Terbelenggunya diskusi publik yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) terkait isu Papua terus menjadi polemik. Peran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum , dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dinilai nihil sampai sejauh ini dalam menghadirkan fundamental progresivitas isu Papua secara komprehensif.
PinterPolitik.com
“The crucial challenge is to learn how to read critically, analyze data, and formulate ideas—and most of all to enjoy the intellectual adventure enough to be able to do them easily and often.” -Fareed Zakaria, Cendikiawan Politik Amerika Serikat
Dan terjadi lagi. Bagi sebagian besar mahasiswa di Indonesia, mungkin sudah tidak asing dengan intervensi pihak tertentu yang bermuara pada terlarangnya diskusi terkait isu-isu “seksi” menggugah perspektif kritis dan gejolak idealisme kawula muda di berbagai kampus di tanah air.
Kali ini, bola panas seolah langsung membesar dikarenakan diskusi publik yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mengangkat isu hukum dan politik terkait Papua, seolah dijegal oleh wadah tempat mereka meraup ilmu dan idealisme itu sendiri.
Selain dikarenakan relevansi momentumnya dengan isu rasial di Amerika Serikat (AS), diskusi bertajuk #PapuanLivesMatter di salah satu kampus paling terkemuka di Indonesia itu dinilai sebagai pendobrak terhadap diskusi serupa lainnya yang cenderung “main aman” dengan menghadirkan tokoh seperti Veronica Koman, pengacara HAM Papua Gustav Kawer, dan mantan tahanan politik (tapol) Papua Sayang Mandabayan.
Kehadiran mereka juga dinilai relevan untuk menjawab dari sudut pandang esensial yang berbeda mengenai isu tapol yang menyeret Ketua BEM Universitas Cendrawasih Ferry Kombo yang akhir pekan lalu didakwa 10 tahun bui akibat keterlibatannya dalam unjuk rasa September 2019 silam dipandang sebagai kegiatan makar.
Dalam surat pernyataan sikap resmi UI yang “beterbangan” di linimasa sendiri, selain dikarenakan menghadirkan pembicara yang dinilai tidak layak, diskusi publik itu dianggap tidak memenuhi “peraturan dan ketentuan” yang berlaku di Indonesia.
Tak ayal, bombardir reaksi minor tertuju secara langsung kepada pihak universitas yang dinilai oleh pegiat HAM Dandhy Laksono sebagai bentuk arogansi lembaga akademik. Selain itu, tudingan mengenai tidak cukup kuatnya pijakan ilmiah dalam diskusi tersebut seolah mereduksi sudut pandang komprehensif bagi jalan keluar konteks isu Papua sesungguhnya yang berkeadilan.
Absennya peran konstruktif dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selama ini yang dinilai tidak menghadirkan komitmen progresif terkait isu Papua juga menjadi awal poin penting yang seharusnya dibenahi.
Lantas, mengapa problematika terkait Papua seperti menjadi persoalan pelik yang sulit atau “dipersulit”, bahkan untuk sekadar menjadi diskursus fundamental di kalangan akademisi muda? Lalu, apa yang seharusnya seorang Menko Polhukam lakukan agar komitmen pembangunan Papua secara menyeluruh tidak menjadi preseden formalitas belaka?
Nesesitas Pendekatan Faktual
Sebuah tulisan di Lowy Institute secara khusus menyoroti mengenai hal yang seolah berulang kali disoroti namun terkesan selalu terabaikan yang membuat problematika semakin menumpuk terkait persoalan Papua dan menjadi semakin pelik untuk diatasi.
Selain artikulasi kebijakan pemerintah yang tidak diterapkan dengan baik di lapangan, faktor terasingnya penduduk lokal Papua dari sumber kehidupan adat tradisional mereka sendiri menjadi faktor mendasar yang seolah tak mendapat prioritas dan porsi serius.
Dalam tulisan tersebut, terasingnya penduduk lokal itu dikarenakan semakin tergusurnya “tempat tinggal” mereka yang tetap memilih gaya hidup leluhur akibat deforestasi hutan primer yang bahkan tidak dirasakan dan membawa kemanfaatan bagi mereka.
Akibatnya dinilai fatal, sentimen mendasar berupa rasa ketidakadilan dan bahkan kebencian muncul kepada pemerintah. Jurnalis dan Cendikiawan Politik asal AS, Fareed Zakaria dalam tulisannya yang berjudul “Why They Hate Us” mengedepankan bahwa kompleksitas suatu problematika mendasar dapat bermuara pada isu lain seperti rasisme, radikalisme, hingga separatisme.
Zakaria menemukan realita bahwa stagnansi atau bahkan degradasi sosial, ekonomi, dan politik yang dirasakan kelompok tertentu berada pada posisi teratas penyebab ketidakstabilan yang dapat merembet pada eskalasi kekerasan.
Kalau soal pelanggaran HAM, negara ini gampang amnesia. Uppps. #infografis #politik #pinterpolitik https://t.co/GoLMoxDh2c pic.twitter.com/zqujMRVaMm
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 7, 2020
Relevansi perspektif tersebut dinilai menjadi sangat kuat sebagai lentera untuk melihat persoalan Papua secara lebih dalam. Adanya anggapan yang menyebutkan terdapat keengganan pemerintah dalam menjamin keadilan sosial, ekonomi,dan politik dalam konteks ini menjadi masuk akal jika melihat muara tuntutan sebagian rakyat Papua terhadap Jakarta seolah menjadi repetisi yang dihiraukan.
