Setelah sempat lama tak telihat, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto kembali muncul di hadapan publik untuk memberikan perspektif pemerintah terkait pembukaan kembali sekolah di wilayah zona hijau Covid-19. Sayangnya, perspepsi minor publik seperti telah terpatri dan justru kembali merespon comeback Menkes Terawan itu dengan sikap skeptis. Lantas, mengapa demikian?
PinterPolitik.com
Rindu tapi benci. Kiranya frasa legendaris yang didislokasi tersebut tepat untuk menggambarkan hubungan publik dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
Bagaimana tidak, awalnya memang publik “mem-bully” sang Menteri akibat komunikasi yang jamak dinilai kurang tepat sebelum dan di awal pandemi Covid-19. Namun ketika Terawan seolah mengurangi intensitas komunikasi publik setelahnya, tak sedikit kalangan yang mempertanyakan keberadaannya.
Begitu pula ketika kemarin, Menkes Terawan muncul dalam kapasitasnya dengan memberikan standpoint pemerintah yang dinilai memiliki progresivitas tersendiri terkait wacana pembukaan aktivitas sekolah di zona hijau Indonesia yang dikategorikan aman dari Covid-19.
Dengan kontribusi secuil kutipan yang dijadikan clickbait media, apa yang disampaikan Menkes Terawan justru dituding oleh publik bahwa pemerintah menjadikan mereka yang bersekolah sebagai “kelinci percobaan” kebijakan new normal atau normal baru.
Memang, 6 persen wilayah zona hijau yang akan kembali membuka aktivitas sekolah merupakan wilayah yang aksesnya jauh dari kota dan tak miliki fasilitas kesehatan yang memadai.
Namun, komitmen pemerintah yang didukung oleh Menkes ini dinilai akan bermuara pada hal yang positif dikarenakan akses di wilayah tersebut terhadap metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga memiliki keterbatasan dan tak efektif selama ini serta dikhawatirkan akan menghambat akselerasi pendidikan.
Penilaian tersebut tampaknya tak menjadi dasar kalkulasi kritik tajam publik ketika memang suka tidak suka, reputasi Menkes Terawan telah terdegradasi sejak sebelum dan di awal pandemi Covid-19 karena tutur kata dan komunikasinya dinilai tak sesuai dengan kapasitasnya.
Sempat menarik diri dari hingar bingar pandemi Covid-19 di Indonesia yang meskipun perannya sangat vital, nyatanya comeback Menkes Terawan untuk mendukung pembukaan kembali sekolah di zona hijau tetap menuai sikap skeptis publik.
Lalu, mengapa kemunculan dan pernyataan Menkes Terawan menjadi serba salah meskipun apa yang disampaikannya tak salah? Selain tendensi minor akibat jamak “terpeleset lidah“ di awal pandemi Covid-19, apakah ada penyebab lainnya?
Strategi atau Timing Tak Tepat?
Pierre Bourdieu dalam publikasinya yang berjudul Über das Fernsehen atau On Television, menyebutkan sebuah konsep menarik yang disebut sebagai show and hide strategy.
Show and hide strategy oleh Bourdieu merupakan strategi yang dikatakan jamak digunakan oleh media, politisi, ataupun pejabat publik dalam rangka memunculkan atau menyembunyikan aspek spesifik sebagai fungsi kendali persepsi dan informasi tertentu di hadapan publik.
Strategi yang disebutkan oleh Bourdieu inilah yang dinilai dianut Menkes Terawan pasca mendapat kritikan tajam dari publik sejak menganggap “sepele” pandemi Covid-19 di awal kemunculannya. Tak sedikit pula kritik yang berujung pada saran agar ia lebih baik mengundurkan diri atau bahkan desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopotnya.
Setelah tekanan itu, ia tampaknya berusaha mengelola kehadiran fisik dan dengung tutur katanya di depan khalayak sehingga menimbulkan kesan sering menghilang, Terawan tampak mengambil keputusan untuk tak muncul atau hide sementara waktu.
Tendensi minor itu cukup kuat dikarenakan meskipun dalam struktur Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Terawan hanya diplot sebagai Wakil Ketua Pengarah, ia tetap memiliki kewenangan inheren vital sebagai pejabat tertinggi republik yang membidangi aspek kesehatan.
Pada sisi ini, strategi show and hide dirasa tepat dan agaknya memang digunakan Terawan untuk mempertahankan legitimasi posisi atau jabatan vitalnya tersebut di tengah pandemi Covid-19.
Akan tetapi, respon minor publik atas kemunculan terkininya terkait pembukaan kembali aktivitas sekolah di zona hijau mengindikasikan bahwa strategi show and hide Menkes Terawan lagi-lagi tak secara paripurna diimplementasikan. Padahal penerapan dan tujuan strategi ini tampaknya tepat untuk “mengobati” kontroversi berbagai pernyataan Jenderal bintang tiga itu sebelumnya.
Jika berkaca terhadap kemunculannya setelah “hilang” pertama kali saat memberikan ramuan jamu kepada tiga penyintas Covid-19 pertama di tanah air, strategi show and hide Terawan kala itu agaknya kurang tepat secara timing atau waktu serta konteks dalam hal diimplementasikan pada sebuah seremoni yang sedikit awkward di mata publik.
