri yang diutus dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Dari perspektif di atas, hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah melalui Kemlu adalah mengutus sebagian diplomatnya untuk dapat bertugas di suatu wilayah atau kota besar secara spesifik. Kemudian, proses perumusan rencana kerja dirundingkan dan lebih melibatkan peran kepala daerah, sehingga suatu kegiatan diplomasi yang dilakukan pemerintah kota tidak perlu lagi menghabiskan waktu yang lama karena menunggu keputusan yang rumit dari pemerintah pusat.
Pada akhirnya, dalam konteks globalisasi dan peningkatan peran diplomasi kota, mungkin kita juga harus berkaca pada perkataan Charles Darwin tentang evolusi. Karena yang mampu berevolusi sesungguhnya bukanlah mereka yang kuat ataupun cerdas, tetapi mereka yang paling responsif terhadap perubahan, yang dalam hal ini perubahan adalah gelombang globalisasi. (D74)
Baca juga: Sri Mulyani vs Masyarakat Tanpa Negara