Keengganan tersebut juga seolah tertumpuk ketika letupan keluh kesah rakyat Papua dinilai cenderung dihindari oleh pemerintah bahkan untuk sekadar menjadi sebuah diskursus dua arah dan multi perspektif yang konstruktif.
Terlebih ketika selama ini pendekatan ekonomi yang diperkuat oleh peran pengobaran semangat nasionalisme oleh militer, semakin mengarah pada anggapan kuat atas langkah yang kurang tepat dalam memadamkan sentimen minor di Papua terhadap pemerintah.
Tuntutan sensitif berupa kemerdekaan menjadi alasan “kehati-hatian” pemerintah atas topik terkait Papua, tentu menjadi pokok yang dinilai bisa dengan sendirinya diredam ketika pemenuhan kehidupan layak secara sosial, ekonomi, dan politik, yang jika belum dipenuhi pemerintahan lalu, seharusnya dapat menjadi refleksi, komitmen dan dipenuhi secara konkret oleh pemerintahan saat ini.
Lalu, dengan berbagai kecenderungan tersebut apakah perkara bertema “klasik” ini sama sekali terkesan deadlock atau tak memiliki jalan keluar?
It’s the Same Old Theme
Tidak berlebihan rasanya ketika menyejajarkan isu Papua dalam salah satu untain bait lagu The Cranberries berjudul “Zombie” yang menggambarkan resistensi Irish Republican Army (IRA) di Irlandia. “It’s the same old theme since nineteen-sixties” cukup relevan mengadopsi penggalan “it’s the same old theme since nineteen sixteen” ketika persoalan terkait Papua telah sangat lama tak terselesaikan, yakni sejak permulaannya pada medio 1960-an.
Ya, persoalan Papua telah memasuki dekade keenam sejak awal isu ini mengemuka namun belum ada implementasi konkret yang signifikan bagi solusi mufakat yang berkeadilan bagi semua pihak, terutama rakyat Papua sebagai empunya bumi cendrawasih.
Dalam buah penanya yang berjudul “The Politic of Rage”, Fareed Zakaria “bersabda” bahwa dalam mengatasi problematika terkait berlandaskan carut marut masalah sosial, ekonomi, dan politik yang akut, dibutuhkan usaha antargenerasi berbasis strong focused nation-building atau pembangunan bangsa yang berfokus kuat.
Upaya tersebut menurut Zakaria merupakan jawaban paling kuat dan harus direspon secara cepat dan tepat oleh pemerintah. Ihwal ini dapat menjawab pokok fundamental permasalahan yang menyeruak dan terkemas sebagai isu rasisme, radikalisme, hingga separatisme untuk menciptakan solidaritas rakyat dan pemerintah yang terbuka serta dinamis.
Peran pemerintah melalui konseptor fundamentalnya yaitu Menko Polhukam Mahfud MD, selama ini masih dinilai mencerminkan respon yang dinilai tak ada bedanya dengan “usaha keras” Jakarta selama hampir enam dekade. Hal ini tentu harus segera diperbaiki dari akarnya sebagai prioritas implementasi sila kelima Pancasila.
Sebagai referensi utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam aspek politik, hukum, dan keamanan, porsi suara Mahfud MD semestinya signifikan dalam mengahadirkan win-win solution bagi rakyat Papua yang saat ini seolah telah terpinggirkan di tanahnya sendiri ketika dihadapkan pada rasionalisasi dibutuhkannya investasi bagi perekonomian di timur Indonesia.
Buah manis rasionalisasi perekonomian tersebut juga dinilai harus dapat turut dirasakan “kesegarannya” oleh masyarakat adat dan rakyat setempat, tentunya agar mereka tidak merasa didiskriminasi dan ditinggalkan oleh negara.
Setelah akar masalah tersebut dipenuhi, pendekatan dalam menyelaraskan aspek sosial, ekonomi, dan politik juga harus ditempuh dengan secara terbuka melibatkan komprehensivitas gagasan antargenerasi untuk menciptakan strong focused nation-building seperti yang disabdakan Zakaria.
Dalam proses ini, Zakaria juga menekankan pentingnya memperlakukan setiap orang sebagai individu, bukan secara stereotip ras, etnis, atau agama tertentu. Pun, dalam mendengar mereka yang selama ini berada di lapangan atau “front lines” dan sebagai faktor dalam mengimplementasikan kebijakan terkait Papua akan berdampak positif bagi perbaikan domain fundamental problematika.
Ekstrak dari tulisan Zakaria tersebut juga penting bagi Mahfud MD untuk direalisasikan dan dinilai akan membuka kekakuan atau tertutupnya sinergitas antara pemerintah dan berbagai tokoh yang peduli dengan Papua dan Indonesia.
Juga, pintu masuk empiris yang esensinya konstruktif bagi Papua, seperti diskusi publik BEM UI yang menuai perhatian masif, berikutnya juga diharapkan tak selalu diartikan sebagai aktivitas menyimpang dari “peraturan dan ketentuan” yang ada di Indonesia. Itulah harapan kita bersama. (J61)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