Belum lagi saat ketika gencar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Menkes Terawan terkesan tak memberikan pedoman konstruktif konkret dan hanya muncul sebatas “meng-acc” atau tidak penerapan PSBB di suatu Kota atau Kabupaten.
Dan pada kesempatan terkini, strategi show and hide sang Menkes sepertinya juga kurang tepat dikarenakan rasionalisasi publik cukup signifikan ketika membandingkan dengan merebaknya Covid-19 saat pembukaan aktivitas sekolah yang terjadi di Korea Selatan (Korsel).
Meskipun pada kesempatan tersebut apa yang disampaikan Menkes Terawan tak sepenuhnya salah, konteks persepsi minor yang inheren dari publik serta komparasi kasus serupa dinilai menjadikan manuver show and hide tersebut menemui jalan buntu.
Akumulasi dari persepsi minor publik yang melekat serta timing strategi show and hide yang kurang tepat menjadikan sudut pandang negatif ketika mengarahkan perhatian kepada tindak tanduk Menkes Terawan disinyalir belum akan berubah dalam waktu dekat.
Namun, Menkes Terawan sepertinya tak akan merubah strategi show and hide yang terkesan sesuai dengan inherenitas persepsi minor publik selama ini serta konstruksi dan dinamika penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia itu sendiri. Mengapa demikian?
Pribadi Pantang Mundur?
Janet Levin dalam Functionalism mengemukakan “Ability Hypothesis” sebagai realisasi individu terhadap lingkungannya yang merupakan sebuah refleksi dari pengetahuan praktis tentang identifikasi terhadap pengalaman tertentu dari pada pengetahuan dalam aspek proposisi maupun fakta.
Intisari yang dikemukakan oleh Levin itu cukup relevan menggambarkan realita di balik determinasi Menkes Terawan yang tetap berusaha semaksimal mungkin eksis dalam kewenangannya meskipun kinerjanya diliputi kontoversi serta acapkali mendapat kritikan tajam yang masif selama ini.
Jika kita mundur sejenak, kontroversi metode cuci otak Terawan yang masih menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) itu sedikit banyak dapat menyingkap ihwal di balik sikap, strategi, dan determinasi Menkes Terawan saat ini.
Pada awal tahun 2018 silam, polemik bermula saat Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sempat menggulirkan rekomendasi sanksi berupa pemberhentian sementara pencabutan izin praktek Terawan terkait kontroversi metode cuci otak and etika profesional seorang sejawat.
Polemik sempat mereda dan Terawan “aman ketika itu”. Namun isu kembali ke permukaan saat wacana penunjukkan Terawan sebagai Menkes di periode kedua kepemimpinan Jokowi ditentang. Kala itu, dua insitusi sebelumnya, MKEK dan IDI, kembali menjadi tokoh antagonis bagi Terawan.
Yang menjadi domain kontroversi adalah, terdapat ketidaksesuaian daftar pustaka dengan topik penelitian serta relevansi hipotesa metode cuci otak Terawan. Fritz Sumantri Usman, dokter spesialis saraf, mengungkapkan juga bahwa Terawan salah pilih sampel, tak pakai indikator jelas untuk perbaikan pasca metode cuci otak, dan juga menarik biaya dari pasien yang dianggap menjadi subjek penelitiannya.
Merespon hal itu, Terawan bergeming dan cenderung santai karena menganggap metode yang menjadi disertasinya itu sudah teruji secara ilmiah dan sepatutnya penelitian yang berbasis di Universitas Hasanuddin sebagai kampus terkemuka itu justru harus dihargai.
Keteguhan tersebut tentu mengindikasikan Terawan adalah pribadi yang pantang mundur. Selain faktor tersebut, hal lain yang mendukung sikap, strategi, dan determinasinya saat ini ialah sokongan dari tokoh-tokoh besar di tanah air.
Mulai dari mantan Kepala Badan Inteligen Negara (BIN) Hendropriyono, Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, hingga Menhan Prabowo Subianto pernah merasakan khasiat dari metode cuci otak Terawan. Khusus nama terakhir bahkan hingga meminta untuk mengakhiri polemik Terawan dengan MKEK dan IDI pada tahun 2018.
Variabel keteguhan dan relasi dengan tokoh-tokoh besar inilah yang dinilai membuat Terawan tak akan menyerah begitu saja dan terus berusaha mempertahankan legitimasinya sebagai Menkes dengan berbagai strategi meskipun acapkali kurang tepat secara konteks dan timing.
Yang jelas, Menkes Terawan tentu telah menyadari kekhilafan komunikasi publiknya di awal pandemi Covid-19 di Indonesia. Dan bagaimanapun, Terawan bukanlah sosok biasa yang bahkan dinilai memiliki kapabilitas mumpuni jika kepercayaan dan dukungan publik eksis untuk dicurahkan pada sebuah “kesempatan kedua” baginya.
Kritik publik memang tak salah untuk dikemukakan, namun juga akan jauh lebih membangun ketika tetap diiringi dukungan dan tak terus menjatuhkan, terutama jangan sampai mendeligitimasi aspek pribadi. Itulah yang tentu diharapkan. (J61)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
